Untuk mendukung implementasi nilai-nilai Marhaenisme dalam RPJPD, penting bagi pemerintah untuk menggunakan data yang akurat dan terkini. Misalnya, data dari Sistem Informasi Geografis (SIG) dapat digunakan untuk memetakan wilayah-wilayah yang membutuhkan prioritas pembangunan, seperti permukiman kumuh dan daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. Selain itu, evaluasi rutin terhadap pelaksanaan RPJPD harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan akademisi.
**Kesimpulan: Bandung yang Berdaulat dan Berkeadilan**
RPJPD Kota Bandung 2025-2045 adalah peluang besar untuk membangun kota yang lebih adil dan berdaulat. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Marhaenisme, pemerintah dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat kecil. Melalui pemberdayaan ekonomi lokal, reformasi tata kelola lahan, pendidikan dan kesehatan yang inklusif, serta pembangunan berbasis komunitas, visi Bandung yang unggul dan berkeadilan dapat terwujud.
Namun, keberhasilan ini membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan semangat gotong royong dan Marhaenisme sebagai landasan, Bandung dapat menjadi kota yang tidak hanya modern, tetapi juga manusiawi dan inklusif bagi seluruh warganya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
