Witch Hunt: Saling Tunjuk Perkara KIP-K Salah Sasaran

Isu KIP-K salah sasaran pada mulanya berawal dari media sosial X yang memperlihatkan oknum dengan hidup sangat berkecukupan, namun diketahui ternyata merupakan penerima KIP-K. Hal ini membuat masyarakat geram dan isu mengenai KIP-K salah sasaran menjadi topik hangat di kalangan masyarakat. Isu ini semakin menyebar karena masyarakat berbondong-bondong mengungkap berbagai identitas penyandang KIP-K yang dianggap tidak pantas. Walaupun sebagian besar memang benar, namun hal ini berdampak pada ajang doxxing, labeling, dan hate speech pada orang-orang yang sebenarnya layak mendapatkan KIP-K. Misalnya ketika didapati bahwa suatu individu penyandang KIP-K makan di restoran bagus, orang-orang tanpa pikir panjang langsung menghujat individu tersebut. Hal ini seolah membuat pandangan bahwa orang yang mendapatkan KIP-K harus terlihat sengsara dan merana. 

Namun demikian, apa penyebab yang melatarbelakangi KIP-K salah sasaran? 

1. Kondisi Ekonomi yang Berubah-ubah

Ketentuan bahwa penerima KIP-K diperbolehkan untuk bekerja, menerima beasiswa lain (selain dari APBN dan APBD), dan diperbolehkan untuk menikah, memungkinkan bagi penerima KIP-K untuk mengalami perubahan kondisi ekonomi ke taraf yang lebih baik dalam prosesnya. 

Namun, permasalahan timbul ketika perubahan kondisi ekonomi tersebut tidak diintegrasikan dengan perubahan pada basis data terpadu. Berkaitan dengan hal ini, kasus salah sasaran pada bantuan-bantuan sosial di sektor lainnya kerap terjadi. Hal ini sejalan dengan pernyataan Menteri Sosial yang memaparkan bahwa data yang tidak valid menjadi alasan utama bantuan sosial salah sasaran.

2. Penerima KIP-K Sebelumnya Pernah Menerima KIP

KIP merupakan program jangka panjang yang pada awalnya menargetkan peserta didik pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Penerimaan KIP-K tetap menyertakan penerima KIP jenjang pendidikan menengah, yaitu lulusan SMA, SMK, atau sederajat sebagai persyaratan calon penerima KIP-K. Hal ini memang sejalan dengan fakta bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi pada tahun 2023 baru mencapai 31,45%. Rendahnya APK tersebut akibat biaya untuk menempuh pendidikan tinggi, baik biaya pendidikan maupun biaya hidup.

Namun, masih terdapat kemungkinan adanya oknum yang kembali menerima bantuan KIP-K karena pernah terdaftar sebagai penerima KIP sebelumnya padahal status ekonominya mungkin sudah membaik. Reliabilitas dan kredibilitas data yang ada dalam sistem KIP-K dalam hal ini menjadi isu yang perlu mendapatkan atensi lebih. 

3. Manipulasi Data 

Tak dapat dipungkiri bahwa  masih terdapat praktek manipulasi data pendapatan, jumlah atau nilai aset, dan foto tempat tinggal oleh pendaftar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini  didukung pula oleh oknum seperti di Kelurahan yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan transaksi dengan memberikan Surat Keterangan Miskin (SKTM) setelah dibayar. Oleh karena itu, survey lapangan perlu diberlakukan untuk meminimalisasi KIP-K salah sasaran. 

4. Pengelolaan yang Tidak Transparan serta Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Kurang Jelas