Hal itu bisa kita lihat dari baliho yang sempat beredar beberapa lalu. Di dalam baliho tersebut angka 2024 tampak jelas. Dari hal itu pun kita bisa berasumsi jika Cak Imin memiliki motif sendiri dalam isu ini.
Bisa saja apa yang dilakukan Cak Imin hanya sekedar untuk menaikkan elektabilitas. Apalagi, dalam beberapa hasil survei, nama Cak Imin tidak muncul sebagai kandidat capres 2024.
Sehingga dengan asumsi di atas, sulit kiranya jika manuver Cak Imin tidak lain adalah untuk menaikkan elektabilitas saja. Jadi, isu yang digulirkan oleh Cak Imin maupun politisi lain sudah basi.
Big data yang diklaim oleh Cak Imin sebagai indikator pemilu ditunda juga tidak bisa dijadikan acuan. Padahal, beberapa hasil survei menyebut jika mayoritas masyarakat tidak setuju pemilu ditunda.
Misalnya survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia. Dalam survei akhir tahun 2021 itu menunjukkan 67,2 persen responden memilih pergantian kepemimpinan nasional melalui Pemilu 2024 tetap dilaksanakan meski tengah pandemi.
Sementara 24,5 persen memilih pemilu ditunda hingga 2027. Dan 8,3 persen sisanya tak menjawab. Meski kepuasan publik tinggi pada Pak Jokowi, hal itu tidak bisa dijadikan alasan.
Sekali lagi, kekuasaan yang tidak dibatasi hanya akan mendatangkan kelaliman. Pun demikian dengan alasan covid-19, pada tahun 2020 lalu kita tetap melaksanakan pilkada serentak.
Padahal saat itu banyak pihak yang setuju agar pilkada ditunda. Tapi, pemerintah tetap melaksanakan pilkada. Tapi, kini sebaliknya. Publik ingin pemilu tetap berjalan tapi beberapa elit ingin ditunda.
Alasan pemilu karena pandemi hanya akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Seperti yang kita ketahui, tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir.
Jika pemilu ditunda sampai 2027, tapi kondisi saat itu masih pandemi, lantas apakah pemilu akan ditunda kembali? Itulah sebabnya tidak ada ketidakpastian dan hanya akan membuat pemerinah terkesan otoriter.
