Pornografi di Indonesia: Status Hukum, Tantangan, dan Kontroversi
Menyikapi Peraturan, Permasalahan dan Polemik
Pornografi adalah istilah yang merujuk pada media yang mengandung konten eksplisit secara seksual yang dimaksudkan untuk membangkitkan perasaan seksual pada penontonnya. Pornografi dapat disajikan dalam berbagai bentuk, seperti buku, majalah, foto, film, kartun, dan video game. Namun, tidak semua orang setuju tentang apa yang dimaksud dengan pornografi atau apakah pornografi harus diizinkan atau dibatasi oleh hukum. Beberapa orang memandang pornografi sebagai bentuk kecabulan, atau sesuatu yang melanggar norma-norma moral, dan menuntut pemerintah untuk mengatur, menyensor, atau melarangnya. Sebagian lainnya memandang pornografi sebagai bentuk ekspresi yang dilindungi oleh konstitusi dan berpendapat bahwa individu dan masyarakat seharusnya memiliki hak untuk memutuskan sendiri, tanpa campur tangan pemerintah, apakah suatu materi dianggap cabul. Beberapa kritikus juga mengklaim bahwa semua pornografi bersifat eksploitatif, sementara yang lain berpendapat bahwa konten eksplisit secara seksual dapat diproduksi dengan cara-cara yang menjamin persetujuan dan keamanan para partisipan.
Internet telah membuat konten pornografi lebih banyak tersedia dan dapat diakses daripada sebelumnya. Pengguna internet dapat mengakses pornografi secara anonim dan pribadi melalui komputer, ponsel pintar, atau layanan video streaming. Selain itu, internet memungkinkan pengguna untuk mendistribusikan konten eksplisit di luar saluran dan peraturan media tradisional. Pertumbuhan yang cepat dan jangkauan global industri pornografi online telah menciptakan tantangan baru untuk legalitas, pengawasan, dan monetisasi.
Di Indonesia, pornografi diatur oleh Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang umumnya dikenal sebagai Undang-Undang Pornografi. Undang-Undang ini disahkan pada tanggal 30 Oktober 2008 setelah melalui perdebatan panjang dan sengit di antara berbagai kelompok yang mendukung atau menentang RUU tersebut. Undang-undang ini mendefinisikan pornografi sebagai materi yang mengandung tindakan seksual, eksploitasi seksual, atau erotisme yang melanggar nilai-nilai moral dan norma-norma dalam masyarakat. Undang-undang ini juga melarang pornoaksi, yang berarti segala tindakan yang dianggap tidak senonoh. Hal ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan publik seperti pasangan yang berciuman, wanita yang menunjukkan pusar atau bahu mereka, dan orang-orang yang berjemur dengan bikini atau pakaian renang. Siapa pun yang terlibat dalam pornografi atau pornoaksi dapat dihukum oleh hukum.
UU Pornografi telah dikritik oleh banyak orang yang percaya bahwa UU ini terlalu samar, luas, dan membatasi kebebasan pribadi. Beberapa protes publik terjadi baik oleh orang-orang yang mendukung (Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan para pemuka agama Islam) dan mereka yang menolak RUU tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan keberagaman. Pada tahun 2010, undang-undang anti-pornografi digugat, namun Mahkamah Konstitusi Indonesia menguatkan larangan tersebut dan menyatakan bahwa definisi pornografi dalam undang-undang tersebut sudah jelas dan tidak melanggar konstitusi. Namun, beberapa aktivis dan akademisi berpendapat bahwa undang-undang tersebut masih bermasalah dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
Pornografi merupakan isu kontroversial di Indonesia yang mencerminkan pertanyaan yang lebih luas tentang moralitas dan Islam dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara menghormati keberagaman dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral? Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan dan peluang dari industri pornografi online? Bagaimana Indonesia melindungi hak-hak dan keamanan orang-orang yang terlibat dalam produksi atau konsumsi pornografi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang perlu didiskusikan dan diperdebatkan lebih lanjut oleh berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.
