 Salah satu alat yang dapat diterapkan untuk rekognisi ini adalah dengan mengoptimalkan kegiatan PPSMB di masing-masing jurusan dan universitas, yang dapat memuat materi-materi yang relevan dengan urgensi dan kepentingan mahasiswa. Selain itu, organisasi kemahasiswaan juga sebaiknya memperbanyak kegiatan akademik yang dapat mereka lakukan melalui penelitian dan diskusi serta mengurangi atau meminimalkan kegiatan acara yang kurang efektif .Dalam hal ini, organisasi kemahasiswaan perlu menegaskan dirinya sendiri, misalnya. (Muhammad:2016)
Acara kesenian, dalam hal ini sinergi antar institusi belum optimal, padahal acara ini harus terlaksana dengan bekerjasama dengan organisasi kemahasiswaan yang aktif di bidang tersebut, Selain , Anda juga bisa melakukannya secara sadar. Yang dimaksud dengan kesadaran di sini adalah bahwa mahasiswa sedang mengemban misi yang sangat mulia: sebagai agen perubahan. (Muhammad:2016)
 Dari sisi eksternal diperlukan kerjasama dengan dekan, seperti melarang dosen memberikan perkuliahan pada hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, diharapkan mahasiswa mampu memanfaatkan jeda antara perkuliahan Sabtu dan Minggu untuk kegiatan non-akademik. Kedua, dapat melakukan inovasi usaha dengan memberikan penghargaan sebagai bentuk pengakuan dekan kepada mahasiswa yang telah berprestasi di bidang non-akademik. Agar pelaksanaan kepemimpinan mahasiswa yang baik dapat lebih efektif, pada dasarnya harus dicapai terlebih dahulu: Keyakinan (trust) terhadap kehadiran atau pengakuan baik dalam bentuk sosial maupun politik, hal ini merupakan prasyarat esensial (kondisi mutlak) untuk membangun tata kelola. (Muhammad:2016)
 Pemerintahan yang Baik Tata pemerintahan yang baik dan kepercayaan merupakan hal yang saling diperlukan, dan munculnya kepercayaan akan menumbuhkan tata kelola yang baik. Munculnya rasa percaya jika dikaitkan dengan hubungan sosial yang baik, akan menghasilkan kepercayaan sosial dan legitimasi sosial yang kuat yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Selain menerapkan konsep organisasi berbasis tata kelola kemahasiswaan yang baik untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan, termasuk membangun kepercayaan yang baik antara mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan, juga harus dibarengi dengan perbuatan yang berujung pada evaluasi . (Muhammad:2016)
 Untuk meningkatkan partisipasi tersebut, mahasiswa yang tergabung dalam organisasi kemahasiswaan pada prinsipnya harus menjalin hubungan personal yang lebih erat dengan mahasiswa pada umumnya. Hal ini memungkinkan siswa untuk mengenal satu sama lain secara pribadi, dan juga memungkinkan siswa untuk saling mengenal. Menyebarkan emosi positif juga mempengaruhi partisipasi, tanggung jawab, dan transparansi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan. (Muhammad:2016)
Dengan cara ini, mahasiswa belajar bagaimana menjalankan sistem pemerintahan yang baik dan dapat menerapkannya ketika menjadi pemimpin negara ini di masa depan. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini mempertimbangkan tiga rumusan masalah. yaitu,Â
peran aktif mahasiswa dalam pengelolaan dan pengawasan organisasi kemahasiswaanÂ
Kedua, organisasi kemahasiswaan menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan pertimbangan partisipasi mahasiswa, serta mendukung dan membatasi faktor-faktor tersebut. (Neneng:2016)
 Tiga konsep organisasi mahasiswa yang baik dan ideal bagi dapat diterapkan pada organisasi kemahasiswaan di Saat ini, masyarakat kita mengharapkan pemerintah menerapkan tata pemerintahan yang baik: pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Efektif berarti pelaksanaannya dilakukan secara akurat sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan; efisien berarti pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif; transparan berarti pelaksanaannya dilakukan secara efisien dan efektif; Artinya seluruh kebijakan yang dilaksanakan pemerintah terbuka untuk semua pihak pelaksana. (Neneng:2016)
Mereka dapat diawasi secara langsung sehingga dapat memberikan penilaian terhadap kinerjanya berdasarkan hasil yang dicapai. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah pengelola pemerintahan bertanggung jawab terhadap kebijakan yang telah ditetapkan dan mempertanggungjawabkan kepada seluruh rakyat atas pelaksanaannya pada setiap akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan bangsa Indonesia semakin kompleks dan jumlah permasalahannya pun semakin bertambah. (Neneng:2016)
Terdapat 4.444 orang di instansi pemerintah yang patut menjadi teladan bagi masyarakat yang tersangkut masalah hukum. Keberadaan pemerintahan yang baik, atau seringkali pemerintahan yang baik, sebenarnya masih berupa mimpi, hanya istilah teknis belaka. Indonesia harus segera bangun dari tidur Panjang. Revolusi harus dilakukan di segala bidang, karena setiap produk yang dihasilkan hanya untuk kepentingan 4.444 partai politik, fraksi, dan kelompok masyarakat. (Neneng:2016)
