Konflik Kepentingan Sanak Famili dan Pudarnya Meritokrasi Jelang Pemilu 2024

Salah satunya lingkaran kelurga Ratu Atut Chosiyah eks Gubernur Banten. Adde Rosi Khoerunissa, istri dari anak Ratu Atut yang juga mantan Wakil Gubernur Banten, Andika Hazrumy. Adde maju lewat Partai Golkar dari Dapil Banten I.

Selain Adde, mantan Wali Kota Tangerang Selatan yang juga istri dari Tubagus Chaeri Wardhana (adik Atut) Airin Rachmi Diani juga maju di Banten III lewat Partai Golkar.

Tidak lupa, pasangan suami istri mencoba peruntungan maju ke parlemen. Mantan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan maju di dapil Jabar II. Sementara istrinya, Netty Heryawam maju di dapil Jabar VII. Keduanya maju melalui PKS. 

Pasangan suami istri lain yang maju adalah Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani dan istrinya, Himmatul Aliyah. Muzani maju sebagai petahana di Dapil Lampung 1, sementara istrinya maju di Dapil DKI II.

Sementara itu, publik dibuat heboh tak kala keluarga besar Harry Tanoesoedibjo ikut dalam Pileg melalui Perindo. Harry maju di dapil III Banten sementara istrinya Liliana Tonoesoedibjo maju di dapil Jakarta II. 

Sedangkan lima anaknya maju di dapil yang berbeda. Angela yang juga Wamenparekraf maju di Dapil Jawa Timur I, Valencia maju lewat Dapil Jakarta III, Jessica maju lewat dapil NTT II, Clarissa maju lewat Jabar I, dan Warren maju lewat Jawa Tengah I.

Lalu, mengapa praktik kekerabatan dan popularitas begitu tren di pemilu 2024 yang terkesan sedang membangun dinasti politik?

Sebagian menilai jika hal tersebut tidak tepat disebut dinasti politik. Hal itu karena dinasti politik erat dengan penyelewengan kekuasaan di mana anggota keluarga terdekat memegang jabatan yang sama dalam waktu lama. 

Sementara itu, dalam pemilu tidak semua calon akan menang karena dipilih langsung oleh masyarakat. Selain itu, setiap orang memiliki hak politik baik memilih atau dipilih. Jadi, secara aturan sah-sah saja. 

Namun, yang perlu kita krtitisi adalah metode partai politik dalam merekrut caleg yang terkesan nepotisme dan mengesampingkan meritokrasi. 

Biasanya, pejabat publik merangkap sebagai elit partai sering menempatkan kerabat di partai atau pemerintahan. Akibatnya, kerabat tersebut dikenal secara politik, tentu itu penting karena popularitas menjadi modal utama.