Reshuffle Kabinet: Upaya Presiden Jokowi Menjaga Stabilitas Politik

Wacana reshuffle kabinet menjadi isu yang ramai dibicarakan setelah tetunda cukup lama. Kemarin, tepatnya Rabu 15 Juni 2022 Presiden Joko Widodo kembali merombak kabinetnya.

Bukan tanpa sebab Jokowi memilih hari Rabu. Dari beberapa edisi reshuffle kabinet Jokowi kerap memiih hari Rabu. Hal itu karena dalam primbon Jawa Kuno hari Rabu memiliki keistimewaan. 

Misalnya Rabu 15 Juni kemarin yang bertepatan dengan Rebo pahing. Rebo pahing diartikan memiliki watak Lakuning Banyu, yang artinya selalu teduh dan menenangkan.

Selama masa pemerintahannya, tercatat Jokowi hanya sekali merombak kabinet di luar hari Rabu, yaitu Selasa tanggal 22 Desember 2020.

Pada reshuffle kabinet kali ini, Jokowi merombak dua poros kementerian, yaitu Kementerian Perdagangan dan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Selain itu, Jokowi juga merombak dua posisi wakil menteri dan menambah satu kursi wakil menteri ketenagakerjaan.

Untuk posisi Kemendag, Jokowi menunjuk Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menggantikan M. Luthfi. Untuk Kementerian ATR/BPN, Jokowi menunjuk mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto menggantikan Sofyan Djalil.

Jokowi juga menunjuk tiga wakil menteri. Ketiganya adalah Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, dan John Wempi Watipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri.

Mereka yang selamat dari reshuffle

Rumor reshuffle kabinet semakin kencang tak kala PAN masuk koalisi pada 2021 lalu. Isu reshuffle juga kembali menyeruak tak kala Jokowi menyoroti kinerja sejumlah menteri.

Misalnya Jokowi menegur menteri yang menggulirkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Seperti yang diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menggulirkan isu ini.

Lebih jauh lagi, para ketua partai pengusung pemerintah yakni Cak Imin, Zulkifli Hasan, dan Airlangga Hartanto menggulirkan isu yang sama. 

Isu itu memantik perdebatan di kalangan masyarakat hingga akademisi. Mahasiswa bahkan melakukan demonstrasi menolak wacana tersebut.

Bukan tanpa sebab banyak yang menolak, hal itu karena yang menggulirkan isu tersebut adalah pihak pemerintah dan legislatif yang mana memiliki kekuatan politik dan hukum untuk mewujudkannya.

Sehingga timbul kekhawatiran di tengah masyarakat. Tentu demokrasi semacam itu tidak sehat. Jokowi akhirnya menegur para menterinya untuk tidak memainkan isu tersebut.

Banyak kalangan yang mendesak agar menteri yang memainkan isu pemilu ditunda untuk diganti. Nyatanya nama-nama di atas selamat. Bahkan Zulkifli Hasan yang ikut memainkan isu itu kini diangkat menjadi menteri.

Selain itu, akhir Maret kemarin Jokowi juga kembali menyentil menterinya yang hobi impor barang dari luar negeri. 

"Kementerian sama saja (banyak yang menggunakan produk impor), tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, udah heeeh saya itu, kayak gini enggak bisa jalan," ujar Jokowi (kompas.com)

Jokowi bahkan menyebut nama-nama menteri secara langsung, di ataranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Tohir, dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Baca juga: Menilik Potensi Tiga Kandidat Capres di Pemilu 2024

Jokowi geram pada instansi-instansi yang kerap memakai barang impor. Padahal barang tersebut bisa diproduksi di dalam negeri. Tentu ini membuang-buang anggaran. Akan tetapi, nama-nama di atas justru aman dari reshuffle kabinet. 

Stabilitas politik

Reshuffle mini kemarin dinilai sebagai cara Jokowi menjaga stabilitas politik, utamanya menjelang masa jabatan presiden habis. Mengingat masa jabatan presiden tidak lama lagi akan usai.

Untuk bisa menstabilkan situasi politik, Jokowi merangkul partai parlemen. Apalagi setelah masuknya PAN ke koalisi dan hanya meninggalkan Demokrat dan PKS.

Tentu hal itu akan mempermudah program pemerintah. Hal ini bisa kita lihat dari lolosnya UU IKN. Sudah pasti jika mayoritas partai politik berkoalisi dengan pemerintah maka kebijkan pemerintah di DPR akan berjalan mulus.

Selain merangkul partai di parlemen, Jokowi juga merangkul tiga partai non-parlemen yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Perindo, dan PBB.

Elit ketiga partai non-parlemen tersebut diberi jatah wakil menteri, yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Jokowi juga terlihat menghindari gesekan antara partai pengusung pemerintah. Hal ini karena Jokowi tidak mengotak-atik posisi menteri yang diduduki oleh kader partai.

Justru Jokowi merombak dua posisi kementerian yang diisi oleh profesional yaitu Sofyan Djalil dan M. Luthfi. Tentu keduanya bukan orang partai, sehingga dicopot pun tidak akan menjadi persoalan politik karena keduanya tidak memilik backing yang kuat.

Tentu perombakan itu untuk menghindari gesekan internal partai politik pengusung pemerintah. Padahal, jika kita melihat pada uraian di atas, Jokowi sebenarnya sudah menyinggung beberapa menteri.

Akan tetapi, nama-nama di atas sangat riskan jika dicopot karena akan berpengaruh pada stabilitas politik. Sebut saja Airlangga Hartanto, tentu akan terjadi gejolak di internal partai pengusung jika Jokowi mencopotnya.

Apalagi Golkar merupakan pemegang kursi terbanyak kedua di parlemen. Tentu jika terjadi gesekan maka akan menghambat program pemerintah karena dukungan dari parlemen berkurang.

Itu sebabnya Jokowi memilih merombak dua posisi menteri yang secara dukungan politik lemah. Tentu Jokowi sangat memperhitungkan ini dengan cermat.

Pemilihan kedua menteri ini juga menjadi sorotan. Dipilihnya Zulkifli Hasan semakin menegaskan jika Jokowi tengah memperkuat posisinya baik di pemerintahan mau pun di parlemen.

Memang secara rekam jejak, Zulkifli Hasan memiliki pengalaman sebagai menteri saat menjabat Menteri Kehutanan. Akan tetapi, lain lagi dengan Hadi Tjahjanto.

Latar belakangnya sebagai seorang militer jelas tidak sesuai dengan posisi yang dijabat. Akan tetapi, bukan kali ini saja Jokowi menunjuk Hadi Tjahjanto menjadi tangan kanannya.

Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Panglima TNI. Setelah pensiun, Hadi juga diberi tugas sebagai Komandan Lapangan pelaksana MotoGP Mandalika. Artinya keduanya begitu intim.

Meski begitu, momen reshuffle kali ini juga tepat. Hal itu karena Kemendag mendapat sorotan khususnya mengenai masalah minyak goreng.

Tentu banyak tekanan dari publik agar posisi Kemendag segera dirombak guna membereskan masalah itu. Begitu juga dengan posisi Kementerian ATR/BPN yang dikejar dengan masalah sertifikasi tanah.

Tinggal kita melihat apakah menteri yang ditunjuk oleh Jokowi mampu melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak.

Perhitungan lainnya adalah reshuffle kali ini dilakukan setelah Indonesia bisa lepas dari Covid-19. Tentu jika reshuffle dilakukan saat itu, kondisi sedang tidak stabil. Mulai dari omicron hingga masalah bahan pokok yang naik.

Dengan demikian, Jokowi tidak hanya menghitung dari sisi politik, tapi dari sisi sosial. Jadi, selain menjaga stabilitas politik, Jokowi juga mencoba menjaga stabilitas sosial di masyarakat.