Penyebab Utama Korupsi dan Dampak Merusaknya pada Sosial dan Ekonomi

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan akar permasalahan korupsi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metodologis dengan membandingkan kasus, peraturan perundang-undangan serta teori-teori terkait korupsi terorganisir di Indonesia. 

Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa penyebab korupsi bersifat individual dan struktural. 

Penemuan adalah masalah hukum. Semakin kuat sistem pemerintahan, semakin kecil peluang terjadinya korupsi. Sebaliknya jika korupsi terus merajalela berarti sistem manajemennya salah, namun oknum-oknumnya rendah semangat kerja dan integritas pekerja dan manajernya. 

Oleh karena itu, jika dicermati, pemerintahan Indonesia bukanlah peraturan perundang-undangan yang tidak ada, namun karena banyak faktor di luar struktur pemerintahan, jika pemerintah mengendalikan orang-orang jahat dalam struktur apapun maka struktur tersebut akan sangat tercemar. . Permasalahan dalam penelitian ini adalah kompleksitas dampak korupsi, serta kondisi ekonomi dan sosial yang melemahkan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan mendasar antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan, untuk mengevaluasi dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial, dan untuk memberikan pandangan komprehensif untuk memahami kecepatan pemberantasan korupsi guna mencapai visi pembangunan berkelanjutan.

Kata Kunci: Penyebab, Pemberantasan, Pencegahan korupsi.

The aim of this research is to explain the root of the problem of corruption in Indonesia. To achieve this goal, the research method used is methodological research by comparing cases, laws and regulations and theories related to organized corruption in Indonesia. From the research results it can be explained that the causes of corruption are individual and structural. Discovery is a legal matter.

 The stronger the government system, the smaller the opportunity for corruption to occur. On the other hand, if corruption continues to be rampant, it means that the management system is wrong, but the elements have low work enthusiasm and integrity of workers and managers. 

Therefore, if you look closely, the Indonesian government is not laws and regulations that do not exist, but because of many factors outside the government structure, if the government controls bad people in any structure then that structure will be very polluted. . The problem in this research is the complexity of the impact of corruption, as well as economic and social conditions that weaken the stability and sustainability of development. 

The aim of this research is to examine the fundamental relationship between corruption and sustainable development, to evaluate its impact on economic and social conditions, and to provide a comprehensive view to understand the speed of eradicating corruption to achieve the vision of sustainable development.

Keywords: Causes, Eradication, Prevention of corruption

Pendahuluan

Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk kepentingan masyarakat. Praktik ini terjadi di berbagai tingkat, di sektor publik dan swasta, dan dapat berupa penyuapan, pencurian, nepotisme, dan bentuk penipuan lainnya. Korupsi tidak hanya menghancurkan integritas institusi, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap penguasa dan supremasi hukum. 

Dampak korupsi sangat luas dan merugikan banyak aspek kehidupan. Dalam konteks ekonomi, korupsi dapat menghambat pertumbuhan dan mengalihkan sumber daya dari proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial. Di sektor sosial, korupsi seringkali melanggengkan ketidakadilan dan meningkatkan kemiskinan, karena dana publik yang seharusnya digunakan untuk layanan sosial disalahgunakan. 

Selain itu, korupsi juga dapat merugikan lingkungan ketika undang-undang diabaikan demi kepentingan masyarakat. Upaya pemberantasan korupsi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Pendidikan masyarakat dan kesadaran akan dampak negatif korupsi penting untuk meningkatkan kesadaran dan akuntabilitas. 

Selain itu, reformasi politik dan penguatan kelembagaan dapat menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan menarik. Dengan kerja sama pihak berwenang, masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan korupsi dapat dikurangi dan kepercayaan masyarakat dapat dipulihkan.

Korupsi muncul dari berbagai faktor yang saling terkait, yang sebagian besar berasal dari struktur sosial, politik, dan ekonomi suatu negara. Salah satu penyebab utamanya adalah kemiskinan dan kelemahan ekonomi, yang seringkali menyebabkan masyarakat melakukan korupsi sebagai cara untuk memperbaiki kehidupan mereka. 

Ketika peluang ekonomi terbatas, sebagian orang akan mengambil jalan pintas untuk menghasilkan uang, agar lebih nyaman dengan kejahatan. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintahan menciptakan banyak peluang terjadinya korupsi. 

