Tiongkok dan Hong Kong saling bergantung dan saling terhubung dikarenakan adanya sejarah dan perekonomian. Pada dasarnya, Hong Kong merupakan bagian dari Tiongkok. Yang membuat mereka terpisah adalah setelah Hong Kong dibawah koloni Inggris sehingga dalam pemerintahannya, Hong Kong menyerap sistem yang ada di Inggris untuk digunakan dalam pemerintahan Hong Kong. Kemudian alasan ekonomi juga menjadi salah satu faktor Hong Kong dan Tiongkok saling terhubung. Tiongkok menjadikan Hong Kong sebagai mitra utama untuk menekan pengaruh Amerika Serikat di Hong Kong.
Penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok pada tahun 1997 menjadi titik balik politik dan ekonomi utama bagi Hong Kong. Hong Kong masih berjuang antara intervensi dan non-intervensi dalam mencari penyelesaian yang tepat untuk merestrukturisasi ekonominya. Selama masa jabatan CE Tung Chee-hwa, secara ekonomi, perekonomian HKSAR sangat jatuh karena krisis keuangan Asia tahun 1997--1998. Menghadapi kemerosotan ekonomi ini, Hong Kong memiliki ambisi untuk membuktikan kemampuannya dan keinginan untuk membangun legitimasi kinerja tinggi untuk pemerintahan barunya.
Ketika masa pemerintahan Donald Tsang digantikan Tung sebagai (Chief Executive), beliau mengubah arah kebijakan industri Hong Kong bergerak lebih dekat ke tujuan non-intervensi. Pemerintah masih menyoroti beberapa pilar industri tradisional seperti jasa keuangan, pariwisata, dan logistik di mana Hong Kong harus mempertahankan daya saingnya, dan enam industri baru, antara lain layanan pendidikan, layanan medis, pengujian dan sertifikasi, industri lingkungan, inovasi dan teknologi, budaya dan industri kreatif yang akan dipromosikan untuk pengembangan lebih lanjut dan diversifikasi ekonominya. Namun, terlepas dari intervensi atau non-intervensi, tampaknya tidak dapat mengubah fakta bahwa lebih dari satu dekade setelah penyerahan, basis ekonomi Hong Kong masih sempit.
PENUTUP
Simpulan
Berbeda dengan Republik Rakyat Tiongkok yang dikenal sebagai negara dengan paham komunis, Hong Kong mempraktikkan sistem kapitalisme dan demokrasi. Saat masih di bawah kekuasaan Britania Raya, Hong Kong menerapkan sistem demokrasi dalam mengatur ekonomi dan pemerintahannya. Namun, pada tahun 1997, Hong Kong diserahkan kembali kepada Tiongkok setelah masa pemerintahan Britania Raya selama 156 tahun. Meskipun kembali ke bawah kendali Tiongkok, Hong Kong tetap menginginkan kebebasan demokrasi. Penduduknya menolak untuk dijadikan sama dengan Tiongkok. Sebagai tanggapan, Tiongkok menciptakan sistem yang dikenal sebagai "Satu Negara, Dua Sistem," yang mengizinkan Hong Kong tetap memiliki otonomi politik dan ekonomi dengan syarat tetap berafiliasi dengan Tiongkok.
Sejak masa Deng Xiaoping, pemerintah Tiongkok telah berkomitmen untuk melanjutkan reformasi ekonomi dan mengintegrasikan Tiongkok lebih dalam ke dalam ekonomi global. Oleh karena itu, Tiongkok sangat tidak mungkin mengambil kebijakan yang dapat merugikan ekonomi yang kuat di Hong Kong. Hong Kong memiliki peran penting sebagai pintu gerbang Tiongkok untuk kerja sama internasional dan integrasi wilayahnya. Di sisi lain, Hong Kong memiliki kepentingan dalam mempertahankan sistem politiknya sendiri dan memperkuat ekonominya setelah krisis keuangan tahun 2008.
Hubungan ekonomi antara Tiongkok dan Hong Kong mencerminkan karakteristik teori interdependensi ekonomi. Kedua belah pihak berusaha menjaga stabilitas ekonomi internasional melalui kebijakan yang mendukung kerja sama ekonomi. Sistem "Satu Negara, Dua Sistem" digunakan Tiongkok untuk memastikan bahwa Hong Kong tetap di bawah pengaruhnya tanpa mengubah sistem politik yang telah ada di sana, karena hal ini menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai hasilnya, ekonomi Hong Kong berkembang pesat dengan dukungan sistem ekonominya yang ada.
REFERENSI
Buku & Jurnal
Agung. S. L .(2006). Sejarah Asia Timur 2. Surakarta LPP UNS dan UNS Press.
