Perubahan budaya membutuhkan waktu dan proses yang panjang. Adanya resistensi dari pihak-pihak tertentu yang telah terbiasa dengan praktik-praktik koruptif dapat menjadi tantangan dalam implementasi budaya anti korupsi.
2. Kurangnya Dukungan Kelembagaan
Minimnya dukungan kebijakan dan komitmen dari pimpinan perguruan tinggi dapat menghambat upaya penanaman budaya anti korupsi secara efektif di lingkungan akademik.
3. Keterbatasan Sumber Daya
Terbatasnya sumber daya, baik finansial maupun tenaga pengajar, dapat menjadi kendala dalam mengembangkan program dan kegiatan yang mendukung budaya anti korupsi di perguruan tinggi.
4. Pengaruh Globalisasi
Arus globalisasi yang membawa berbagai nilai dan budaya baru dapat mengikis nilai-nilai kearifan lokal, termasuk budaya anti korupsi di Minangkabau, jika tidak diimbangi dengan upaya pelestarian yang kuat.
Evaluasi dan Monitoring Implementasi Budaya Anti Korupsi dalam Pembelajaran PPKn
Untuk memastikan efektivitas implementasi budaya anti korupsi dalam pembelajaran PPKn di perguruan tinggi, diperlukan proses evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Dosen dapat melakukan penilaian pemahaman dan perubahan perilaku mahasiswa melalui berbagai metode, seperti tes, observasi, dan refleksi diri.
Selain itu, perguruan tinggi juga perlu membangun sistem pengawasan dan pelaporan terkait praktik-praktik anti korupsi di lingkungan akademik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan unit atau tim khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan memberikan rekomendasi perbaikan secara berkala.
Daftar Pustaka
