b. hukuman penjara
Hukuman penjara dibedakan menjadi hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara paling sedikit 1 tahun dan maksimal 20 tahun. terpidana harus tinggal di dalam penjara selama masa hukuman dan wajib melakukan pekerjaan yang telah ditentukan.
c. hukuman denda
Terpidana boleh memilih apakah ingin membayar denda atau menggantinya dengan hukuman kurungan. Hukuman kurungan ini tidak seberat hukuman penjara. Hukuman kurungan dijatuhkan jika pelanggaran yang dilakukan tidak terlalu berat. hukuman kurungan ini paling maksimal 6 bulan lamanya.
d. hukuman tutupan
Hukuman tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan politik pada orang-orang yang telah melakukan kejahatan. Hukuman tutupan ini adalah hukuman penambahan pidana.2. Hukum Perdata
Hukum perdata adalah peraturan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dengan badan hukum. Istilah hukum perdata pertama kali dikenal dalam bahasa Belanda, bahkan sumber hukum Hukum Keperdataan Jilid Ketiga. Hukum Perdata Belanda berasal dari hukum perdata Perancis. Pada waktu itu dianggap sebagai hukum yang sangat sempurna. Hukum privat ini berlaku di Perancis dan dimuat dalam dua kodifikasi. Ketika Perancis menguasai Belanda, kedua hukum kodifikasi itu juga diberlakukan di Belanda, bahkan masih digunakan ketika 24 tahun pasca kemerdekaan Belanda. Setelah itu, Belanda mulai menyusun kitab Undang-Undang untuk hukum perdata.
Kitab Undang-undang Hukum perdata tersusun atas bab:
- Tentang orang, bab ini mengatur hukum tentang manusia sendiri dan kekeluargaan.
- Tentang kebendaan, bab ini mengatur segala hal yang memiliki hubungan dengan hukum benda dan warisan.
- Tentang perikatan, bab ini mengatur segala hak dan kewajiban antara orang dengan orang, dengan badan hukum dan pihak-pihak tertentu.
- Tentang pembuktian, bab ini mengatur segala alat pembuktian dan akibat hukumnya.
3. Hukum Tata Negara
Hukum tata negara adalah hukum hubungan tertentu, yang muncul dalam perjalanan sejarah dan diatur oleh hukum yang disebut negara. Jadi, hukum tata negara berhubungan dengan negara. Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional. Dalam hukum privat, negara adalah badan hukum yang tunduk pada hukum. Sebuah negara yang independen dalam hubungan eksternal, diatur oleh hukum yang secara hukum mengatur hubungan satu sama lain.
Hukum tata negara adalah hukum utama yang membentuk kantor pemerintahan, memberikan kekuasaan, dan mengatur hubungan dengan warga negara. Ini adalah ciri hukum tata negara yang mengatur hubungan dengan melibatkan pemerintah. Terutama hubungan antara berbagai lembaga pemerintah. Hubungan dengan warga negara cenderung dalam bidang hukum administrasi, kecuali jika kita berbicara tentang alokasi alat kekuasaan kepada warga negara. tidak semua negara memiliki konstitusi. Namun, negara yang tidak mempunyai konstitusi biasanya memiliki jus commune atau yang disebut dengan hukum tanah air. Hukum tanah air berisi tentang sejumlah peraturan imperatif dan konsensus. Peraturan tersebut meliputi aturan hukum adat, konvensi, hukum hakim, dan norma internasional.
