Dengan demikian, Marshall percaya bahwa kewarganegaraan tidak mungkin bisa sejalan dengan ketimpangan kelas yang biasanya terdapat dalam system kapitalis.
Selama abad ke dua puluh, semakin banyak orang yang menerima konsep kewarganegaraan sosial dan pandangan tentang hak-hak sosial karena diperlukan sebagai bagian dari mata uang dalam argumentasi dan perdebatan politik. Gerakan-gerakan hak sipil tidak lagi terbatas pada tuntutan hukum atau politik semata, tetapi langsung membahas persoalan sosial.
Penganjur-penganjur utama kewarganegaraan sosial adalah kaum demokrat sosial, sosialis, dan kalangan liberal modern. Mereka menekankan begitu pentingnya kebutuhan akan hak-hak positif, yang diberikan melalui intervensi pemerintah, di samping hak-hak negative tradisional seperti kebebasan berbicara dan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul.Â
Bagi kaum liberal modern, kemiskinan sosial seperti tunawisma, pengangguran, dan penyakit. Bukan hanya pembangunan personal, tapi membahayakan perasaan sebagai warga negara. Kewarganergaraan penuh mensyaratkan adanya kesamaan dan kemerataan peluang dan kesempatan, kemampuan setiap warga negara untuk maju atau jatuh sesuai dengan bakat dan kerja kerasnya masing-masing.
Kritik konsep kewarganegaraan sosial diarahkan kepada hak politik. Sebagian berpendapat bahwa doktrin tentang hak asasi dan hak lainnya, khususnya hak sosial, mendorong warga negara untuk memiliki pandangan yang tidak realisitis tentang kemampuan pemerintah, akibatnya, tanggung jawab pemerintah terus bertambah.
Jadi, kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukan ikatan negara dan warga negara, dimana warga negara memiliki hak, kewajiban dan tanggung jawab.
Referensi Andrew Heywood pengantar teori politik (edisi ke4)
