Kelebihan itu bisa terjadi karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Anies Baswedan mengusulkan dana tunjangan profesi guru sebesar Rp 69,7 triliun, dan sudah lolos dalam APBN 2016.
Untungnya, sebelum sempat dicairkan, Menteri Sri Mulyani menemukan kejanggalannya, sebab dana anggaran guru yang tersertifikasi ternyata tidak sebanyak itu, ada kelebihan Rp 23,3 triliun. Sri Muljani pun memutuskan memotong dana tunjangan guru sebesar kelebihan tersebut, selamatlah keuangan negara.
Kejadian ini sesungguhnya membuktikan bahwa kelihaian berbicara Anies tidak sejalan dengan kemampuan dia dalam memimpin, ketidakmampuan dia dalam mengelola dan mengawasi anggaran. Bayangkan saja, apa jadinya, jika Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak menemukan kelebihan anggaran tersebut, lalu dicairkan?
Anehnya juga, yang memberi penjelasan atas kelebihan anggaran kelas jumbo itu bukan dilakukan oleh Mendikbud Anies, tetapi hanya oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud (Sumarna Suryapranata), yang menjelaskan bahwa kelebihan anggaran yang diusulkan itu terjadi karena ada perubahan data guru yang sudah disertifikasi dan berhak mendapat tunjangan profesi. Suatu penjelasan yang menjelaskan betapa buruknya kinerja Kemendikbud di bawah kepimpinan Anies.
Entah salah hitung benaran, atau pura-pura salah hitung?
Faktor inilah mungkin merupakan salah satu penyebab Presiden Jokowi mencopot Anies dari jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.
Jokowi yang semula terpesona dengan kelihaian berbicara dan mulut manis Anies, menemukan kenyataan bahwa kelihaian berbicara Anies itu tidak selaras dengan kemampuan dia bekerja, apalagi memimpin, meksipun itu “hanya” memimpin sebuah Kementerian.
Dari rekam jejak Anies menyangkut kelebihan anggaran akibat “salah hitung” di masa dia menjadi Mendikbud itu, maka sebetulnya kita tidak perlu terlalu heran, jika sekarang ia membuat program KPR tanpa DP yang sesungguhnya tidak mungkin bisa dilaksanakan itu.
Yang kita sangat patut khawatir itu adalah justru dengan rekam jejak seperti itu, Anies Baswedan justru mau jadi Gubernur DKI Jakarta, yang tugas utamanya antara lain mengelola dan mengawasi penggunaan APBD yang setiap tahunnya mencapai Rp 70 triliun.
*****
