Mohon tunggu...
Dandi M S.S.M.
Dandi M S.S.M. Mohon Tunggu... Konsultan - Pembaca

Hi warga Kompasiana, nama saya Dandi Mailana Saputra.,S.M. Full time Business Part time Blogger Kegiatan saya dapat kalian kunjungi di instagram @dandi_m_s

Selanjutnya

Tutup

Politik Artikel Utama

Sandwich Democracy of Indonesia

26 November 2023   17:15 Diperbarui: 28 November 2023   05:35 656
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Pemilihan ketua KPK melalui proses yang dipilih oleh para polisi cukup dikhawatirkan banyak pihak jika KPK akan mudah di tunggangi. Atau dengan kata lain, mereka akan memilih pimpinan KPK yang dapat berpihak kepada mereka sehingga hasilnya tidak objektif.

Namun pada perjalanan KPK, publik di hebohkan dengan didirikannya dewan pengawas KPK (dewas KPK) yang terjadi karena perubahan UU KPK. Sehingga publik mempertanyakan ketajaman "taji" Yang dimiliki KPK. Termasuk beberapa hal yang berkembang di masyarakat mengenai penyadapan dan penggeledahan harus melalui mekanisme dengan izin dewan pengawas. Meskipun hal demikian di bantah oleh KPK, jika KPK butuh penyadapan dan penggeledahan maka tidak perlu izin dewan pengawas.

Selanjutnya pada hal penyidikan, KPK masih perlu izin dewan pengawas. Sedangakan sebagai lembaga yang memiliki power dalam tindak pidana korupsi KPK seharusnya dapat berjalan sendiri agar tidak dapat di intervensi oleh siapapun termasuk dewan pengawas. Dan dalam praktiknya jika proses yang dilakukan oleh KPK turut melibatkan banyak orang maka bukan tidak mungkin jika prosesnya dapat bocor dan menggagalkan kewenangan KPK dalam pengusutan kasus korupsi.

Para pengamat mengatakan jika yang perlu di perkuat adalah proses penyaringan seleksi dalam tubuh KPK. Sehingga kelak akan mendapatkan pimpinan KPK yang memiliki integritas tinggi, bukannya justru melakukan tindakan yang dapat menghambat kinerja KPK.

Saat itu pengamat politik dan pengajar filsafat yaitu Rocky Gerung mengatakan, jika KPK sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan yang kuat perlu di awasi dewas maka dewas siapa yang mengawasi?

Dalam perjalanan bernegara di Indonesia seperti "sandwich" yang dalam perjalanannya dapat terpilih namun perlu di awasi bukannya melakukan hal-hal yang dapat mencegahnya abuse of power yang di khawatirkan.

Dalam perjalanan demokrasi di Indonesia, ada juga lembaga negara yang dapat mengawasi ranah kehakiman yaitu Komisi Yudisial (KY). Namun lembaga ini tidak terlalu sering mengungkap kasus yang menggemparkan.

Selain itu peran penting dalam menjalankan demokrasi di negara ini adalah kehadiran Mahkamah Konstitusi yang dalam perannya sebagai lembaga negara yang memiliki kekuatan penuh atas permohonan Undang-Undang terhadap UUD 1945. Selain itu MK juga dapat menerima permohonan judicial review, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu.

Kehadiran MKjuga tak lain sebagai pengawal agar tidak terjadi ketentuan hukum yang keluar dari koridor konstitusi dalam praktik berdemokrasi di negara kita.

Lebih lanjut dalam perjalanan Mahkamah Konstitusi ternyata memiliki banyak kendala. Termasuk beberapa hakim MK yang terbukti melakukan tindak pidana.

Selain itu yang cukup ramai terjadi pada MK adalah mengenai pelaporan yang ditujukan kepada hakim konstitusi. Dan baru kali ini MK menghadapi banyaknya laporan yang ditujukan kepada para hakim. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun