Urusan Pemerintahan Daerah di Kota Surabaya

Lingkup Pelayanan:

• Pengelolaan sampah melalui sistem 3R (Reduce, Reuse, Recycle).
• Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah.
• Penanaman pohon dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
• Edukasi masyarakat tentang pelestarian lingkungan.

Kebijakan Lokal di Surabaya:

• Bank Sampah Surabaya untuk mendukung daur ulang dan pengurangan sampah.
• Program Surabaya Eco School yang melibatkan sekolah dalam kegiatan lingkungan.

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan di kota Surabaya

1. Tenaga Kerja

• Fasilitasi dan pengawasan tenaga kerja lokal dan asing.
• Penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
• Peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

• Program kesetaraan gender dalam pembangunan.
• Perlindungan hak anak dari kekerasan dan eksploitasi.
• Fasilitasi pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi.

3. Pangan

• Pengelolaan cadangan pangan daerah.
• Stabilitas harga dan distribusi pangan.
• Dukungan program pertanian urban (urban farming) di wilayah perkotaan.

4. Pertanahan

• Penyelesaian sengketa lahan di tingkat kota.
• Penataan pemanfaatan ruang kota sesuai tata ruang.
• Pengelolaan aset tanah pemerintah daerah.

5. Lingkungan Hidup

• Pemantauan dan pengendalian dampak lingkungan dari pembangunan.
• Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk proyek di Kota Surabaya.
• Rehabilitasi kawasan yang rusak secara ekosistem.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

• Pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, dan perkawinan.
• Penerbitan KTP elektronik dan Kartu Keluarga.
• Sistem informasi kependudukan yang terintegrasi.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

• Pelatihan masyarakat untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
• Bantuan teknis untuk pengembangan kampung tematik.
• Penataan organisasi masyarakat setempat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

• Pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) tingkat daerah.
• Penyuluhan kependudukan terkait keseimbangan jumlah penduduk.
• Pengembangan program pengendalian jumlah kelahiran.