Namun, manfaat ini hanya akan terasa jika pemerintah mampu mengelola hubungan dengan negara-negara BRICS secara adil dan transparan.
### Tantangan dan Risiko
Meski menawarkan berbagai peluang, BRICS juga memiliki sejumlah tantangan. Salah satu kekhawatiran terbesar adalah dominasi China dalam aliansi ini. Berdasarkan data tahun 2023, China menyumbang hampir 70% dari total PDB BRICS, yang menunjukkan ketidakseimbangan kekuatan ekonomi di antara anggotanya. Ketergantungan pada China dapat berisiko mengarahkan Indonesia ke bentuk baru kolonialisme ekonomi.
Selain itu, BRICS bukanlah organisasi politik yang homogen. Kepentingan Rusia dalam geopolitik, misalnya, sering kali berbeda dengan pendekatan diplomatik India. Ketegangan ini dapat memengaruhi stabilitas internal aliansi, sehingga menimbulkan risiko bagi negara-negara anggota, termasuk Indonesia.
Dalam konteks Marhaenisme, risiko ketergantungan ekonomi pada negara lain, terutama negara dengan kepentingan besar seperti China, harus diminimalkan. Bung Karno dalam pidatonya selalu menekankan pentingnya kemandirian bangsa dan menjauhkan diri dari eksploitasi oleh kekuatan asing.
### Perspektif Marhaenisme terhadap BRICS
Dari sudut pandang Marhaenisme, setiap langkah diplomatik Indonesia harus diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil. BRICS dapat menjadi alat untuk mencapai tujuan ini jika dikelola dengan bijaksana. Pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan BRICS tidak hanya menguntungkan elite, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi rakyat.
Sebagai contoh, jika Indonesia bergabung dengan BRICS, pemerintah harus mendorong:
1. **Kerja Sama Pro-Marhaen:** Penguatan sektor UMKM melalui pembukaan akses pasar di negara-negara BRICS.
2. **Transparansi dalam Investasi:** Menghindari jebakan utang melalui mekanisme pengawasan yang ketat terhadap proyek-proyek investasi dari negara anggota BRICS.
3. **Pengembangan Teknologi Lokal:** Memanfaatkan kerja sama teknologi untuk memberdayakan industri lokal dan menciptakan lapangan kerja.
