Status Keadaan Darurat di Jepang, Apa itu?

PM Abe baru saja mengumumkan status keadaan darurat untuk 7 Prefektur di Jepang, yaitu Tokyo, Saitama, Chiba, Kanagawa, Osaka, Hyogo, Fukuoka. Bagi Jepang sendiri, status darurat ini pertama kalinya diumumkan semenjak selesai perang dunia kedua.

Status darurat ini ditetapkan setelah Pemerintah pusat mendapat masukan dari tim pakar 2 hari sebelum diumumkan. Berikut ini penjelasan tentang status tersebut.

Alasan

Menurut tim pakar pemerintah, ada 3 faktor yang dipakai dalam menentukan 7 wilayah tersebut.

1. Jumlah kasus penduduk yang terinfeksi
2. Lamanya waktu kasus menjadi dua kali lipat
3. Presentase pasien yang tidak diketahui rute terinfeksi.

Di Italy, kasus positif covid menjadi dua kali lipat hanya membutuhkan 2-2.5 hari. Sedangkan di Tokyo yang di awal maret masih 10 hari, belakangan ini memendek menjadi 5 hari. Sedangkan di Osaka juga hampir sama, 6.6 hari.

Selain itu presentase pasien yang tidak diketahui rute terinfeksinya, Tokyo mencapai 70%, dan Osaka mencapai 50%.

Chiba, Saitama, Kanagawa, walaupun angkanya tidak setinggi Tokyo, namun kehidupan warganya tidak bisa lepas dari Tokyo. Sama halnya antara Hyogo dengan Osaka.

Sedangkan Fukuoka, walaupun jumlah kasusnya relatif sedikit,  lamanya waktu kasus menjadi double hanya perlu 2.9 hari, terpendek di Jepang. Ditambah lagi presentase pasien yang tidak diketahui rute terinfeksinya mencapai 72%, tertinggi di Jepang.

Selama ini kebijakan pemerintah dalam pencegahan covid-19, bertumpu pada penanggulangan dan pendeteksian kluster-kluster (group terinfeksi dalam jumlah besar) yang terbentuk oleh tim khusus, sehingga bisa cepat terisolasi.

Diawal bulan 1-2, cara ini efektif menekan laju pertambahan kasus baru di Jepang. Namun seiiring dengan semakin menyebarnya virus di seluruh dunia, khususnya Eropa dan Amerika, dan banyak orang Jepang yang kembali dari negara tersebut, semakin banyak kasus yang tidak diketahui rute infeksinya. Hal ini membuat cara ini tidak efektif lagi.

Grafik kenaikan jumlah kasus covid di Tokyo dan Osaka (sumber : nikkei)

Tujuan

Tujuan diumumkan status ini adalah untuk  tentunya menekan pertambahan secara drastis kasus baru covid-19 yang bisa membuat kolapsnya sistem kesehatan di Jepang, yaitu dengan mengurangi kontak antar warganya sebesar mungkin.

Berdasarkan hitungan pemerintah, bila tidak ada tindakan, jumlah kasus bisa mencapai 10,000 orang dalam dua pekan dan 80,000 orang dalam satu bulan kedepan.

Ditambah lagi, berdasarkan survey yang dilakukan pemerintah bekerja sama dengan LINE, menunjukkan hanya sekitar 30% warganya yang melakukan physical distancing seperti tidak berbicara dengan jarak dekat.

Tim pakar penanggulangan kluster pemerintah mensimulasikan bahwa hanya dengan mengurangi kontak antar warga sebesar 80%, laju pertambahan pasien covid-19 bisa ditekan. Sehingga dirasa penting pemerintah mengumumkan status ini.

Simulasi pertambahan kasus di Jepang (sumber : nhk news)

Lama Periode

Lamanya periode status keadaan darurat ini selama sebulan, dari tanggal 8 April sampai 6 Mei.

Pemerintah akan mengevaluasi kebijakan status ini selama 2 minggu kedepan.

Tidak sama dengan lockdown

Status keadaan darurat di Jepang, jauh berbeda dengan lockdown atau penutupan kota secara menyeluruh seperti yang diberlakukan di Eropa atau China.

Walaupun pergerakan warga dibatasi lebih ketat, namun tidak ada penutupan usaha secara total, pemblokiran jalan/perbatasan wilayah atau pemeriksaan yang dilakukan polisi.

Fasilitas yang buka dan tutup

Pemerintah daerah yang termasuk dalam status kondisi darurat, akan meminta/memerintahkan fasilitas/tempat usaha untuk tutup total, tutup sebagian pelayanan, atau tetap buka.

1. Tutup total

Fasilitas yang diminta atau diperintahkan agar ditutup secara menyeluruh adalah yang tidak terkait kebutuhan pokok masyarakat.  Seperti Izakaya, karaoke, Sport club, Institusi Pendidikan Tinggi, Home Center, Mall, dll.

2. Penutupan sebagian pelayanan

Sekolah, Tempat Penitipan Anak, dan Nursing home termasuk dalam bagian ini.

Untuk sekolah misalnya, tidak ada kegiatan pembelajaran di sekolah, namun masih ada pelayanan untuk penitipan anak, khususnya yang orang tuanya bekerja di bidang kesehatan atau pelayanan publik.
 
