Pastinya kebijakan pusat yang disampaikan Presiden akan selaras sampai ke level daerah atau bahkan desa. Ini menjadi catatan penting bagi Masyarakat Aceh Singkil agar tidak mudah menerima janji manis berkedok "pembangunan insfrastruktur".
Menyoal pembangunan memang sangat menarik, namun yang perlu digaris bawahi bahwa pembangunan bukan semata-mata bicara proyek (mercusuar) jalan, selokan, tanggul, atau bangunan besar lainnya. Tapi ada masalah kemanusiaan di sana yang harus diperhatikan secara serius sebagai bentuk Hak Asasi Manusia.
Menurut penelitian Kusuma (2022) bicara pembangunan juga mencakup perubahan sikap masyarakat terhadap kehidupan, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional, perubahan tingkat ekonomi, peningkatan kesehatan dan pendidikan, serta pengentasan kemiskinan. Maka memperhatikan dan mempriotaskan Sumber Daya Manusia tak kalah penting.
Di sisi ini pemerintahan Dulmusrid dan Sazali kerap menerima bola panas dari para lawan politiknya yang menilai "tidak ada pembangunan" di lima tahun kepemimpinannya. Tentu sebagai pihak "lawan" argumen tersebut sah-sah saja untuk menarik simpati masyarakat.
Namun, tidak serta merta kondisi tersebut kita "amini" sepenuhnya. Baik dari narasi "tidak ada membangun" sampai dengan faktor kemanusiaan yang menjadi tantangan besar.
Berjibaku Melawan Pandemi
Belum genap tiga tahun memimpin Aceh Singkil harus dihadapkan wabah virus Covid-19 menjadi masalah serius di level nasional sampai dengan daerah. Disatu sisi Dulmusrid harus berjibaku menahan laju dan memutus rantai penyebaran virus Covid-19 di sisi lain harus terus menunaikan janji kampanye politiknya. Tentu, setiap kebijakan akan ada konsekuensi yang dihadapinya.
Mengikuti kebijakan pusat merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengutamakan keselamatan orang banyak akibat dampak pandemi. Dulmusrid harus siap dengan Inpres (Instruksi Presiden Republik Indonesia) No 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diterbit tanggal 20 Maret 2020.
Kesehatan Masyarakat yang Utama
- Jokowi, 2021
(pernyataan Jokowi soal satu tahun pandemi)
Akhirnya Dulmusrid harus menerima pil pahit, berbagai program strategis yang direncanakan harus tertunda untuk dialihkan kepada percepatan penanganan Covid-19. Seperti dikutip dari website Kemenkeu, pandemi Covid-19 menyebabkan berbagai pembangunan fisik tertunda karena tingkat penularan virus yang sangat tinggi (sumber: kpbu.kemenkeu.go.id).
Selama pandemi pemerintahan fokus pada percepatan penanganan virus, tetap menjaga stabilitas ekonomi serta ketahanan pangan. Pun demikian, Dulsaza tetap optimis untuk bisa survive di masa pandemi dengan target tujuh program prioritasnya di tahun 2021.
