Mohon tunggu...
Dela Amelia Dwi Saputri
Dela Amelia Dwi Saputri Mohon Tunggu... Mahasiswa - MAHASISWA

hobi Membaca

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Pancasila sebagai Sumber Nilai Penegakkan HAM dalam Menghadapi Permasalahan sebagai Keadilan Manusia di Indonesia

3 Desember 2023   20:37 Diperbarui: 3 Desember 2023   20:47 135
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Kemudian 31 Desember 2008 Majelis hakim Jakarta Selatan memvonis Muchdi bebas murni dari segala dakwaan, lalu duduk sebagai ketua majelis kasasi Valerine JL Kriekhof dengan anggota hakim agung hakim Nyak Pha dan Muchsin dan Mahkamah Agung menghukum Garuda Indonesia dengan mewajibkan ganti rugi kepafa Suciwati (sebagai istri munir ) lebih dari 3 miliar

Pada tanggal 2 Oktober 2013 pollycarpus mengajukan peninjauan kembali dan mahkamah agung mengabulkan dengan mengurangi masa tahanan dari 20 tahun menjadi 14 tahun, kemudia pada tangggal 13 Oktober 2016 presiden Joko Widodo meminta jaksa agung HM Prasetyo untuk mengusut kasus munir lagi

Namun pada Februari 2017 pengadilan tata usaha negara membatalkan putusan yang terkait dengan dokumen pencarian fakta kasus kematian munir, lalu September 2017 Suciwati mengirimkan surat kepada presiden Jokowi managih janji untk mengusut tuntas kasus kematiannya dan menindak lanjuti penyelidikannya

Kemudian pada September 2020 lembaga swadaya masyarakat komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan menuntut kasus munir dinyatakan asebagai pelanggaran HAM berat di kasus kematian munir, dan 7 September 2022 Komnas HAM resmi membentuk tim ad hoc unruk mngusut kasus kematian munir

 Pada 11 September 2022 media sosial dihebohkan dengan Hacker Bjorka yangmembongka identitas pembunuhan munir yaitu Muchdi Purwopranjono dalam tulisannya Bjorka mengunggah nomor telepom,email,NIK, nomor kk, alamat dan data vaksin, usai bjorka mengunggah data ptibadi Muchdi Purwopranjono tidak sedikit netizen yang meragukan aksi Bjorka

Kesimpulannya Pemerintah harus lebih tegas dalam menangani kasus ini karena menyangkut keadilan untuk manusia dengan melawan pembunuhan politik perlu partisipasi dari masyarakat dan kasus jangan dibuat rekayasa dalam kasus pembunuhan ini

Sarannya Presiden SBY seharusnya menjadikan wafatnya munir sebagai masalah yang serius yang memerlukan penganan yang adil, jujur, tegas. Kasus pembunuhan munir seharusnya dijadikan masalah nasional yang besar sebagai usaha untuk mencegah kejahatan yang lebih parah, untuk mendorong pemerintah untuk mengusut tuntas kasus ini 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun