Seharusnya Pemerintah Larang Demo 212

Dengan demikian, tak ada alasan yang bisa dipakai untuk menggelar aksi demo lanjutan. Kalau kini mereka beralasan demo itu tetap dilaksanakan karena Ahok tidak ditahan dan karena ada pelindungnya, jelas itu mengada-ada. Tak disangsikan lagi ada agenda membuat negeri ini tidak nyaman, meresahkan masyarakat, membuat ekonomi terganggu, rasa aman masyarakat terusik dan melecehkan wibawa hukum.

Riziek bilang demo diwarnai salat Jumat di sepanjang Sudirman-Thamrin dari Semanggi hingga Istana dengan khotib berada di Bundaran HI. Selanjutnya ada istigosah dan doa untuk keselamatan negeri, baca Alqur'an, zikir, dan salawat, karena ini aksi ibadah. Pertanyaannya, sejak kapan warga bisa menggelar ritual ibadash di jalan milik umum. Apakah Jl Sudirman-Thamrin, bundaran HI itu telah jadi milik Riziek dan kelompoknya.

Tak usah orang pandai untuk menilai ini adalah gerakan politik berkedok agama. Model revolusi perebutan kekuasaan di negara-negara Timur Tengah rupanya hendak diterapkan Riziek di Indonesia. Dan tak usah orang harus pandai untuk menilai, ada kekuatan politik lain yang mendukung Riziek. Kalau hanya FPI dan kelompoknya itu kekuatannya bisa dihitung. Tetapi masuknya kelompok lain yang kini makin terang benderang itu membuat aksi demo 212 itu sah dinilai sebagai gerakan politik.

Pertanyaan besar kini diajukan ke NU dan Muhammadyah. Apakah mereka kembali pasif hanya dengan meminta warganya tidak ikut aksi ini atau secara aktif mencegah keterlibatan warganya setelah mengetahui skenario pelengseran Jokowi yang juga telah mereka suarakan itu.

Dengan dasar fakta dan kondisi yang ada, kini bola sepenuhnya berada di pemerintah dalan hal ini Kemenpolhukam dan kepolisian untuk bersikap tegas atas rencana aksi demo 212 nanti. Kalau Kapolri sudah tahu bahwa demo 212 membawa agenda politik yang mengarah ke tekanan dan goyangan kepada pemerintahan Presiden Jokowi, seharusnta demo itu dilarang sedari kini.

Kepentingan nasional bangsa ini terlalu mahal diabaikan hanya unyuk memberi ruang kepada kelompok yang sejak dulu tak menginginkan kedamaian di negeri ini. Demo itu jelas akan mengusik rasa aman masyarakat, demo itu jelas akan mempengaruhi situasi politik dan kepercayaan dunia terhadap iklim investasi di Indonesia. Demo itu juga rawan disusupi kepentingan asing atas dasar kepentingan politik atau ekonomi.

Dengan dasar itu, apakah kepolisian dan pemerintah tetap bersikap pasif dan membiarkan sekelompok orang berbuat semaunya atas dasar demokrasi? Jadi tegaslah. Larang demo itu dan cegah gerakan yang ada sehingga tidak melebar dan memprovokasi masyarakat.

Sudah waktunya narasi besar yang diungkapkan presiden itu dijalakan. Keraguan bertindak justru membuat masalah ini akan berbuah keburukan bagi negeri ini. Rakyat menginginkan rasa aman, perhatian, dan perlindungan dari kelompok yang mau menang sendiri itu. Juga rasa aman dan perlindungan dari kelompok dan petualang politik yang hendak memecah belah bangsa ini. Jadi, jangan ragu bertindak.

Salam, damai negeriku.

Bacaa pendukung: dari sini.