Pajak mempunyai kedudukan berarti dalam menjaga stabilitas ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara berkembang dengan populasi serta kemampuan ekonomi yang lumayan besar, Indonesia memiliki beberapa tantangan dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta menyeluruh. Dalam mencapai tujuan tersebut, kedudukan pajak jadi sangat penting. Pajak tidak cuma berperan sebagai sumber pemasukan untuk pemerintah, tapi juga sebagai alat pengaturan ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan penyeimbang anggaran negara.
Pajak memberikan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyeimbang anggaran, serta stabilitas keuangan negara. Oleh karena itu, pajak juga memberikan sejumlah manfaat bagi masyarakat Indonesia antara lain:
- Menciptakan iklim bisnis yang sehat
- Mendorong investasi
- Memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
Pajak juga digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, jaringan listrik, dan telekomunikasi. Pajak juga digunakan untuk pembangunan fasilitas pendidikan seperti program Kartu Indonesia Pintar( KIP), Beasiswa Bidik Misi, dan Bantuan Operasional Sekolah(BOS). Sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan pada bidang transportasi umum, kesehatan,dan keamanan serta kedisiplinan. Penerimaan pajak di Indonesia terus tumbuh positif, walaupun laju pertumbuhannya mengalami normalisasi. Pajak tumbuh Indonesia maju bisa menjadi pilihan strategi yang pas dalam membalikkan pelambatan ekonomi. Dukungan investor dalam pembangunan ekonomi Indonesia, ditengah keterbatasan APBN, menjadi pilihan strategi yang pas dalam membalikkan pelambatan ekonomi. Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya mengutamakan perbaikan infrastruktur agar iklim investasi dan bisnis jadi lebih menarik. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur jadi salah satu fokus utama sebagai fondasi pembangunan yang akan terus ditingkatkan, utamanya terkait dengan utama menyambungkan ke sentra- sentra ekonomi produktif, sehingga permasalahan distribusi tidak lagi menjadi hambatan dalam pertumbuhan ekonomi regional.
Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih maju bagi Indonesia. Sebagai sumber utama pendapatan pemerintah, pajak berkontribusi secara signifikan dalam menyediakan dana untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan banyak sektor lain yang vital bagi kemajuan negara.
Berikut ini adalah beberapa kontribusi pajak sebagai pilar pertumbuhan Indonesia menuju masa depan yang lebih maju:
1. Mendorong Pembangunan Infrastruktur. Pajak dapat menyediakan dana yang diperlukan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan untuk meningkatkan konektivitas dan memperkuat daya saing Indonesia di pasar global. Melalui pembangunan jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya, investasi yang didorong oleh dana pajak dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan mobilitas barang dan jasa, serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.
2. Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan. Dengan adanya pendapatan dari pajak, pemerintah dapat meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia. Dana pajak dapat digunakan untuk membangun dan memperbaiki sarana pendidikan seperti sekolah, universitas, dan pusat penelitian. Selain itu, pajak juga dapat digunakan untuk memberikan beasiswa dan bantuan pendidikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga meningkatkan kesempatan mengejar pendidikan yang lebih baik dan merata di seluruh negeri.
3. Meningkatkan Kesehatan dan Pelayanan Kesehatan. Pajak juga berperan dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan memperbaiki infrastruktur kesehatan. Dengan pendapatan dari pajak, pemerintah dapat membangun rumah sakit, pusat kesehatan, dan mendistribusikan fasilitas kesehatan di seluruh penjuru negara. Selain itu, pajak juga bisa digunakan untuk memberikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat, melalui program-program kesehatan masyarakat dan asuransi kesehatan yang terjangkau.
4. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban serta meningkatkan peralatan dan fasilitas kepolisian, memperkuat lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi. Kontribusi pajak terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi. Beberapa hal yang menunjukkan kontribusi ini antara lain:
Peningkatan Anggaran Keamanan dan Ketertiban:
 - Pajak digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan anggaran keamanan dan ketertiban, termasuk anggaran untuk penegakan hukum dan kepolisian.
 - Dengan meningkatnya dukungan keuangan, institusi kepolisian dapat diberikan dana yang cukup untuk meningkatkan keberhasilan operasi penegakan hukum, pengamanan masyarakat, dan pemberantasan kejahatan.
Meningkatkan peralatan dan fasilitas kepolisian, seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, peralatan forensik, dan teknologi kepolisian.
 - Dengan peralatan yang memadai, kepolisian dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas tindakan keamanan serta meningkatkan respon terhadap kejahatan.
Meningkatkan Lingkungan yang Kondusif:
 - Kontribusi pajak dalam meningkatkan lingkungan yang kondusif adalah melalui penyediaan dana untuk meningkatkan keamanan di wilayah masyarakat, termasuk peningkatan penjagaan dan patroli.
 - Dengan kondisi keamanan yang meningkat, lingkungan bisnis dan investasi menjadi lebih aman dan menarik bagi investor, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pajak terhadap peningkatan keamanan dan ketertiban serta
peningkatan peralatan dan fasilitas kepolisian sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi.
5. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Pajak juga bisa diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui program-program seperti pelatihan dan menjalankan berbagai program yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dalam jangka panjang, hal ini akan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan daya saing Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih maju bagi Indonesia.
Namun, penting juga bagi pemerintah untuk memastikan agar penggunaan dana pajak yang efektif, efisien, dan transparan. Dengan demikian, kontribusi pajak sebagai pilar pertumbuhan Indonesia dapat dioptimalkan untuk mencapai kemajuan dan masa depan yang lebih baik.
Berikut ini adalah beberapa data relevan yang menunjukkan kontribusi pajak dalam
pertumbuhan Indonesia:
1. Pendapatan Pajak
 - Pada tahun 2020, total pendapatan pajak Indonesia mencapai Rp 1.117 triliun.
 - Kontribusi pajak terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar 10,3% pada tahun 2019, menunjukkan pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara.
2. Pembangunan Infrastruktur
 - Dana pajak digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang penting untuk pertumbuhan ekonomi. Pada 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 414,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
 - Program prioritas seperti proyek infrastruktur jalan tol, bandara, pelabuhan, dan jalan raya telah dibiayai sebagian besar menggunakan dana pajak.
3. Pendidikan
 - Pemerintah mengalokasikan dana pajak untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia.
 - Anggaran pendidikan pada tahun 2020 mencapai Rp 513,6 triliun, dengan sebagian besar dana berasal dari pajak.
4. Kesehatan
 - Pajak juga berperan dalam memperbaiki layanan kesehatan dan infrastruktur kesehatan di Indonesia.
 - Pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 169,7 triliun untuk sektor
kesehatan, yang mencakup pembangunan fasilitas kesehatan dan program-program kesehatan masyarakat.
5. Keamanan dan Ketertiban
 - Pajak juga digunakan untuk memperkuat keamanan dan ketertiban di Indonesia.
 - Dalam anggaran pertahanan dan kepolisian, dana dari pajak digunakan untuk memperbaiki peralatan dan fasilitas kepolisian, serta memperkuat lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan investasi.
6. Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Pajak dapat digunakan untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui program pelatihan dan pendidikan.
 - Dalam anggaran pendidikan dan pelatihan kerja pada tahun 2020, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp 61,9 triliun untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui program-program pengembangan sumber daya manusia.
Data ini menunjukkan bahwa pajak memiliki peran penting dalam membangun pertumbuhan ekonomi dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi Indonesia. Kontribusi pajak menjadi pilar penting dalam mencapai kemajuan dan masa depan yang lebih maju.
Dengan penjelasan data diatas kita sebagai warga negara Indonesia diharapkan untuk bisa lebih taat dan rajin membayar pajak tepat waktu tetapi di zaman sekarang banyak masyarakat Indonesia enggan dan malas dalam membayar pajak tepat waktu padahal pajak yang mereka bayar dampaknya akan kembali lagi kepada mereka serta manfaat dan hasilnya di rasakan juga oleh mereka bisa melalui pembangunan infrastruktur seperti jalan raya yg mereka selalu lewati, saluran air, jembatan, fly over, trotoar, halte, dan alat penerangan umum dan fasilitas lainnya seperti Pendidikan ada KIP (kartu Indonesia pintar), beasiswa, dan dana BOS (Bantuan operasi sekolah) dan fasilitas lainnya ada banyak sekali manfaat yang dihasilkan oleh pembayaran pajak ini maka dengan itu kita sebagai masyarakat Indonesia harus paham betul dampak yang di hasilkan dari bayar pajak ini serta kesadaran diri kita masing-masing dalam melihat manfaat yang di hasilkan.
Tetapi terkadang masyarakat terlebihnya orang tua tidak paham dalam cara pembayaran pajak ini bisa karna mereka tidak tau dan tidak paham tatacara membayar pajak, dengan itu pemerintah juga harus membuat iklan atau sosialisasi mengenai pembayaran pajak apalagi di zaman sekarang yang sudah maju dengan teknologi yang lebih memadai yang mana teknologi itu sendiri bisa memudahkan segalanya dalam membayar apapun khususnya pajak, maka dengan itu kita sebagai generasi milenial harap bisa membantu sesama untuk mengedukasi dan mengajarkan orang yang tidak paham dalam menggunakan teknologi terutama orang tua ataupun pemerintah yang seharusnya bergerak bisa melalui iklan ataupun sosialisasi kepada masyarakat dalam tatacara pembayaran pajak agar pajak di negri kita bisa terus berkembang dan memajukan pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih maju.
Dampak dari ketidakpatuhan masyarakat dalam membayar pajak adalah sebagai berikut:
1. Penurunan Pendapatan Negara: Ketidakpatuhan dalam membayar pajak akan menyebabkan penurunan pendapatan negara. Ini akan menghambat kemampuan pemerintah untuk mencapai pembangunan infrastruktur dan memberikan pelayanan yang memadai kepada masyarakat.
