Sebagai Pusat Keuangan Global Tiongkok dan pusat perdagangan dan pengiriman internasional, Hong Kong menawarkan layanan yang komprehensif dan keahlian terbaik. The Mainland and Hong Kong Closer Economic Partnership Arrangement (CEPA) - pengaturan perdagangan bebas tentang kemitraan ekonomi dan perdagangan yang lebih dekat yang ditandatangani pada tahun 2003 - membuka pasar besar untuk perdagangan barang dan jasa Hong Kong dan meningkatkan kerja sama ekonomi dan integrasi yang sudah dekat antara Hong Kong dan Tiongkok Daratan. CEPA netral dalam kebangsaan dan menyediakan platform bagi perusahaan yang berbasis di Hong Kong, baik milik dalam negeri maupun asing, untuk memanfaatkan peluang besar di Daratan Tiongkok.
Hubungan kedua aktor ini membangun sebuah ketergantungan yang saling menguntungkan masing-masing pihak. Tiongkok maupun Hong Kong memiliki tujuan negara sendiri untuk mencapai kepentingan masing-masing. Terlihat bagaimana Tiongkok membutuhkan Hong Kong untuk membangun perekonomian mereka serta untuk obligasi dolar AS. Hong Kong sebagai wilayah yang dikenal dengan pusat keuangan dunia tentu saja akan menguntungkan Tiongkok dalam hal ekonomi dan sebagai pintu utama perekonomian bebas yang masuk ke wilayah Tiongkok.
2.2.2 Kebijakan "One Country, Two System"
"One Country, Two System" merupakan sebuah sistem yang dibentuk oleh pihak Tiongkok untuk tetap mempertahankan Hong Kong. Pada tahun 1997, Inggris mengembalikan Hong Kong ke Tiongkok setelah memerintahnya sebagai koloni selama satu setengah abad, Tiongkok membentuk sebuah pemerintahan sementara yang dikenal sebagai prinsip "One Country, Two Systems". Tiongkok memberikan janji kepada Hong Kong bahwa kebijakan sosialis Tiongkok tidak akan dipraktikkan di wilayah administratif khusus Hong Kong, sistem dan cara hidup Hong Kong sebelumnya tidak akan berubah selama 50 tahun. Dalam kasus "One Country, Two Systems", Tiongkok jelas memiliki tujuan untuk menggabungkan Hong Kong ke dalam gambaran nasional dan pada saat yang sama mempertahankan karakteristik individualnya. Hal ini menandakan bahwa, dalam penyelesaian masalah ini, Tiongkok tidak menggunakan kekuatan militer dalam penyelesaian isu mereka.
Pemerintah Beijing menjunjung tinggi kebijakan "One Country, Two System" dan memutuskan untuk tidak mencampuri urusan Hong Kong. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi mengembalikan Hong Kong secara damai dengan transisi yang dilakukan secara perlahan, dan kemudian menggunakannya sebagai model untuk menunjukkan kemungkinan reunifikasi dengan Taiwan. Selama dan setelah menjadi koloni Inggris, Hong Kong masih terintegrasi erat dengan Tiongkok secara sosial dan ekonomi.
Dalam situasi ini, militer dianggap tidak akan signifikan dalam menyelesaikan sebuah isu. Kebijakan "One Country, Two System" merupakan kebijakan nasional dasar yang diadopsi oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRC) dalam menangani hal-hal yang terkait dengan Hong Kong dan Kawasan Administratif Khusus (SAR) Makau. Sejak 1980-an, istilah politik "One Country, Two Systems" mulai muncul di media Tiongkok dan dunia. Evolusi dari kebijakan "One Country, Two Systems" dan komponen dasarnya telah menunjukkan bahwa sistem ini merupakan kebijakan yang didasarkan pada faktor sejarah. Sistem ini juga merupakan kebijakan nasional dasar yang diusulkan oleh kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok (PKC), Hal ini adalah kebijakan dengan ciri khas Tiongkok.
"One Country, Two Systems" adalah kebijakan dasar negara yang diadopsi pemerintah Tiongkok untuk mewujudkan reunifikasi damai negara tersebut. Didalam prinsip ini, pemerintah Tiongkok berhasil menyelesaikan masalah Hong Kong melalui negosiasi diplomatik dengan pemerintah Inggris, dan melanjutkan pelaksanaan kedaulatan atas Hong Kong pada tanggal 1 Juli 1997, memenuhi aspirasi bersama rakyat Tiongkok untuk pemulihan Hong Kong. Hal ini memiliki hasil Hong Kong menyingkirkan kekuasaan kolonial dan kembali ke Tiongkok, dan memulai jalan luas pembangunan bersama dengan daratan, karena mereka saling melengkapi keunggulan satu sama lain. Kembalinya Hong Kong ke Tiongkok mengubah "One Country, Two Systems" dari konsep ilmiah menjadi system yang nyata. Pemerintah pusat berpegang teguh pada Undang-Undang Dasar Hong Kong, dengan sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusionalnya dan berdiri teguh dalam mendukung administrasi kepala eksekutif dan pemerintahan HKSAR sesuai dengan hukum. HKSAR menjalankan otonomi tingkat tinggi sesuai dengan undang-undang, dan diberi wewenang eksekutif, legislatif dan peradilan independen, termasuk putusan akhir. Sistem dan cara hidup kapitalis sebelumnya tetap tidak berubah, dan sebagian besar hukum terus berlaku. Hong Kong terus makmur, masyarakatnya tetap stabil, dan perkembangan penuh disaksikan dalam semua upaya. Kebijakan "One Country, Two System" menikmati popularitas yang semakin meningkat di Hong Kong, mendapatkan dukungan oleh komunitas internasional.
2.2.3 Masalah Hong Kong - Tiongkok
Tidak adanya hierarki yang sama antar kedua aktor membuat setiap aktor memiliki kepentingan masing-masing yang ingin mereka capai. Keohane menjelaskan bahwa setiap negara yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik di dalam pemerintah maupun di antara organisasi Seperti Hong Kong dan Tiongkok, kedua aktor memiliki kepentingannya masing -- masing. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya hierarki dan susunan yang jelas mengenai isu dan kepentingan yang menjadi focus utama seorang aktor. Hal ini membuat setiap aktor yang terlibat memiliki area isu utama yang berbeda-beda. Dalam menjalankan sistem yang dibentuk oleh Deng Xiaoping ini, kedua aktor tentu saja memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing.
Hong Kong yang merupakan wilayah koloni Inggris yang sudah dikembalikan ke Tiongkok tahun 1997, diatur dibawah "One Country, Two Systems" yang memberikan Hong Kong kebebasan yang berbeda dengan Tiongkok daratan. Dengan kebebasan yang dimiliki Hong Kong, Hong Kong menjadi wilayah yang menjadi pusat keuangan dunia dan menjadi wilayah dengan bisnis global. Hal ini menguntungkan Tiongkok karena Hong Kong menjadi pintu masuk Tiongkok untuk terhubung dengan perekonomian dunia. Karena hal tersebut, banyak perusahaan Tiongkok yang memanfaatkan akses Hong Kong ke investor global untuk mengumpulkan dana. Otonomi dari Tiongkok daratan mendukung posisi Hong Kong sebagai pusat keuangan dan bisnis global terkemuka.
2.2.3 Perekonomian Hong Kong dibawah "One Country, Two System"