Dalam lingkungan di mana pengelolaan dan pengambilan keputusan keuangan tidak diawasi dengan baik, peluang penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih besar. Apalagi, jika budaya korupsi sudah mengakar kuat di masyarakat, dimana perilaku seperti ini dianggap lumrah, maka sangat sulit untuk memberantasnya. 

Di sisi lain, lemahnya aparat penegak hukum, tidak mampu menegakkan hukum, justru memperburuk keadaan. Ketika pelaku korupsi merasa tidak ada konsekuensi atas perbuatannya, maka besar kemungkinannya untuk melakukan korupsi. Birokrasi yang rumit juga berperan penting dalam meningkatnya korupsi. 

Seringkali terdapat prosedur administratif yang sulit bagi masyarakat untuk membayar suap guna mempercepat kasus mereka. Selain itu, politik yang terkait dengan uang, dimana politisi bergantung pada sumber keuangan yang transparan, memaksa mereka untuk menyenangkan para donor, sehingga meningkatkan risiko korupsi. 

Untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan pendekatan yang komprehensif, termasuk reformasi kebijakan, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta penguatan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Dampak sosial dari korupsi tersebar luas dan merusak, menyebabkan ketidakadilan dan ketidakpuasan sosial. Ketika uang negara disalahgunakan untuk uang rakyat, pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur menjadi terabaikan. Kemiskinan dan kesenjangan sosial meningkat ketika kelompok masyarakat yang paling rentan terpinggirkan. 

Perbuatan salah ini dapat menimbulkan kebencian terhadap institusi pemerintah dan hilangnya kohesi sosial, yang dapat berujung pada keresahan dan konflik sosial. Di bidang ekonomi, korupsi mempunyai dampak negatif terhadap pertumbuhan dan investasi. 

Ketika investor merasa lingkungan bisnis penuh dengan korupsi, mereka enggan berinvestasi. Hal ini menyebabkan rendahnya investasi modal dan terganggunya pembangunan ekonomi. Selain itu, korupsi dapat meningkatkan biaya operasional bagi perusahaan yang beroperasi secara legal, karena mereka harus berurusan dengan biaya finansial dan biaya hukum lainnya untuk mendapatkan izin atau kontrak.

 Akibatnya, daya saing perekonomian suatu negara menurun sehingga sulit mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dampak jangka panjang korupsi adalah memperkuat siklus kemiskinan. Ketika korupsi menjadi hal biasa, masyarakat kehilangan harapan akan perubahan dan perbaikan kehidupan.

 Hal ini menyebabkan pengecualian dari politik dan pengawasan publik. Ketika partisipasi masyarakat menurun, pemberantasan korupsi menjadi semakin sulit, sehingga menciptakan lingkungan yang melanggengkan korupsi. Menghilangkan dampak sosial dan ekonomi dari korupsi memerlukan upaya untuk menciptakan sistem pelayanan publik yang transparan, responsif.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sistematis melalui tinjauan pustaka. 

Metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan berbagai sumber informasi dari berbagai sumber seperti jurnal nasional dan internasional, buku, website, kantor berita dan laporan manajemen. Sumber-sumber ini memberikan kerangka yang kuat untuk memahami konteks korupsi dan pembangunan berkelanjutan, serta menganalisis penilaian dalam konteks ekonomi, sosial dan lingkungan di Indonesia. 

Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali lebih dalam permasalahan terkait korupsi dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampak korupsi terhadap pembangunan berkelanjutan serta dampak negatifnya terhadap kondisi sosial dan ekonomi.

Pembahasan

Korupsi mempunyai dampak negatif yang sangat besar, dan banyak aspek dunia yang hancur. Di sektor ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan dengan mengurangi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan mengurangi investasi dalam dan luar negeri. Hal ini juga memperkuat kemiskinan dan kesenjangan, karena dana publik yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan layanan sosial sering disalahgunakan. Beberapa penyebab utama korupsi di Indonesia adalah:

• Perilaku individu
• Dari sudut pandang pelaku, banyak kejahatan yang dilakukan karena motivasi internal berupa keinginan atau hawa nafsu dan kesadaran. Banyak sebab yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi: keserakahan, sikap salesman, pemahaman agama yang kurang, lemahnya akhlak dalam menghadapi godaan dan rendahnya akhlak sebagai PNS. 
• 
  
• Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tanpa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi juga dapat terjadi karena kepentingan keuangan, dimana orang yang melakukannya kuat karena tidak mempunyai uang untuk membiayai kebutuhan hidupnya.
• 
  
• Faktor Keluarga
• Masalah korupsi dimulai dari keluarga. Seringkali hal ini berasal dari kebutuhan pasangan atau kebutuhan pribadi. Posisi tersebut diambil sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarga. 
• 
  
• Keluarga seharusnya menjadi benteng melawan korupsi, namun terkadang keluarga bisa menjadi pendorong utama. Oleh karena itu, keluarga mempunyai peranan yang penting dan mempunyai kelakuan buruk dari suami atau kepala keluarga. Oleh karena itu, ada dua sisi dalam keluarga, yaitu sisi baik yang mencegah terjadinya korupsi, atau sisi buruk yang mendorongnya.
• 
  
• Pendidikan
• Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang paling berpendidikan. Pejabat yang terjerat kasus korupsi umumnya berpendidikan tinggi, meski pendidikan tinggi bisa mencegah korupsi. 
• 
  
• Menurut Katz dan Hans, ada sedikit antipati di kalangan ahli mengenai masalah ini. Padahal, pelaku tindak pidana korupsi seringkali adalah orang-orang cerdas yang merencanakan tindakannya secara matang dan penuh perhitungan. Mereka dapat memanipulasi hukum untuk mempersulit deteksi kejahatan.
• 
  
• Sikap Kerja
• Korupsi seringkali bersumber dari keyakinan bahwa segala sesuatu harus menghasilkan uang. Biasanya, sebelum melakukan pekerjaan, mereka menilai profitabilitas atau non-profitabilitas bisnis dan mempertimbangkan untung dan ruginya. 
• 
  
• Di lingkungan kantor, pemimpin yang berpikiran seperti ini tidak mau memikirkan kemajuan masyarakat. Akibatnya, fokus utama mereka adalah pada bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat dari suatu kegiatan, dan bukan melakukan hal tersebut demi kepentingannya sendiri.
• 
  
• Hukum dan Peraturan
• Korupsi dapat dengan mudah muncul karena lemahnya peraturan perundang-undangan, seperti hukuman yang ringan, penggunaan hukuman yang tidak konsisten dan sewenang-wenang, serta tidak efektifnya tinjauan dan evaluasi hukum. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mendorong legislator untuk menilai efektivitas undang-undang sebelum disahkan. 
• 
  
• Selain itu, sikap solidaritas dan praktik pemberian hadiah juga berkontribusi terhadap terjadinya korupsi. Dalam birokrasi, pemberian hadiah telah menjadi suatu proses pemerintahan, meskipun tidak terutama untuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
• 
  

              Korupsi keuangan mempunyai dampak negatif yang serius terhadap kondisi sosial dan ekonomi suatu negara. Dari sudut pandang sosial, korupsi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga publik. Ketika pejabat pemerintah dan lembaga penegak hukum terlibat dalam korupsi, masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap keadilan, transparansi, dan integritas pemerintah. Dampak negatif korupsi dapat dibagi menjadi dua kategori:

• Dampak Korupsi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Korupsi memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi suatu negara, dengan tiga aspek utama, yaitu:

• Korupsi yang menyalahkan alokasi dana publik

Korupsi yang terkait dengan penyalahgunaan alokasi dana publik memberikan dampak yang sangat merugikan bagi masyarakat dan pembangunan negara. Dana yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial, sering kali diselewengkan oleh individu atau kelompok yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan pribadi. 

Sebagai akibatnya, banyak proyek publik yang tidak terlaksana atau dilaksanakan dengan kualitas yang buruk, karena anggaran yang ada tidak dimanfaatkan secara efektif. Penyalahgunaan dana ini juga memperburuk ketimpangan sosial, di mana manfaat dari program-program pemerintah hanya dinikmati oleh sekelompok kecil orang yang berkuasa, sementara masyarakat luas tetap terjebak dalam kemiskinan dan kurangnya akses terhadap layanan dasar. 

Korupsi dalam alokasi dana publik menciptakan siklus ketidakadilan, di mana sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kemajuan bersama justru memperkaya pelaku korup, sehingga merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat perkembangan sosial ekonomi.

• Korupsi menyebabkan penurunan investasi

Korupsi memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap penurunan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investor cenderung menjauh dari negara dengan tingkat korupsi yang tinggi karena adanya ketidakpastian hukum dan regulasi yang tidak jelas. 

