Selat Malaka “dimiliki” oleh beberapa negara sekaligus, hal ini terjadi karena adanya perjanjian UNCLOS ketiga yang berisi tentang penambahan 12 mil dari garis pantai menjadi bagian dari kedaulatan sebuah negara. Sebelum adanya perjanjian UNCLOS ketiga, seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa Indonesia sudah mengklaim bahwa perairan disekitar Indonesia sepanjang 12 mil dari garis pantai. Hal ini sempat membuat hubungan Indonesia dan Malaysia renggang, karena Malaysia pun juga berbuat hal yang sama demi menyesuaikan kebijakan Indonesia (Matthews, 2015). Untuk menghindari konflik yang tidak diperlukan, Jakarta mengundang Kuala Lumpur untuk mendiskusikan hal ini. Akhirnya kedua belah pihak merasa mendapatkan kepuasan setelah berdiskusi dan membuat perjanjian terkait hal ini dengan cara membuat batas negara dibagian tengah atau median dari titik terluar di masing – masing sisi pulau pada tahun 1970 di Kuala Lumpur (Matthews, 2015).
Bagi negara – negara dan pihak yang berkepentingan dan rajin melewati selat ini, maka sudah hal yang logis jika mereka menginginkan Selat Malaka ini menjadi perairan internasional yang bebas tanpa ada yang mengklaim perairan tersebut. Akan tetapi, yang dilakukan oleh littoral states khususnya Indonesia dan Malaysia adalah sebaliknya. Kedua negara ini dengan terang – terangan mendeklarasikan bahwa Selat Malaka bukanlah perairan bebas internasional, melainkan bagian dari wilayah kedaulatan masing – masing negara. Deklarasi ini dikeluarkan pada 16 November 1971, dan walaupun Singapura tidak mendukung secara penuh deklarasi ini, namun ketiga negara ini sepakat akan tiga hal, yaitu (Matthews, 2015):
- Keselamatan navigasi di Selat Malaka merupakan kewajiban dari ketiga littoral states dan membutuhkan kerjasama antar ketiga negara.
- Untuk mencapai sebuah kerjasama sepenuhnya, akan dibuat sebuah badan kerjasama yang beranggotakan tiga negara berkaitan saja.
- Keselamatan navigasi dan internasionalisasi selat dianggap sebagai dua isu yang terpisah dan berbeda.
