Sinyal datangnya ancaman resesi ekonomi global sudah digaungkan oleh berbagai lembaga kelas dunia, mulai dari IMF, World Bank, ADB, OECD, dan UNCTAD. Isyarat resesi dunia sudah mulai terlihat di banyak negara, dengan menurunnya aktivitas perdagangan dunia yang tecermin dari turunnya harga komoditas dunia. Adanya penurunan bunga oleh The Fed dan terjadinya inversi imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) yang sudah terjadi sejak awal tahun juga dapat menjadi indikator adanya kemungkinan resesi ekonomi.
Perang dagang AS-China yang disertai dengan perang teknologi dan perang mata uang mengakibatkan penurunan industri, perdagangan, dan belanja modal yang diikuti oleh penurunan konsumsi swasta, alhasil ekonomi global mengalami penurunan seperti pada laporan IMF yang memperkirakan hanya bisa tumbuh 3 persen. Ditambah konfrontasi militer AS dan Iran yang dapat menyebabkan naiknya harga minyak internasional yang juga dapat menyulut resesi.
Faktor lain yang dapat memicu krisis adalah kesepakatan Uni Eropa mengenai Brexit, yang mengakibatkan negara-negara besar di benua biru masuk ke dalam resesi yang dapat menjalar ke benua lainnya. Dibarengi tanda melambatnya pertumbuhan China, agenda restrukturisasi Argentina, ketegangan dagang Jepang-Korea, agenda Pemilu AS 2020, protes di HongKong, hingga krisis Khasmir, semuanya menguatkan gejala adanya resesi secara parsial.
Neraca Perdagangan
Indonesia tidak luput dari efek perang dagang karena AS dan China menjadi mitra dagang terbesar Indonesia, berimbas pada performa neraca perdagangan yang hingga September 2019 masih defisit, tertekannya neraca transaksi berjalan, bergejolaknya nilai tukar, serta ancaman inflasi barang impor. Salah satu kunci untuk membenahi neraca perdagangan adalah mengembangkan industrialisasi di hulu agar tidak jamak bergantung pada produk impor.
81 proyek strategi nasional baru rampung senilai Rp390 triliun dari total rencana Rp2.860 triliun, beberapa telat selesai karena terkendala eksekusi. Puluhan proyek yang sudah terbangun terlihat belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh industri dalam negeri, yang tecermin dari pertumbuhan ekonomi yang masih statis dan defisit neraca perdagangan yang membengkak tahun lalu sebagai rekor terburuk sepanjang sejarah.
Di tengah pembangunan infrastruktur yang masif, industri baja dalam negeri justru tersapu derasnya banjir impor, walhasil BUMN baja Indonesia mesti direstrukturisasi. Dana investasi infrastruktur RPJMN 2020-2024 Rp6.400 triliun harus dapat dipastikan nanti menyokong pertumbuhan industri nasional yang kuat. Infrastruktur yang buruk merupakan obstruksi bagi masuknya investasi, karena itu pembangunan harus dilakukan dengan efektif sehingga memiliki daya pengganda yang terasa ke sendi-sendi perekonomian bangsa.
Risiko Finansial
Bank Dunia dalam International Debt Statistic 2020 menunjukkan risiko keuangan kelompok negara berpenghasilan rendah dan menengah meningkat beberapa tahun belakangan, yang bila tidak dimitigasi dengan rancak akan menimbulkan riak gagal bayar yang akan memperburuk perekonomian. Pada 2018, rasio utang luar negeri terhadap pendapatan nasional Indonesia lebih tinggi dibanding Thailand dan India, serta rasio utang luar negeri Indonesia terhadap penerimaan ekspor lebih tinggi di atas Thailand, India, dan Vietnam. Indonesia memiliki problema serius dengan penerimaan ekspor yang rendah dibandingkan kewajiban melunasi utang luar negeri, untuk itu harus sesegera mungkin mengurangi utang baru agar tak menimbulkan kerentanan bagi perekenomian.
Studi McKinsey menunjukkan risiko utang perusahaaan Indonesia di bidang infrastruktur meningkat. Ulasan Juli 2019 mengungkapkan ada tekanan pada sektor keuangan yang meningkat akibat utang korporasi yang buntal. Interest Coverage Ratio di bawah 1,5 kali menunjukkan kapasitas perusahaan membayar bunga rendah, dan Indonesia memiliki rasio sebesar 32 persen dari utang jangka panjang korporasi, ketiga tertinggi setelah India dan China.
Lembaga pemeringkat investasi Moody's juga baru saja merilis perincian yang memperingatkan Indonesia dan India sebagai 2 dari 13 negara di Asia Pasifik yang memiliki risiko gagal bayar korporasi paling tinggi. Banyak perusahaan yang memiliki utang berjibun, terutama yang bergantung dengan harga komoditas akan mengalami penurunan penerimaan sangat tajam sehingga memiliki risiko gagal bayar terbesar, yang juga berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap sektor lainnya. Dalam pernyataan September 2019, Moody's menyimpulkan perbankan Asia Pasifik menghadapi naiknya risiko utang korporasi karena melemahnya kondisi makroekonomi.
