Marhaenisme dan Bergabungnya Indonesia ke BRICS: Sebuah Tinjauan Kritis

Dalam beberapa tahun terakhir, diskursus mengenai posisi strategis Indonesia di panggung internasional semakin hangat, terutama setelah adanya peluang untuk bergabung dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Sebagai sebuah aliansi ekonomi yang berkembang, BRICS dianggap sebagai alternatif terhadap dominasi ekonomi Barat, khususnya yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun, dalam konteks Marhaenisme, ideologi yang berbasis pada pemikiran Bung Karno, keputusan untuk bergabung ke dalam BRICS harus ditelaah secara lebih mendalam.

### Marhaenisme dan Kedaulatan Ekonomi

Marhaenisme, sebagai ideologi kerakyatan, menekankan pentingnya kedaulatan ekonomi bagi rakyat kecil (Marhaen). Prinsip ini mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penguasaan sumber daya secara mandiri, tanpa ketergantungan pada kekuatan asing. Dalam konteks ini, setiap keputusan politik luar negeri, termasuk keanggotaan dalam BRICS, harus dievaluasi berdasarkan dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat kecil.

BRICS, meskipun menawarkan peluang kerja sama ekonomi dan perdagangan yang luas, juga memiliki risiko tersendiri. Aliansi ini didominasi oleh negara-negara besar seperti China dan Rusia, yang memiliki kepentingan geopolitik dan ekonomi yang berbeda dari Indonesia. Dalam sejarahnya, salah satu prinsip utama Marhaenisme adalah melawan bentuk imperialisme ekonomi, baik yang datang dari Barat maupun Timur. Oleh karena itu, Indonesia perlu memastikan bahwa keterlibatannya di BRICS tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi nasional.

### Potensi Manfaat dari BRICS

Dalam laporan terbaru Bank Dunia tahun 2024, negara-negara BRICS menyumbang lebih dari 31,5% PDB global, mengalahkan kontribusi negara-negara G7 yang hanya sekitar 30%. Selain itu, BRICS sedang mengembangkan sistem pembayaran alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS, sebuah langkah yang dapat memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar dan memperkuat stabilitas ekonomi.

Bagi Indonesia, potensi manfaat bergabung dengan BRICS meliputi:

1. **Diversifikasi Pasar Ekspor:** Indonesia dapat memanfaatkan pasar besar di negara-negara BRICS untuk mengekspor produk unggulan seperti kelapa sawit, karet, dan batubara.

2. **Kerja Sama Infrastruktur:** Dengan pengalaman China dalam pembangunan infrastruktur, Indonesia dapat mendapatkan investasi besar untuk mendukung pembangunan dalam negeri.

3. **Teknologi dan Inovasi:** India dan Rusia memiliki keunggulan dalam teknologi informasi dan ruang angkasa, yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi di Indonesia.

Namun, manfaat ini hanya akan terasa jika pemerintah mampu mengelola hubungan dengan negara-negara BRICS secara adil dan transparan.

### Tantangan dan Risiko

Meski menawarkan berbagai peluang, BRICS juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dominasi China dalam aliansi ini. Berdasarkan data tahun 2023, China menyumbang hampir 70% dari total PDB BRICS, yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi di antara anggotanya. Ketergantungan pada China dapat berisiko mengarahkan Indonesia ke bentuk baru kolonialisme ekonomi.

Selain itu, BRICS bukanlah organisasi politik yang homogen. Kepentingan Rusia dalam geopolitik, misalnya, sering kali berbeda dengan pendekatan diplomatik India. Ketegangan ini dapat memengaruhi stabilitas internal aliansi, sehingga menimbulkan risiko bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia.

Dalam konteks Marhaenisme, risiko ketergantungan ekonomi pada negara lain, terutama negara dengan kepentingan besar seperti China, harus diminimalkan. Bung Karno dalam pidatonya selalu menekankan pentingnya kemandirian bangsa dan menjauhkan diri dari eksploitasi oleh kekuatan asing.

### Perspektif Marhaenisme terhadap BRICS

Dari sudut pandang Marhaenisme, setiap langkah diplomatik Indonesia harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. BRICS dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan ini jika dikelola dengan bijaksana. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan BRICS tidak hanya menguntungkan elite, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi rakyat.

Sebagai contoh, jika Indonesia bergabung dengan BRICS, pemerintah harus mendorong:

1. **Kerja Sama Pro-Marhaen:** Penguatan sektor UMKM melalui pembukaan akses pasar di negara-negara BRICS.

2. **Transparansi dalam Investasi:** Menghindari jebakan utang melalui mekanisme pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek investasi dari negara anggota BRICS.

3. **Pengembangan Teknologi Lokal:** Memanfaatkan kerja sama teknologi untuk memberdayakan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja.

### Jalan ke Depan

Keputusan untuk bergabung dengan BRICS bukanlah keputusan yang sederhana. Pemerintah perlu melakukan kajian mendalam dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, ekonom, dan masyarakat sipil. Selain itu, transparansi dalam proses pengambilan keputusan sangat penting untuk memastikan bahwa langkah ini sejalan dengan kepentingan nasional.

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia memiliki potensi untuk memainkan peran strategis dalam BRICS. Namun, hal ini hanya dapat tercapai jika Indonesia tetap memegang teguh prinsip-prinsip Marhaenisme, yaitu kemandirian, keadilan sosial, dan keberpihakan kepada rakyat kecil.

### Kesimpulan

Bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperkuat posisi ekonomi dan politik di panggung global. Namun, keputusan ini juga membawa risiko jika tidak dikelola dengan hati-hati. Dalam perspektif Marhaenisme, keberhasilan langkah ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu melindungi kepentingan rakyat kecil dan memastikan bahwa kerja sama internasional ini tidak merugikan kedaulatan ekonomi bangsa.

Dengan pendekatan yang hati-hati dan berbasis pada nilai-nilai Marhaenisme, Indonesia dapat memanfaatkan keanggotaan BRICS untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan membangun kedaulatan ekonomi yang sejati.