Benarlah kata Ahok, orang-orang seperti JJ Rizal ini akan sangat cepat mengecam dan menghubung-hubungkan dengan segala macam hak asasi manusia (HAM) jika dalam kasus seperti ini ada aparat melukai warga, tetapi diam, ketika ada warga yang menganiaya dan melukai aparat.
Kombes Pol Mohammad Iqbal, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Masyarakat (Humas) Polda Metro Jaya, saat diwawancara Kompas TV, Minggu sore, 28/2/106, saat ditanya Aiman, kenapa Polisi mengerahkan sampai 5.000 anggota polisi untuk mengamankan penggusuran Kalijodo besok, menjelaskan, “Kami tidak boleh under estimate dalam melakukan pengaman tersebut.” Artinya, memang polisi tidak boleh memandang enteng faktor pengamanan dan kelancaran saat penggusuran dilakukan, karena risikonya sangat besar, apalagi sebelumnya sudah ditemukan begitu banyak senjata tajam di sana.
Ketidaktahuan JJ Rizal
JJ Rizal juga menyerang Ahok di akun Twitter-nya, dengan menggunakan isu pertentangan antara si kaya dengan si miskin. Ahok dituding hanya berani menggusur orang miskin, tetapi tidak berani dengan orang kaya. Kalijodo saja yang berani dibongkar bangunannya, tetapi tidak berani melakukan hal yang sama terhadap mal-mal yang sebetulnya juga berdiri di atas lahan yang seharusnya merupakan ruang terbuka hijau, atau tanah resapan.
Ironisnya, tudingan JJ Rizal itu sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak paham dengan masalah hukum terkait hak atas tanah dan perizinan atas suatu lahan. Saking terlalu bersemangatnya, ia juga gagal paham, saat meminta keberanian Ahok juga untuk mengembalikan lahan terbuka hijau di kawasan Gelora Senayan.
JJ Rizal berkicau untuk Ahok tentang ini, dengan menulis:
sukarno bangun kawasan gelora senayan dgn ruang hijau sebanyak 75%, kini tinggal 25%, kapan dibalikin spt #kalijodo
Padahal, jelas-elas kawasan Gelora Senayan bukan kewenangan Pemprov DKI Jakarta, kawasan gelora Senayan berada di bawah kewenangan pengelolaan oleh Sekretariat Negara.
Juga, kenapa orang ini baru berteriuak sekarang? Di mana dia ketika lahan di kawasan Gelora Senayan itu satu per satu berkurang ruang terbuka hijaunya itu? Diam, bukan? Karena ketika itu bukan Ahok yang menjadi gubernur, kan?
Membandingkan secara appeal to appeal antara kasus pemukiman ilegal di Kalijodo dengan gedung-gedung mall, apartemen, hotel, dan sebagainya itu jelas merupakan suatu kesalahan yang konyol.
Pemukiman di atas lahan kawasan Kalijodo dan sejenisnya itu jelas-jelas merupakan suatu penguasaan atas tanah negara secara tidak sah, dari dahulu sampai dengan saat ini. Warga begitu saja menguasai lahan negara itu tanpa hak, juga tidak punya izin yang sah untuk menempati lahan negara itu. Lahan itu masih tetap merupakan tanah negara, fungsi sebenarnya sebagai lahan terbuka hijau juga masih ada, sampai detik ini. Hanya saja selama itu pula pelaksanaan hukumnya belum ada.