Sekarang ini sejatinya orang tidak perlu khawatir terhadap politisi yang haluan politiknya berbeda secara diametral. Karena dalam sistem politik terbuka, sayap kiri tidak akan menjadi dominan selama sayap kanan diberi kesempatan sama.
Bila sistem terbuka ini tetap dijaga, masyarakatlah yang akan diuntungkan. Karena, akan terjadi saling koreksi yang bila dilakukan secara fairdan konstitusional, akan menuju titik ekuilibrium. Negara tidak akan terlalu ke kiri atau ke kanan. Dia akan terus berada di tengah untuk semua golongan.
Inilah tugas terberat dan terbesar politisi. Menjalankan dan menjaga prinsip politik. Dalam praktiknya, aktivitas ini mewujud dalam lobi, negosiasi politik dalam mengambil kebijakan publik. Hal yang tidak mudah dan tidak bisa diselesaikan dalam hitungan bulan. Lobi dan negosiasi politik selalu menguras stamina, pikiran, dan waktu. Terlebih dalam kultur politik Indonesia di mana afiliasi politiknya tidak hitam-putih kiri- kanan. Selalu ada variannya.
Demi fokus menjalankan fungsi dan perannya, para politisi mesti mendapat support memadai secara teknis maupun konseptual. Karenanya, gedung DPR selain terdiri dari para politisi, juga diisi para administrator, sekretariat jenderal, dan tenaga ahli.
Sekretariat Jenderal DPR adalah support sistem teknis dan administratif. Mereka para abdi negara, PNS, yang bertugas menjalankan administrasi teknis di parlemen sesuai dengan administrasi negara yang berlaku. Sementara, tenaga ahli adalah orang yang bertugas memberikan masukan konseptual yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Berkaitan dengan fungsi parlemen, konstitusi kita menyatakan bila DPR adalah lembaga tinggi negara yang berfungsi menetapkan anggaran negara, pengawasan, dan legislasi.
Bila dikaitkan dengan prinsip politisi, supportsistem terhadap DPR dan fungsi DPR, maka di sinilah letak urgensi Perpustakaan Kongres.
Perpustakaan memang bukan ruang lobi atau negosiasi yang menjadi kebutuhan para politisi, melainkan perpustakaan adalah gua garba informasi tempat para tenaga ahli berjibaku mencari dan menggodok informasi untuk memberikan pasokan konsep memadai bagi para politisi. Perpustakaan adalah da pur di mana konsep kebijakan publik disu - sun dan dipikirkan.
Bila kita cermati, berkali-kali pimpinan DPR selalu membandingkan perpustakaan Senayan yang ada sekarang dengan Congress Library di Amerika. Hal yang bisa dipahami.
Karena, pada dasarnya konsep perpustakaan dan supportsistem anggota parlemen kita ingin mengadopsi Kongres Amerika.
Gedung parlemen Amerika selain mendapat supportsistem yang efektif dan efisien, juga mendapat supporttenaga ahli yang capable. Mereka bukan hanya terdiri dari para mahasiswa Ilmu Hukum yang sedang magang, tetapi juga para doktor yang pakar di bidangnya. Merekalah yang bahu membahu memberi supportkonseptual, yang bisa di pertanggungjawabkan secara akademik, bagi para anggota parlemen dalam menjalan - kan fungsi legislasinya.
Karenanya, ketika muncul ide Rancangan Undang-Undang (RUU) baru, gedung parlemen tidak hanya disibukan dengan lobi dan negosiasi politisi, tapi juga hilir mudik para doktor ke Perpustakaan Kongres sambil menenteng babon-babon (buku-buku tebal klasik) untuk mencari rujukan ilmiah atau memverifikasi argumentasi yang mereka susun.
Karenanya, pertarungan sebuah RUU di Amerika selalu hadir dengan argumentasi yang mapan karena masing-masing berpendapat lengkap dengan rujukan ilmiahnya. Ini yang belum terjadi di Indonesia. Para politisi kita sering dihujat publik karena pembicaraannya dianggap tidak bermutu.
