1. Ketimpangan Ekonomi antara Perkotaan dan Pedesaan
Ketimpangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan merupakan salah satu pendorong utama urbanisasi. Perkotaan sering dianggap sebagai pusat ekonomi dengan peluang kerja yang lebih baik dibandingkan pedesaan, sehingga banyak penduduk memilih bermigrasi.Â
Namun, kenyataannya tidak semua pendatang mampu mendapatkan pekerjaan yang layak di kota. Hal ini menyebabkan mereka terjebak dalam pekerjaan sektor informal dengan pendapatan rendah, memperburuk angka kemiskinan di perkotaan (Todaro & Smith, 2020).
2. Keterbatasan Infrastruktur Perkotaan
Perkotaan di Indonesia sering kali tidak mampu menampung lonjakan jumlah penduduk. Keterbatasan infrastruktur seperti perumahan, transportasi, dan layanan kesehatan menyebabkan banyak pendatang tinggal di permukiman kumuh. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa sekitar 22% penduduk perkotaan di Indonesia hidup di kawasan kumuh yang rentan terhadap masalah kesehatan dan bencana lingkungan.
3. Kesenjangan Sosial
Ketimpangan antara kelompok ekonomi atas dan bawah semakin melebar di perkotaan. Penduduk asli yang sudah mapan sering kali memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan peluang dibandingkan dengan pendatang baru. Kondisi ini memicu konflik sosial, diskriminasi, dan perasaan terpinggirkan di antara penduduk pendatang (Suryana, 2022).
Adapun Solusi dari Berbagai Perspektif Ilmu Sosial sebagai berikut:
1. Perspektif Ekonomi: Peningkatan Peluang Ekonomi di Pedesaan
Salah satu solusi adalah meningkatkan peluang ekonomi di pedesaan untuk mengurangi arus migrasi ke kota. Pemerintah dapat mengembangkan program berbasis lokal seperti pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan sektor pertanian modern. Studi oleh Nugroho (2021) menunjukkan bahwa investasi di sektor agribisnis dapat meningkatkan pendapatan petani hingga 30%, mengurangi kebutuhan mereka untuk bermigrasi.
2. Perspektif Sosiologi: Penguatan Komunitas dan Partisipasi Sosial
Dalam menghadapi masalah ketimpangan sosial, penguatan komunitas lokal di perkotaan sangat penting. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan keterampilan kerja dan pendampingan usaha kecil. Partisipasi aktif warga dalam perencanaan kota juga dapat mendorong terciptanya solusi yang inklusif (Haryanto, 2020).
3. Perspektif Lingkungan: Pembangunan Berbasis Ramah Lingkungan
Permasalahan permukiman kumuh dapat diatasi dengan pengembangan perumahan berbasis ramah lingkungan yang terjangkau. Contohnya, program "Kota Tanpa Kumuh" yang dijalankan pemerintah telah berhasil mengurangi kawasan kumuh di beberapa kota besar seperti Surabaya dan Bandung (Kementerian PUPR, 2023). Namun, program ini perlu diintegrasikan dengan upaya pelibatan masyarakat agar keberlanjutannya terjamin.
