Masa Jabatan Kades, Oligarki Desa, dan Ceruk Suara Elit Politik

Orang-orang yang menurut saya sama sekali tidak kompeten. Ditambah lagi, di balik itu semua ada pemodal yang masuk di dalamnya sehingga politik uang berjalan saat itu. 

Selain itu, aparat desa pun tak jauh dari kerabat dekat, pion-pion, dan orang-orang terdekat saja. Jika masa jabatan kades diperpanjang menjadi 9 tahun, maka orang-orang tersebut akan ikut juga. 

Bisa dibayangkan bagaimana pemerintahan desa yang dijalankan oleh sistem seperti itu. Meski begitu, tidak benar jika tensi tinggi menjadi alasan direvisinya masa jabatan kades. 

Seperti yang sudah saya ulas di atas, memang tensi tinggi. Tapi, di desa saya tensi itu menurun tidak lama setelah pilkades usai. Jadi, waktu 6 tahun cukup untuk menurunkan tensi tersebut. 

Alasan lain yang dipakai oleh Menteri Desa juga tidak bisa diterima. Program desa akan berjalan jika penggerak rodanya adalah orang-orang yang andal. 

Jika waktu 6 tahun masih tidak berhasil, itu bukan soal masa jabatan yang singkat tapi karena kegagalan tidak bisa mengelola sebuah desa. Problem di desa tentu tidak sekompleks kabupaten, kota, provinsi atau pusat. 

Desa adalah tingkat pemerintahan kecil dan waktu 6 tahun cukup. Jika masih gagal, maka yang harus diperbaiki adalah SDM bukan menambah masa jabatan. 

Menambah masa jabatan hanya akan melanggengkan dinasti kecil di desa dan oligarki di dalamnya. Tentu sistem itu tidak sehat dan bertentangan dengan demokrasi. 

Selain itu, perlu diingat ditingkat desa ada uang negara yang rawan dikorupsi. Jika masa jabatan diperpanjang, maka kecenderungan untuk korupsi semakin tinggi sebagaimana adagium yang disampaikan Lord Ancon di atas. 

Ceruk suara

Harus diakui, desa adalah tempat ceruk suara elit politik. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan salah satu kades asal Madura.

"Suara parpol di Pemilu 2024 nanti yang tidak mendukung masa jabatan Kades jadi 9 tahun akan kami habisi," CNN Indonesia