UU Pornografi juga menimbulkan kesulitan bagi industri pornografi online di Indonesia. Menurut Bedbible Research Center, pendapatan tahunan untuk industri pornografi global tumbuh dari kurang dari $50 miliar di tahun 2002 menjadi sekitar $100 miliar di tahun 2022. Pornografi online menyumbang sekitar 85 persen dari pendapatan tersebut. Industri pornografi di Amerika Serikat menghasilkan sekitar $13 miliar pada tahun 2022. Namun, dengan peraturan yang ketat di Indonesia, hampir tidak ada yang masuk ke industri ini. Indonesia memiliki peraturan terkait konten pornografi, yaitu UU No.4 Tahun 2009 tentang Pornografi. Menurut Kepala Sub Bagian Informasi Biro Humas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rika Aprianti mengatakan bahwa situs-situs pornografi yang diblokir oleh Kemkominfo berdasarkan laporan dari berbagai pihak.
Dampak Teknologi terhadap Industri Pornografi di Indonesia
Industri pornografi seringkali menjadi salah satu yang pertama bereksperimen dengan bentuk media baru. Industri ini telah memelopori model produksi dan distribusi di berbagai jenis media, seringkali menyesuaikan diri dengan keterbatasan teknis sambil menghadapi kerangka hukum yang ambigu. Teknologi yang memungkinkan orang untuk membeli dan mengonsumsi pornografi dengan diskresi, terutama perekam video kaset rumah (VCR) dan internet, menyebabkan peningkatan konsumsi dan penjualan pornografi.
Meskipun internet telah menciptakan pasar dan saluran distribusi baru untuk pornografi, internet juga telah menciptakan tantangan baru bagi industri ini, seperti pembajakan yang luas dan persaingan dari pornografi amatir atau buatan sendiri yang diposting secara online oleh para pembuatnya. Internet juga telah memberikan peluang bagi para pelaku untuk menghindari sistem studio dan lebih langsung mendapat keuntungan dari karya mereka sendiri karena para pelaku semakin menguasai sarana produksi dan distribusi. Perusahaan pornografi secara historis menghindari perhatian publik dan berusaha beroperasi agak di bayang-bayang. Namun, di era internet, situs web P*rnH*b telah mengejar pengakuan merek mainstream melalui kampanye iklan, program kesadaran publik, dan keterlibatan dengan penyebab keadilan sosial. P*rnH*b dan puluhan situs lainnya termasuk dalam jaringan besar yang dimiliki oleh perusahaan Kanada MindGeek. Para kritikus menuduh bahwa MindGeek memiliki kekuatan monopoli atas distribusi pornografi online. Namun, perusahaan ini juga mendapat pujian karena melakukan lobi untuk kebebasan berbicara dan menciptakan peluang langsung ke konsumen bagi para pelaku melalui program seperti M*d*lH*b, yang memungkinkan pengguna P*rnH*b membayar para pelaku melalui situs pada tahun 2018. Banyak pelaku dewasa berpendapat bahwa program seperti M*d*lH*b dan kemudian OnlyFans telah memungkinkan mereka untuk menghasilkan lebih banyak uang dan memiliki lebih banyak kendali atas konten dan karier mereka.
Undang-Undang Pornografi telah dikritik oleh banyak orang yang percaya bahwa undang-undang ini terlalu samar, luas, dan membatasi kebebasan pribadi. Beberapa protes publik terjadi baik oleh orang-orang yang mendukung (Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan pemimpin agama Muslim) maupun mereka yang menolak rancangan undang-undang tersebut sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan keragaman. Pada tahun 2010, undang-undang anti-pornografi digugat tetapi Mahkamah Konstitusi Indonesia menegaskan larangan tersebut dan menyatakan bahwa definisi undang-undang tentang pornografi jelas dan tidak melanggar konstitusi. Namun, beberapa aktivis dan sarjana berpendapat bahwa undang-undang ini masih bermasalah dan tidak konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi Indonesia.
Menurut Bedbible Research Center, pendapatan tahunan untuk industri pornografi global tumbuh dari kurang dari $50 miliar pada tahun 2002 menjadi sekitar $100 miliar pada tahun 2022. Pornografi online menyumbang sekitar 85 persen dari pendapatan tersebut. Industri pornografi AS menghasilkan sekitar $13 miliar pada tahun 2022. Namun, dengan regulasi yang ketat di Indonesia, hampir tidak ada yang masuk ke industri ini. Indonesia memiliki peraturan terkait konten pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pornografi. Menurut Kepala Sub-Bagian Informasi Biro Humas Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rika Aprianti mengatakan bahwa situs-situs pornografi diblokir oleh Kemkominfo berdasarkan laporan dari berbagai pihak.
