Policy Brief Implementasi Kebijakan

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa dalam 5 tahun terakhir, kepatuhan Wajib Pajak di Jawa Barat belum konsisten patuh karena masih menunjukkan rasio yang naik turun. Hal tersebut berpengaruh pada berkurangnya potensi penerimaan pajak seperti yang disampaikan oleh Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang mengatakan bahwa tercatat 23 juta kendaraan namun baru 11 juta yang memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga  pajak yang masuk kurang dari 50%. Walaupun kurang dari 50% pajak yang masuk, Pemerintah Daerah sudah meraup 17 triliun. Bayangkan, jika kesadaran Wajib Pajak bisa maksimal maka potensi pendapatan akan semakin terdongkrak.

UPAYA DAN STRATEGI PENERAPAN KEBIJAKAN PENINGKATAN POTENSI PKB  

Terdapat kebijakan penghapusan data registrasi kendaraan bermotor, hal tersebut, sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Kebijakan tersebut ditujukan kepada mobil dan motor yang tidak membayar pajak selama 2 tahun. Akibatnya sehingga data registrasinya dihapuskan dan tidak bisa didaftarkan kembali. dan akan berstatus bodong permanen dan tidak bisa digunakan. Pada dasarnya, kebijakan tersebut merupakan kebijakan lama namun belum diterapkan pemerintah. Kebijkan ini dapat dijadikan alterntif baru untuk optimalisasi kepatuhan perpajakan karena dengan skema punishment dapat memicu efek jera bagi Waib Pajak yang mengabaikan kewajibannya. Kebijakan ini memperkuat penerapan implementasi Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor yang memiliki manfaat untuk masyarakat salah satunya pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor yang dapat dilakukan masyarakat dengan melakukan proses balik nama kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Nantinya, masyarakat dibebaskan dari bea balik nama sehingga hanya perlu membayar pajak kendaraan, SWDKLLJ dan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kepala Bapenda Jabar menargetkan dari dua kebijakan tersebut bisa meningkatkan volume Wajib Pajak, peningkatan taat pajak, serta mempercepat sinkronisasi dan integrasi data ranmor. Namun, penerapan kedua kebijakan ini menyebabkan hilangnya potensi PAD senilai 130 miliar. Sehingga perlu adanya strategi yang matang agar potensi yang hilang tersebut bisa tertutupi dengan keberhasilan pencapaian target.

Menurut Jones (1996) dalam Agustino (2016:154-155), ada tiga macam kegiatan implementasi program yang perlu diperhatikan, antara lain: Pertama, aktivitas pengorganisasian adalah upaya untuk menentukan dan menyusun kembali sumber daya, unit-unit dan metode yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil yang sesuai. Kedua, aktivitas interpretasi adalah aktivitas menjelaskan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dimengerti, sehingga dapat diimplementasikan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Ketiga, aktivitas aplikasi merupakan aktivitas pemberian pelayanan rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada.

REKOMENDASI

• Dalam pelaksanaan program kebijakan, PPPD Wilayah III Soekarno Hatta diperlukan sosialisasi secara aktif dan konsisten kepada masyarakat dalam lingkup kantor Samsat Soekarno Hatta agar target dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal. Sosialisasi tersebut dapat lebih menekankan pada keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan masyarakat untuk ikut serta dalam program kebijakan yang ada sehingga Wajib Pajak dapat memanfaatkan program dengan sebaik-baiknya.
• Pimpinan dapat berperan sebagai mentor atau change leader untuk memberikan dukungan kepada setiap pegawai PPPD Wilayah III Soekarno Hatta dalam melaksanakan program kebijakan dalam rangka meningkatkan Wajib Pajak di Provinsi Jawa Barat.
• Senantiasa memastikan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menerapkan single data dalam pengelolaan data di PPPD Wilayah III Soekarno Hatta untuk meningkatkan akurasi jumlah data kendaraan bermotor di Samsat. Keakuratan data yang dihasilkan dapat membantu pemanggu kepentingan untuk mengetahui jumlah dan status kendaraan yang sudah membayar pajak dan yang belum membayar pajak. Selain itu dengan mengetahui tingkat kepatuhan pajak tiap masyarakat, tiga instansi pengelola pajak kendaraan dapat berkolaborasi aktif dalam menentukan strategi peningkatan potensi pajak.
• Adanya pengembangan metode pembayaran pajak kendaraan yang memudahkan masyarakat. Pengembangan tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi teknologi, kemampuan Wajib Pajak, serta fleksibilitas Wajib Pajak untuk melakukan kewajibannya. Sehingga upaya peningkatan pelayanan kesamsatan bersama kepolisian, Jasa Raharja, dan Dispenda bisa optimal.
• Diperlukan adanya evaluasi rutin dalam jangka waktu tertentu terhadap perkembangan sumber daya di PPPD Wilayah III Soekarno Hatta agar tercipta sinkronisasi target pencapaian program kebijakan dengan kemampuan setiap sumber daya.

DAFTAR PUSTAKA 

Hertiarani, W. (2016). Implementasi Kebijakan E-Samsat Di Jawa Barat. Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, 13(3), 419–440. http://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/102

Rakhmawanto, A. (2017). Civil Apparatus. Civil Apparatus Policy Brief, 10, 12–15.

Utomo, R. D. A. S., & Christiani, L. (2018). Peran Penyusutan Arsip Balik Nama Kendaraan Bermotor (Bnkb) Bagi Kinerja Kantor Samsat Slawi. Jurnal Ilmu Perpustakaan, 7(2), 11–20. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/22900

Widajantie, T. D., & Anwar, S. (2020). Pengaruh Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Pajak, Dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Selatan). Behavioral Accounting Journal, 3(2), 129–143. https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.103