Seperti data yang ada dibawah ini dimana adanya penurunan penerimaan pajak yang mana
menurunkan pendapatan negara juga karna covid 19:
- Pada tahun 2019, total penerimaan pajak Indonesia mencapai sekitar 1.687 triliun rupiah. Pajak Penghasilan (PPh) merupakan kontributor terbesar dengan penerimaan sebesar 1.053 triliun rupiah, diikuti oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 422 triliun rupiah.
- Penerimaan pajak tahun 2020 sedikit menurun sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang berdampak pada aktivitas bisnis dan perekonomian. Total penerimaan pajak pada tahun 2020 sebesar 1.403 triliun rupiah, dengan PPh sebagai kontributor terbesar sebesar 831 triliun rupiah, diikuti oleh PPN sebesar 378 triliun rupiah. (dimana penurunannya terlihat signifikan dari data tahun 2019 penerimaan pajak mencapai 1.687 triliun lalu turun menjadi 1.403 triliun pada tahun 2020 dari dampak covid 19 dimana adanya penurunan sekitar 284 triliun).
- Lalu pada tahun 2021, pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar 1.580 triliun rupiah. Target ini mencerminkan harapan pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan kepatuhan pajak dari wajib pajak.
- Perbandingan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dapat memberikan gambaran tentang kontribusi pajak terhadap perekonomian. Contohnya, pada tahun 2019, rasio penerimaan pajak terhadap PDB adalah sekitar 11%, sedangkan pada tahun 2020 rasio ini turun menjadi sekitar 9,4% akibat perlambatan ekonomi.
- Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pengumpulan pajak melalui berbagai reformasi kebijakan dan langkah-langkah lainnya, seperti perbaikan administrasi, peningkatan sosialisasi dan edukasi pajak, serta penegakan hukum terhadap penghindaran pajak.
Penting juga untuk diingat bahwasannya data pendapatan pajak dapat berfluktuasi dari tahun ke tahun tergantung pada berbagai faktor ekonomi, termasuk kondisi ekonomi global dan domestik, perubahan kebijakan fiskal, dan faktor-faktor lainnya.
2. Pembatasan Kemampuan Pemerintah: Jika pendapatan negara menurun, pemerintah akan menghadapi keterbatasan dalam menjalankan program dan kebijakan publik yang lebih baik. Ini dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan sektor lain yang penting bagi masyarakat.
3. Meningkatnya Ketimpangan Sosial: Ketidakpatuhan pajak dapat menimbulkan ketimpangan sosial. Jika hanya sebagian kecil masyarakat yang membayar pajak, beban pajak akan jatuh lebih berat pada sebagian kecil wajib pajak yang patuh, sementara sektor formal dan negara kehilangan sumber pendapatan potensial.
Lalu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat dalam
membayar pajak antara lain:
1. Ketidakadilan Sistem Pajak: Jika masyarakat merasa sistem pajak tidak adil, tanpa kepastian hukum, atau membebankan beban pajak yang terlalu berat, hal ini dapat menurunkan motivasi mereka untuk membayar pajak, serta kurangnya informasi tentang prosedur dan kewajiban pajak, dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat.
2. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Kepercayaan publik terhadap pemerintah dalam pengelolaan dana pajak akan berkurang jika ada kecurigaan terkait korupsi, penyalahgunaan dana, atau kurangnya transparansi dalam penggunaan dana pajak. Hal ini dapat mempengaruhi kepatuhan masyarakat.
3. Ketidakpercayaan Terhadap Pelayanan Publik: Jika masyarakat merasa pelayanan publik yang mereka terima tidak memadai, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, atau keamanan, mereka mungkin merasa kurang termotivasi untuk membayar pajak.
Untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, penting bagi pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan mendorong kepatuhan pajak melalui edukasi, kemudahan administrasi, pengawasan yang ketat, dan membangun kepercayaan publik. lalu untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat Indonesia dalam pembayaran pajak dengan tepat waktu, beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
1. Edukasi dan Kampanye Pajak: Pemerintah perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan menjelaskan bagaimana dana pajak digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kampanye perlu dilakukan melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
2. Kemudahan Administrasi: Masyarakat akan lebih tertarik dan termotivasi untuk membayar pajak jika proses administrasi dan pelaporan pajak mudah, sederhana, dan transparan. Pemerintah perlu terus menyempurnakan sistem pembayaran pajak secara online dan menyediakan layanan yang memudahkan wajib pajak.
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Pemerintah harus mengintensifkan upaya pengawasan dan penegakan hukum terhadap mereka yang tidak mematuhi kewajiban pajak. Melakukan tindakan tegas dan memberikan sanksi bagi pelanggar akan meningkatkan kepatuhan masyarakat.
4. Kepercayaan Publik: Pemerintah harus membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan dana pajak. Menunjukkan akuntabilitas, transparansi, dan penggunaan dana pajak yang efisien akan memberikan motivasi kepada wajib pajak untuk taat dalam pembayaran pajak.
