Membahas kepantasan dengan sendirinya sudah menampilkan kesulitan yang melekat secara inheren dalam menentukan definisinya. Apa yang pantas di suatu daerah, tentu tidak langsung menjadi pantas di daerah lain dan sebagai kelanjutannya dalam wilayah eksistensi individu, apa yang dipersepsikan pantas oleh seseorang belum tentu dipersepsikan pantas oleh orang lain, bahkan oleh orang dalam lingkungan sosial yang sama karena individu adalah wujud yang berdiri sendiri (memiliki kemandiriannya sendiri) dalam keterikatannya.
Jadi memisahkan kepantasan dengan relatifisme adalah upaya yang sia-sia dan tidak masuk akal. Ketidakmasukakalan yang pembahasannya untuk menjadikannya masuk akal harus tetap dihubungkan dengan relatifisme sebagai konsekuensi kemandirian individu yang menjadikan seseorang berbeda dengan orang lain.
Tentu saja relatifisme di sini adalah relatifisme deskriptif yang berarti bahwa perbedaan itu tidak bisa disangkal sebagai cerminan deskriptif empiris dari fenomena sosial bukan relatifisme normatif yang melekat didalamnya keabsolutan ketergantungan pendefinisian benar-salah pada kerangka berpikir individu atau kelompok.
Kita mulai dengan dilematika hukum yang ada dalam pertanyaan apakah seseorang yang melukai orang lain untuk melindungi keluargannya adalah bersalah. Kemudian kita akan masuk dalam pembahasan apakah hukum akan memutuskan dia bersalah atau tidak, apakah hukum dan moral adalah sama, dan apakah sebuah tindakan yang melanggar hukum secara langsung adalah tindakan tidak bermoral. Dan menghubungkannya dengan persoalan kasus Ahok.
Kita mungkin akan merasa terlalu berlebihan ketika menyebut orang tersebut tidak bermoral meskipun dia melakukan kekerasan dan pada akhirnya pengadilan memutuskan dia bersalah. Etika Deontologi memberikan jawaban bahwa seseorang tidak bersalah jika dia melakukan tindakan itu sebagai kewajibannya untuk mematuhi aturan (bukankah melindungi keselamatan keluarga adalah aturan yang harus ditegakkan oleh setiap kepala keluarga?).
Atau tidak ada motif atau kehendak jahat dalam tindakannya. Menurut Kant yang dianggap deontologist, untuk disebut melakukan tindakan bermoral seseorang harus melakukan tindakan yang kebaikannya melekat pada tindakan tersebut dan kebaikannya tidak membutuhkan kualifikasi (harus memenuhi aturan penilaian) . Masih menurut Kant, tidak ada tindakan di dunia ini yang bisa lepas dari penilaian kualifikasi untuk disebut baik selain kehendak baik.
Pada poin ini, kita bisa mengatakan Ahok tidak pantas ditetapkan sebagai tersangka karena tidak ada kehendak jahat dalam ucapannya dan ucapan Ahok bisa dimaknai sebagai kehendak baik terkait penerapan konstitusi dan bagaimana keyakinan agama harus diletakkan dalam konstitusi nasional yang menjamin kebebasan pada setiap orang apa pun agamanya untuk mencalonkan dirinya sebagai kepala daerah.
Dan kita akan menjadi deontologist seperti Imannuel Kant. Tetapi kembali lagi ke pertanyaan di atas “apakah hukum selalu menjadi cerminan moral.”
Kita kembali ke contoh kasus di atas. Persoalannya akan menjdi rumit, jika yang terluka itu adalah anak satu-satunya pemimpin di daerah itu yang mewarisi otoritas kekuasaan di daerah tersebut. Dan tindakan kepala keluarga tersebut yang dalam pendekatan etika deontologi tidak bersalah menimbulkan gejolak sosial berupa tuntutan riuh rendah publik yang berduyun-duyun turun ke jalan, menuntut kepala keluarga itu dibawa ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya.
Pada poin ini, jika otoritas penegak hukum mengabulkan tuntutan publik maka kita bisa berkata bahwa hukum tidak selalu menjadi cerminan dari moral. Apakah tindakan penegakkan hukum seperti ini bisa dibenarkan?
Di sinilah muncul prinsip utilitarianisme yang sering diposisikan berseberangan dengan prinsip deontologi. Prinsip utilitarianisme yang dipopulerkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill menekankan kebermanfaatan tindakan terhadap mayoritas. Atau lebih dikenal dengan konsekuensialisme dalam wilayah moral yang berarti bahwa benar-salah itu diukur dari konsekuensi tindakan.