3. Tetap Buka

Fasilitas penting yang terkait dengan kebutuhan pokok warga akan tetap buka. Seperti RS, klinik, supermarket, bank, convenience store, transportasi umum, salon/cukur rambut, dll.

Hukuman

Tidak ada hukuman bagi individu atau perusahaan bila melanggar anjuran dari pemerintah.

Satu-satunya yang bersifat paksaan adalah apabila pemerintah meminta tanah untuk digunakan sebagai fasilitas kesehatan darurat, maka harus dipenuhi.

Walaupun tidak ada hukuman, pemberlakuan status ini diharapkan bisa lebih meningkatkan kewaspadaan warga Jepang, khususnya anak muda, akan bahaya covid-19 yang telah membuat negara/prefekturnya dalam keadaan darurat. 

Paket Ekonomi Darurat

Sebelum diumumkan status kondisi darurat, pemerintah pusat mengumumkan paket kebijakan darurat yang total mencapai 108 trilliun yen (16,000 triliun rupiah).

Jumlah ini lebih besar dibanding ketika Lehman shock, dan mencapi 20% GDP Jepang.

Paket ini meliputi :

1. Bidang medis

Untuk mencegah meluasnya penyebaran covid-19, pemerintah menitikberatkan pada kebijakan berikut

A. Memperbanyak Produksi Avigan

Pemerintah menargetkan bisa menstok obat avigan untuk 2 juta orang. Perusahaan yang menerima permintaan pemerintah tsb, dan perlu capital investment, maka pemerintah akan menanggung biaya investasi yang diperlukan.

Pemerintah Jepang juga akan memberikan secara gratis kepada sedikitnya 30 Negara yang meminta melalui jalur diplomasi.

B. ECMO

Pemerintah akan menanggung biaya investasi untuk memperbanyak produksi ventilator yang diperlukan bagi pasien dengan gelaja sangat berat, atau disebut ECMO (Extracorporeal membrane oxygenation).

ECMO ini berfungsi sebagai pengganti paru-paru sementara, sehingga paru-paru bisa istirahat dan pulih dengan sendirinya. Selain itu, perawat, dokter dan tenaga medis akan dilatih untuk pengggunaan ECMO.

C. Memperkuat sistem kesehatan wilayah

Pemerintah menganggarkan 0.14 triliun yen kepada pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan hospital bed, tempat isolasi untuk pasien gejala ringan. Salah satunya menanggung biaya hotel pasien.

D. Periksa Online

Untuk mencegah penularan di RS, pemerintah mendorong penerapan teknologi periksa secara online dan melonggarkan syarat penggunaannya, seperti memperbolehkan pasien yang baru pertama kali diperiksa.

2. Ketenagakerjaan

A. Mempertahankan tenaga kerja

Bagi perusahaan yang mempertahankan karyawannya, pemerintah akan menanggung sebagian tunjangan selama berhenti operasi. Masa berlakunya mulai bulan april hingga juni.
- UKM : 4/5 bagian ditanggung pemerintah
- Perusahaan Besar : 2/3 bagian ditanggung pemerintah

Berlaku juga untuk karyawan baru dan pekerja tidak tetap.

B. Kemudahan Pinjaman

Peminjaman di Institusi Keuangan Pemerintah
- Bagi UMKM, termasuk freelance, yang penjualannya berkurang lebih dari 5%,  bisa meminjam uang dengan suku bunga mendekati 0% selama 3 tahun.
- Bagi perusahaan yang penjualannya berkurang lebih dari 15-20%, pemerintah akan menanggung suku bunganya sehingga suku bunga menjadi 0.
- Besaran pinjaman maksimal untuk UKM sebesar 100 juta yen, dan usaha mikro sebesar 30 juta yen.

Peminjaman di Bank Swasta

- Pemerintah akan menanggung suku bunga, sehingga perusahaan bisa meminjam tanpa suku bunga.

Perusahaan Penerbangan
- Dibebaskan membayar biaya airport maksimal 6 bulan.

3. Bantuan tunai langsung

Bagi individu dan perusahaan khususnya UMKM, yang mengalami penurunan pendapatan pada tingkat tertentu, akan mendapat bantuan dari pemerintah. Total mencapai 3 triliun yen.

A. individu
- 300 ribu yen(Rp. 45 Juta)/keluarga
Ditujukan bagi keluarga yang mengalami penurunan pendapatan secara drastis akibat covid-19.

- 10,000 yen (Rp 1.5 juta)/anak
Pemerintah juga akan menambahkan tunjangan anak plus 10,000 yen/anak untuk sekali saja. Kebijakan ini berlaku untuk semua keluarga yang mendapat tunjangan anak. Paling cepat akan disalurkan pada bulan juni.

Di Jepang, bagi anak berusia 0-3 tahun akan mendapat 15,000 yen/bulan, dan diatas 3 tahun - SMP akan mendapat 10,000 yen/bulan, kecuali yang berpenghasilan diatas 9.6 juta yen/tahun.

B. UMKM

- Bagi UMKM, pemerintah akan memberikan bantuan tunai sebesar 2 juta yen (Rp 300 juta)

- Bagi usaha pribadi, termasuk free lance akan mendapat bantuan tunai maksimal 1 juta yen.

Bantuan tunai diatas, kecuali tunjungan anak, hanya bisa didapatkan dengan mengajukan diri ke pemerintah setempat. Untuk menghindari kepadatan, pemerintah berencana membuat form aplikasi secara online.