Yusuf Kalla secara terbuka juga menyatakan hubungannya dengan Surya Paloh sangat dekat. Dia merasa berhutang budi keoada Surya Paloh karena selama tiga kali maju ke Pilpres selalu didukung Surya Paloh. "Saya selalu berutang karena dia (Paloh) tetap mendukung saya, terus-menerus," kata Kalla saat menutup Rakernas Partai Nasdem 2015. (kompas.com, 22/9/2015)
Itulah, meski sama-sama berada dalam gerbong pemerintah, tempat duduk dan ruangannya ternyata berbeda. Karena itu pula, para menteri dari Nasdem bisa pula disebut dekat dengan Wapres Jusuf Kalla. Dulu ada Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjianto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan.
Tedjo Edhy diganti pada perombakan kabinet jilid I dan Ferry Mursyidan diganti di perombakan kabinet jilid II. Kini kader Nasdem di kabinet adalah Enggartiasto Lukito sebagai menteri perdagangan, Siti Nurbaya tetap di posisinya, dan Jaksa Agung HM Prasetyo.
Tentu saja, hitung-hitungan politik semacam itu tidak hanya memperhitungkan situasi saat ini, tapi melesat jauh ke pilpres 2019. Melihat dukungan saat ini, Jokowi relatif bisa dipastikan akan maju kembali pada Pilpres 2019. Pertanyaannya siapa yang akan mendampinginya. Yusuf Kalla mungkin sudah cukup tua, terlebih beberapa manuvernya menunjukkan dia sudah tak cocok lagi mendampingi Jokowi.
Sebagai balas budi, bisa saja dia ganti akan mendukung Surya Paloh sebagai penggantinya. Usia Surya Paloh saat ini 65 tahun dan pada 2019 nanti 68 tahun, usia yang relatif muda dibanding saat Jusuf Kalla maju mendampingi Jokowi 2014 lalu yaitu 72 tahun (kini 74 tahun).
Dahlan Iskan yang pernah memenangkan konvensi pemilihan capres Partai Demokrat namun tidak pernah dimajukan sebagai capres, tentu bisa membuyarkan kalkulasi politik yang dibangun. Bisa saja Dahlan tak ada kenginan lagi maju di pilpres, misalnya mendampingi Jokowi. Tetapi kekuatan media dan barisan pendukungnya bisa menggantikan dukungan Surya Paloh jika Jokowi tak mau berpasangan dengan Surya Paloh dan memilih cawapres lain.
Analisa politik semacam itu bisa saja salah karena sifatnya yang spekulatif dan asumtif, tetapi bisa untuk memahami situasi politik kekinian dan kemungkinannya di masa datang. Dan ini juga bisa dipakai untuk memahami kasus yang menimpa Dahlan Iskan.
Pertanyaannya kemudian adalah, apakah Presiden Jokowi tetap memandang kasus Dahlan Iskan murni perkara hukum? Â Â
Salam.
Bacaan pendukung:
