Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris; Merawat Nasionalisme dan Menambah Investasi Masa Depan Bangsa

Meski hanya lintas kabupaten, tentu bagi kami itu merupakan persoalan serius. Karena kalau hal itu sampai terjadi, dikhawatirkan akan menjadi pemicu masyarakat di wilayah lain-yang juga mempunyai nasib sama- untuk melakukan hal serupa. Mengingat faktanya, banyak sekali wilayah-wilayah kecamatan di kabupaten kami yang masih hidup dengan kondisi sama : infrastruktur terbatas dan rusak, jauh dari ibukota kabupaten, dan selalu diperlihatkan dengan infrastruktur tetangga (Kab. Oku Timur, Tulang Bawang Barat dan Kotabumi) yang terbilang lebih baik.

Dari pertemuan Puja dengan pihak-pihak yang bersangkutan dengan pemberitaan di atas, ditemukan satu benang merah bahwa munculnya ancaman separatis semacam itu tak lain adalah karena saking jengahnya masyarakat terhadap pemerintah yang terkesan menutup mata terhadap kondisi infrastruktur di wilayah tersebut. Padahal, jalan merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat setempat mengingat mayoritas profesinya yang sebagian besar adalah petani. Ya, jalan adalah kebutuhan utama bagi para petani di daerah kami untuk mengangkut hasil pertaniannya, terutama sawit dan karet. Anda bisa bayangkan, bagaimana perasaan para petani yang sudah lelah oleh pekerjaan di sawah dan ladang, sementara di jalan masih harus berjibaku dengan jalan yang rusak parah dan berlubang. Tentu itu akan sangat menyebalkan, bukan? 

Belum lagi rusaknya jalan seperti ini juga akan menimbulkan persoalan lain yakni menjadikan daerah tersebut rawan dari tindakan kriminal seperti pembegalan, baik pada siang maupun malam hari. Untuk diketahui, sebenarnya persoalan maraknya aksi pembegalan di Lampung, termasuk juga di Way Kanan yang pada 3 tahun yang lalu menjadi daerah dengan kasus kejahatan tertinggi di Lampung, lebih dilatarbelakangi oleh kondisi infrastruktur : jalan yang rusak, sepi, dan gelap. Anda tentu ingat bukan dengan adagium 'Kejahatan terjadi bukan karena direncakanakan, melainkan karena adanya kesempatan'? Nah, bagi para begal, jalan yang rusak, sepi, dan gelap adalah kesempatan itu. Kondisi yang demikian itu akan sangat mendukung mereka dalam melakukan aksinya.

Pentingnya Infrastruktur dan Komitmen Pemerintah Terhadap Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Dalam lingkup yang lebih luas, tentu kasus serupa juga bisa terjadi di negara kita. Terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah tertinggal,  terdepan, dan terluar Indonesia. Persoalan infrastruktur yang tak kunjung mendapatkan perhatian, akan membuat mereka terus-menerus memendam rasa iri dan selanjutnya—penulis khawatir- itu akan (maaf, semoga ini hanya kekhawatiran/persepsi penulis semata) membuat rasa nasionalisme terkikis.

Dalam hal ini bisa kita ibaratkan pemerintah adalah orangtua, sedangkan daerah tertinggal, terluar, dan terdepan adalah anak. Apa yang terjadi jika seorang anak kurang mendapatkan perhatian dari orangtuanya? Kejadian di sekitar kita menunjukkan, biasanya anak cenderung akan memberontak terhadap orangtuanya atau terjerumus pada pergaulan yang kurang baik demi mendapatkan apa yang tidak mereka dapatkan dari orangtuanya.

Itulah, penulis pikir,  bencana besar yang akan menimpa bangsa kita jika pembangunan infrastruktur terus-menerus diabaikan atau dirasa kurang adil oleh sebagian masyarakat kita. Dan satu-satunya obat atas persoalan tersebut adalah komitmen politik dari pemerintah terhadap persoalan ini, agar kemudian masyarakat jadi sedikit lebih tenang. Ya, penulis percaya, komitmen politik adalah ‘obat penenang’ bagi masyarakat yang tengah dihadapkan pada persoalan. Tentu kemudian tak cukup hanya dengan itu, selanjutnya harus ada tindakan atau strategi nyata untuk mengatasinya.

Untunglah, tampaknya pemerintahan sekarang begitu menyadari persoalan tersebut dan telah berupaya memberikan obat penenang itu melalui visi dan misi pembangunan Indonesia 2015-2019, yang digali kembali dari Trisakti, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan berlandaskan gotong-royong. Visi tersebut, yang kemudian dijabarkan melalui 9 agenda prioritas (nawacita)  meliputi :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Komitmen politik tersebut, sejauh pengamatan penulis telah berhasil meyakinkan masyarakat Indonesia, khususnya yang berada di kawasan timur, kaitannya dengan pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan. Bahwa kini paradigma pembangunan infrastruktur di Indonesia telah berubah, yang sebelumnya terkesan Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Sebagaimana dipertegas dalam agenda prioritas ketiga, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). 

Melalui dokumen ini dapat kita lihat bahwa dalam masa 2014-2019 ini pengembangan wilayah di Indonesia didasarkan pada pembagian 7 wilayah pembangunan, yaitu : Wilayah Papua, Wilayah Maluku, Wilayah Nusa Tenggara, Wilayah Sulawesi, Wilayah Kalimantan, Wilayah Jawa-Bali dan Wilayah Sumatera dengan tema-tema pembangunan untuk masing-masing wilayah adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Wilayah Pulau Papua : 

• Percepatan pengembangan industri berbasis komoditas lokal yang bernilai tambah di sektor/subsektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kehutanan;
• Percepatan pengembangan ekonomi kemaritiman melalui pengembangan industri perikanan dan parawisata bahari;
• Percepatan pengembangan pariwisata budaya dan alam melalui pengembangan potensi sosial budaya dan keanekaragaman hayati;
• Percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, minyak, gas bumi dan tembaga;
• Peningkatan kawasan konservasi dan daya dukung lingkungan untuk pembangunan rendah karbon; serta
• Penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan masyarakat;
• Pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung masyarakat adat, melalui percepatan peningkatan kualitas sumberdaya manusia Papua yang mandiri, produktif dan berkepribadian.