Dalam situasi yang korup, biaya operasional bisnis meningkat akibat suap atau gratifikasi yang perlu diberikan untuk memperoleh izin usaha, memenangkan kontrak, atau mempercepat proses administratif. Hal ini menciptakan iklim investasi yang tidak kompetitif dan tidak efisien. 

Selain itu, korupsi sering kali menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum, di mana kontrak bisnis tidak terlindungi dengan baik, dan sengketa dapat diselesaikan secara tidak adil jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki pengaruh. Semua faktor ini membuat investor ragu untuk menanamkan modal, karena risiko kehilangan investasi atau menghadapi hambatan birokrasi yang mahal menjadi sangat besar.

sehingga tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Akibatnya, banyak orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program tersebut justru tidak menerima bantuan yang mereka butuhkan, sehingga kondisi hidup mereka semakin memburuk. Selain itu, penyimpangan ini menciptakan ketidakpuasan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta institusi yang bertanggung jawab. 

Masyarakat merasa diabaikan dan frustrasi ketika mereka melihat bahwa program-program sosial yang seharusnya membantu mereka tidak dilaksanakan dengan baik atau bahkan terkorupsi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah dan memperdalam ketidakadilan sosial.

• Perburukan Kualitas Pelayanan Publik

Korupsi secara signifikan menurunkan kualitas pelayanan publik, yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ketika pejabat publik terlibat dalam praktik korupsi, dana yang seharusnya digunakan untuk menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sering kali disalahgunakan atau dialokasikan secara tidak efisien. 

Akibatnya, fasilitas umum menjadi kurang memadai, pelayanan kesehatan berkualitas rendah, dan pendidikan yang tidak memenuhi standar, sehingga masyarakat tidak mendapatkan manfaat yang seharusnya dari program-program pemerintah. Selain itu, korupsi juga menciptakan budaya impunitas, di mana penyedia layanan publik tidak merasa bertanggung jawab untuk memenuhi standar kualitas yang diharapkan. 

Masyarakat yang mengalami pelayanan publik yang buruk menjadi semakin frustrasi dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakpuasan sosial yang meluas. Penurunan kualitas pelayanan publik akibat korupsi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menghambat perkembangan sosial dan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Simpulan

Korupsi memiliki dampak negatif luas pada kehidupan, terutama dalam sektor ekonomi dan sosial. Dalam ekonomi, korupsi menghambat pertumbuhan dengan menurunkan efisiensi sumber daya dan investasi, serta memperburuk kemiskinan dan ketimpangan. 

Penyebab korupsi di Indonesia meliputi perilaku individu, pengaruh keluarga, pendidikan tinggi, sikap kerja yang mengutamakan keuntungan pribadi, dan lemahnya hukum. Dampak korupsi mencakup penyalahgunaan dana publik, penurunan investasi, dan lingkungan bisnis yang tidak adil. 

Dalam konteks sosial, korupsi meningkatkan ketidaksetaraan, menyimpangkan program sosial, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Semua ini merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Daftar Pustaka

Agung Pramono. Kekuasaan dan Hukum Dalam Perkuatan Pemberantasan Korupsi. Jurnal Masalah-Masalah Hukum. Jilid 42. Nomor 1. Januari 2013.

Effendy, Marwan. 2013. Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya. Jakarta: GP Press Group.

Harman, Benny K. Langkah-Langkah Strategis Memberantas Korupsi di Indonesia. Jurnal MasalahMasalah Hukum. Volume 40. Nomor 4. Oktober 2011.

Indra Yuliawan. Penegakan Hukum terhadap Korupsi Politik Sebagai Bentuk Penyalahgunaan Kekuasaan Politik. Jurnal Unnes. Volume 4. Nomor 3. Tahun 2018.

Rachmawati, A. F. (2021). Dampak korupsi dalam perkembangan ekonomi dan penegakan hukum di indonesia. Eksaminasi: Jurnal Hukum, 1(1), 12-19.

Rasul Sjahruddin. Penerapan Good Governance di Indonesia dalam Upaya Pencegahan Tindakan Korupsi. Mimbar Hukum. Volume 21. Nomor 3. Oktober 2009.

Wahyudi, Isa. nd. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di Malang Raya. Artikel Online.

Yamin, Moh. 2016. Pendidikan Anti Korupsi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.