"Terserah, mau dibuat di bawah tanah biar tidak kelihatan atau ditinggikan setinggi langit. Yang penting, tol harus ada," katanya Wisnu saat diwawancara Majalah Tempo. "Kalau enggak, ya, ubah Surabaya dari kota niaga menjadi kota wisata saja." (Tempo, 17/02/2014).
Demikian juga ketika Bu Risma sudah berketetapan membongkar pusat prostitusi Dolly, Wisnu kepada wartawan juga secara terang-terangan mengritik keras kebijakan Bu Risma itu. Seolah-olah dia oposisinya Bu Risma, bukan wakilnya Bu Risma (baca artikel saya di sini).
Upaya Kedua: Menyingkirkan Bu Risma
Dikarenakan adanya perubahan sistem pilkada menjadi pilkada serentak, maka pilwali Surabaya yang semula dijadwalkan Juni 2015, diundur sampai dengan 9 Desember 2015. Sedangkan masa jabatan Bu Risma bersama Wisnu berakhir pada 28 September 2015. Untuk mengisi kekosongan kursi Wali Kota Surabaya, Mendagri Tjahjo Kumolo menunjuk Kepala Inspektorat Jawa Timur Nurwiyatno sebagai pejabat sementara (Pjs) Wali Kota Surabaya.
Namun demikian persiapan menjelang pilwali Surabaya 2015 itu pun sudah dimulai, dan sekali lagi bermunculanlah musuh-musuh lama Bu Risma, yaitu mereka yang tempo hari berkeinginan kuat untuk melengserkannya dari jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya, yang tidak lain dan tidak bukan adalah kader-kader PDIP Surabaya sendiri, pendukung setia Wisnu Sakti Buana, dan Bambang DH.
Kali ini strateginya adalah menyusun beberapa skenario untuk bisa menyingkirkan Bu Risma, dengan aksi-aksi penolakan terhadap Bu Risma, sebelum dia dicalonkan kembali menjadi Wali Kota Surabaya periode 2015-2020, dan mengusung Wisnu Sakti Buana.
Upaya itu antara lain diwujudkan oleh DPC PDIP Kota Surabaya yang ketuanya masih Wisnu Sakti Buana juga dengan menggelar rapat kerja cabang (Rakercab) pada Minggu, 15 Maret 2015 dengan agenda menyolidkan dukungan partai untuk mengusung kadernya sendiri, dan menolak keras bakal calon yang bukan merupakan kader PDIP. Ketika itu Bu Risma belum masuk menjadi anggota PDIP (sumber).
Agenda Tersembunyi di Balik Skenario “Bu Risma ke DKI”
Siapa lagi yang dimaksud dengan mengusung kader sendiri kalau bukan Wisnu Sakti Buana, dan siapa lagi yang dimaksud dengan menolak dengan keras bakal yang bukan kader partai, kalau bukan Bu Risma?
Padahal, seminggu sebelumnya Wisnu sendiri mengatakan bahwa mekanisme penentuan calon itu berdasarkan rekomendasi dan penetapan DPP PDIP. Dalam hal ini yang memutuskan adalah Megawati Soekarnoputri selaku ketua umum partai.
Strategi DPD PDIP DKI Jakarta di bawah komando Bambang DH terhadap Ahok sekarang mirip dengan apa yang pernah dilakukan oleh DPC PDIP ketika hendak menyingkirkan Bu Risma dari bursa pilwali Surabaya 2015, yaitu dengan melakukan gerakan menolak Bu Risma oleh DPC PDIP Surabaya.
