Marhaenisme dan RPJPD Kota Bandung 2025-2045: Membangun Bandung yang Adil dan Berdaulat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045 menjadi pijakan strategis untuk menentukan arah pembangunan selama dua dekade mendatang. Dalam penyusunan RPJPD, semangat Marhaenisme yang berakar pada keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan kesejahteraan bersama (semestinya...) dapat menjadi landasan ideologis yang relevan untuk memastikan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

**Marhaenisme: Sebuah Filosofi Keadilan Sosial**

Marhaenisme, yang digagas oleh Bung Karno, menekankan pentingnya pemberdayaan rakyat kecil atau marhaen agar mampu berdiri di atas kaki sendiri (berdikari). Ideologi ini menggarisbawahi perlunya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan kolektif dalam membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks pembangunan Kota Bandung, Marhaenisme dapat dijadikan kerangka kerja untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menguntungkan kelompok elite atau korporasi besar, tetapi juga memberikan dampak langsung kepada masyarakat marjinal.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung pada 2023 menunjukkan bahwa angka kemiskinan di kota ini mencapai kurang dari 5,6% atau sekitar 128.000 orang. Meski lebih rendah dibanding rata-rata nasional, angka ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang perlu ditangani. Marhaenisme dapat membantu mengarahkan kebijakan pembangunan yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial.

**RPJPD Kota Bandung 2025-2045: Visi dan Tantangan**

RPJPD Kota Bandung 2025-2045 memiliki visi untuk menjadikan Bandung sebagai kota yang unggul dalam inovasi, berdaya saing global, dan berwawasan lingkungan. Namun, tantangan utama dalam mewujudkan visi ini adalah memastikan bahwa pembangunan tidak mengorbankan hak-hak masyarakat kecil, termasuk akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan tempat tinggal.

Salah satu tantangan besar adalah urbanisasi yang pesat. Jumlah penduduk Kota Bandung pada 2045 diperkirakan akan mencapai 3,5 juta jiwa. Pertumbuhan ini berpotensi memperburuk masalah seperti kemacetan, permukiman kumuh, dan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik. Untuk itu, diperlukan pendekatan pembangunan yang berbasis keadilan sosial dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan.

**Integrasi Marhaenisme dalam RPJPD**

Ada beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme dalam RPJPD Kota Bandung 2025-2045:

1. **Pemberdayaan Ekonomi Lokal**

   

   Salah satu prinsip utama Marhaenisme adalah ekonomi kerakyatan. Pemerintah Kota Bandung perlu mendorong pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian lokal. Data menunjukkan bahwa pada 2023 terdapat lebih dari 300.000 UMKM yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian kota. Namun, banyak dari mereka masih menghadapi kendala seperti akses permodalan dan pasar.

   Dengan dukungan melalui kebijakan seperti subsidi bunga pinjaman, pelatihan kewirausahaan, dan penyediaan platform pemasaran digital, UMKM dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat marhaen.

2. **Reformasi Tata Kelola Lahan dan Perumahan**

   Marhaenisme menekankan pentingnya kepemilikan tanah sebagai bentuk kedaulatan rakyat. Namun, urbanisasi sering kali menyebabkan spekulasi tanah dan gentrifikasi yang merugikan masyarakat kecil. Berdasarkan laporan, sekitar 10% dari total penduduk kota masih tinggal di permukiman kumuh. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang mendukung perumahan rakyat, seperti program rumah murah dan pengendalian harga tanah.

3. **Pendidikan dan Kesehatan yang Inklusif**

   Akses terhadap pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar yang harus dijamin. Dalam RPJPD 2025-2045, perlu ada alokasi anggaran yang lebih besar untuk sektor ini. Data menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah menengah pertama mencapai kurang dari 96%, tetapi masih ada sekitar lebih dari 4% anak usia sekolah yang tidak mendapat pendidikan formal.

   Penerapan program beasiswa berbasis kebutuhan dan peningkatan fasilitas sekolah di wilayah pinggiran dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini. Di bidang kesehatan, penguatan layanan Puskesmas dan program kesehatan preventif dapat membantu mengurangi beban masyarakat kecil.

4. **Pembangunan Berbasis Komunitas**

   Dalam semangat Marhaenisme, masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam setiap tahap pembangunan, mulai dari perencanaan hingga implementasi. Program seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) perlu diperkuat untuk memastikan suara masyarakat kecil didengar dan diperhitungkan.

**Data dan Fakta sebagai Pendukung Kebijakan**

Untuk mendukung implementasi nilai-nilai Marhaenisme dalam RPJPD, penting bagi pemerintah untuk menggunakan data yang akurat dan terkini. Misalnya, data dari Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan prioritas pembangunan, seperti permukiman kumuh dan daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan RPJPD harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi.

**Kesimpulan: Bandung yang Berdaulat dan Berkeadilan**

RPJPD Kota Bandung 2025-2045 adalah peluang besar untuk membangun kota yang lebih adil dan berdaulat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat kecil. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, reformasi tata kelola lahan, pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta pembangunan berbasis komunitas, visi Bandung yang unggul dan berkeadilan dapat terwujud.

Namun, keberhasilan ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan semangat gotong royong dan Marhaenisme sebagai landasan, Bandung dapat menjadi kota yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi dan inklusif bagi seluruh warganya.