Ada satu lagi risiko yang dihadapi ketika hendak meminjam uang lewat pinjol. Risiko tersebut tiada lain adalah intimidasi dari debt collector bahkan dari lembaga pinjol itu sendiri.
Biasanya ketika menagih utang seringkali tidak manusiawi, tidak jarang disertai dengan ancaman. Biasanya ancaman yang nyata adalah membocorkan data pribadi.
Nah ini menjadi masalah lagi, mengapa si pemberi utang bisa bertindak sejauh itu, padahal itu adalah hal yang tidak etis. Apalagi jika hal itu tidak tercantum dalam perjanjian utang piutang.
Padahal, di dalam Pasal 26 POJK di atas terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelengara layanan pinjol.Â
Salah satunya menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.
Nah, jika layanan pinjol menyebarkan data pribadi, jelas itu merupakan perbuatan melanggar hukum. Lalu bagaimana upaya hukum yang harus dilakukan?
Karena penyimpangan ini, maka di sinilah hukum perdata berubah menjadi hukum pidana. Jika ada layanan pinjol yang mengancam, bahkan membocorkan data pribadi, maka sebaiknya laporkan ke pihak kepolisian.
Perbuatan tersebut bisa dikategorikan telah melanggar Pasal 32 ayat (2) jo. Pasal 48 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang ITE.
Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektornik dan/atau dokumen elektonik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak.
Ancaman pidana tersebut adalah sembilan tahun pidana penjara dan/atau denda paling banyak tiga miliar rupiah.
Selain membuat laporan pada pihak kepolisan, Anda juga bisa membuat pengaduan ke Satgas Waspada Investasi.
