TGUPP Untuk Balas Budi Politik Anies?
Pada 21 November 2017, di Balai Kota, saat berbicara tentang TGUPP bentukan dia, seperti biasa, Anies tidak lupa menyindir dan menjelek-jelekkan Ahok, dibandingkan dengan dia yang katanya lebih baik. Ketika itu Anies menuduh di era Gubernur Ahok, TGUPP dibayar dengan menggunakan dana swasta, padahal untuk menggaji mereka ada dana dari APBD. Keputusan Ahok itu sangat rawan konflik kepentingan dengan pihak swasta.
Di era dia (Anies), katanya, Â hal itu tidak akan terulang lagi, TGUPP akan dibiayai oleh Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini dipilih agar tim tidak akan bergantung kepada swasta sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Anies berkata, "Anda cek saja di berita-berita. Dulu (TGUPP) dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik anda bandingkan, dan lihat dulu dibiayai dengan siapa sekarang dengan siapa."
Pembiayaan oleh swasta itu, kata Anies ketika itu, Â bukan cara yang tepat untuk menghemat anggaran. Sebab kebijakan itu justru rawan disalahgunakan dan tidak mencerminkan good governance.
Padahal tuduhan Anies itu salah besar, bahkan bisa dikatakan sudah tergolong fitnah kepada Ahok. Sebaliknya, justru ke-ngototan dia untuk membayar gaji TGUPP dari APBD, menentang keputusan Mendagri justru menunjukkan sikap yang bertentangan dengan prinsip good governance.
Jumlah anggota TGUPP di masa Ahok 9 orang, di masa Anies Sekarang naik lebih dari 8 kali lipat menjadi 73 orang, anggarannya di era Ahok hanya Rp. 2,3 miliar, di masa Anies menjadi Rp. 28,99 miliar, atau naik 1.100 persen (11 kali lipat)!
Di era Ahok, gaji TGUPP itu tidak bayar dari APBD, di era Anies gaji seluruh anggota TGUPP itu mau diambil dari APBD, bukan hanya 12 bulan gaji, tetapi ada juga gaji ke-13-nya setiap tahun.
Membengkaknya secara luar biasa jumlah anggota TGUPP (otomatis juga biaya yang diperlukan setiap bulan untuk membayar mereka) diduga kuat sebagai dampak perekrutan anggota-anggota TGUPP non-PNS oleh Anies yang merupakan para pendukungnya di masa kampanye Pilkada DKI 2017, dengan kata lain ada banyak orang yang harus dibalasbudi oleh Anies, yang ia terapkan melalui TGUPP itu.
Diduga Anies balas budi kepada para pendukungnya itu melalui TGUPP supaya yang bayar itu negara, maka tak heran Anies pun menjadi galau, ketika rencananya itu di-cut Kemendagri.
TGUPP di Masa Jokowi, Ahok, dan Djarot Tidak Pernah Dibayar dari APBD
Meskipun telah dibantah dan diklarifikasikan oleh beberapa mantan anggota TGUPP di era Ahok, oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta Agus Suradika, ditambah klarifikasi dari  Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, yang juga dua kali pernah menjadi plt. Gubernur DKI Jakarta, bahwa tidak benar gaji TGUPP di masa Ahok dibayar dengan dana swasta, Anies tidak pernah menarik kembali tuduhannya itu, apalagi minta maaf kepada Ahok.
