Seandainya BNN punya alat penginderaan jauh, drone, atau sejenisnya, mungkin pengintaian tak perlu waktu berbulan-bulan dan bisa segera dilakukan penindakan. Ogan Komering pun tak perlu punya bupati yang teler karena narkoba.
Kekuatan BNN sebenarnya ada pada kemampuan dalam menjaring informasi. Kerja sama interpol dan badan narkoba negara lain, operasi intelijen dalam negeri, misalnya. Semua itu membutuhkan sarana dan prasarana yang lengkap dengan dukungan peralatan teknologi terkini.
Koordinasi Antarlembaga
Salah satu penyebab gagalnya operasi pemberantasan narkoba adalah lemahnya koordinasi antarlembaga. Operasi di lembaga pemasyaraktan misalnya, beberapa kali gagal atau kurang berhasil karena dihambat petugas penjara. Hambatan beberapa menit, membuat barang bukti dalam LP bisa lenyap.
Hambatan semacam itu seharusnya sudah tak ada lagi. Kenyataan bahwa sebagian besar peredaran narkoba dikendalikan dari dalam penjara, bahkan oleh terpidana mati, menegaskan pentingnya hal ini. Selain melakukan evaluasi terhadap para petugas, Kementerian Hukum seharusnya membuka pintu lebar-lebar untuk koordinasi dengan BNN.
Sikap TNI yang mendukung penuh pemberantasan narkoba, patut diapresiasi. Terungkapnya kejahatan narkoba di beberapa komplek perumahan TNI, termasuk Kostrad, dan intruksi panglima Panglima TNI agar jajaran pimpinan dan satuan melakukan bersih-bersih ke dalam, meneguhkan kesungguhan itu. Adalah mengerikan jika institusi penjaga pertahanan negeri ini loyo dan rusak karena narkoba.
Bisa dibayangkan dampak kerusakan apa yang dihadapi negeri ini, jika kejahatan narkoba meningkat hingga penyalahgunaan fasilitas TNI. Narkoba terbukti membuat pemakainya kehilangan akal sehat dan sebagian sisi kemanusiaannya. Keuntungan yang menggiurkan, membuat banyak orang tergoda. Bila tidak dicegah, bisa-bisa pesawat, kapal, dan fasilitas lain milik TNI akan dipakai menyelundupkan narkoba. Mengerikan. Negeri ini bisa kalah sebelum perang.
Apa yang dilakukan TNI ini tentu perlu dilakukan lembaga lain. Di sinilah peran BNN dalam mengkoordinasikan langkah pemberantasan narkoba. Sekat-sekat yang menghambat harus dibuang, regulasi yang memudahkan kerja pemberantasan narkoba harus dibuat. Tentunya,upaya ini harus dilakukan dengan semangat kesadaran bersama, dan bukan hanya karena kepentingan sesaat, atau "hangat-hangat tai ayam".
Mumpung menyebut kotoran ayam, kita juga harus ingat kotoran yang melekat pada diri sendiri. Dalam hal ini, BNN harus bisa memastikan bahwa seluruh personelnya bebas
penggunaan dan penyalahgunaan narkoba. Tidaklah mungkin bisa bersih, menyapu dengan sapu yang kotor. BNN harus membersihkan dirinya sendiri dulu.
Rencana menempatkan BNN setingkat kementerian di bawah Kemenko Polhukam, memerlukan perumusan ulang hubungan BNN dan Polri. Apakah BNN diberi kewenangan sepenuhnya untuk menangani perkara narkoba dari penangkapan, penyidikan, penuntutan, hingga pemenjaraan dan rehabilitasi? Apakah unit khusus narkoba di Polri akan dilebur ke BNN? Bagaimana hubungan selanjutnya antara BNN da Polri sehingga tak ada kasus "Buaya versus Buaya" misalnya?