Pornografi adalah isu kontroversial di Indonesia yang mencerminkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih luas tentang moralitas dan Islam dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana Indonesia menyeimbangkan antara menghormati keragaman dan menegakkan nilai-nilai moral? Bagaimana Indonesia menghadapi tantangan dan peluang industri pornografi online? Bagaimana Indonesia melindungi hak dan keselamatan orang-orang yang terlibat dalam memproduksi atau mengonsumsi pornografi? Ini adalah beberapa pertanyaan yang membutuhkan diskusi dan debat lebih lanjut di antara berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.
Moderasi konten dan perdagangan seks masih menjadi masalah yang kompleks di Indonesia dan AS
Beberapa platform online telah menghadapi tuduhan menampung konten ilegal, termasuk video bajakan, pornografi non-konsensual (umumnya dikenal sebagai "pornografi balas dendam"), dan materi pelecehan seksual terhadap anak (CSAM), yang juga disebut sebagai "pornografi anak." Situs web seperti P*rnH*b, yang mengandalkan konten buatan pengguna dan pendapatan iklan, telah menghadapi kritik atas penanganan mereka terhadap masalah ini. Tanggung jawab hukum untuk menghapus konten ilegal di platform yang berbasis di luar Indonesia, seperti P*rnH*b, masih belum jelas.
Undang-Undang Kesusilaan Komunikasi (CDA) Pasal 230, yang memberikan perlindungan hukum bagi penyedia layanan internet dan platform online, telah menjadi topik perdebatan. Undang-undang ini menyatakan bahwa situs web tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas konten ilegal yang diposting oleh pengguna. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, upaya telah dilakukan untuk mengatasi perdagangan seks melalui amandemen undang-undang. Pada tahun 2018, Kongres AS mengesahkan Undang-Undang Izinkan Negara Bagian dan Korban untuk Memerangi Perdagangan Seks Online (FOSTA) dan Undang-Undang Hentikan Perdagangan Seks yang Memungkinkan (SESTA), yang secara kolektif dikenal sebagai FOSTA-SESTA. Amandemen ini meminta pertanggungjawaban perusahaan jika mereka membiarkan perdagangan seks di platform mereka.
Pada tahun 2020, Undang-Undang Penghentian Eksploitasi Seksual di Internet diperkenalkan untuk mewajibkan pengguna memverifikasi usia dan persetujuan artis sebelum mengunggah konten eksplisit. Namun, pada informasi terakhir yang tersedia pada September 2021, RUU tersebut belum mengalami kemajuan yang signifikan.
Dampak dari FOSTA-SESTA dan upaya legislatif lainnya untuk mengatur konten seksual online telah memicu perdebatan dan mengarah pada perubahan yang signifikan. Banyak platform, termasuk P*rnH*b, telah memilih untuk melarang konten seksual sepenuhnya. Kekhawatiran tentang perdagangan seks mendorong para aktivis untuk meluncurkan kampanye yang menargetkan P*rnH*b, dengan menuduh keterlibatannya dalam memfasilitasi kegiatan tersebut. Eksposur media telah menjelaskan keberadaan konten ilegal di P*rnH*b, yang mengakibatkan bank dan perusahaan kartu kredit menarik layanan pemrosesan pembayaran dari situs-situs yang berorientasi pada orang dewasa. Menanggapi kekhawatiran ini, Kongres mengadakan pengarahan pada bulan April 2021 untuk membahas aktivitas kriminal yang terkait dengan P*rnH*b dan platform lain yang dioperasikan oleh MindGeek.
Terlepas dari upaya-upaya untuk mengatur dan memerangi perdagangan seks ini, situs-situs pornografi, termasuk P*rnH*b, terus melaporkan keuntungan yang besar. Pandemi COVID-19, yang dimulai pada tahun 2020 dan menyebabkan langkah-langkah pembatasan sosial dan peningkatan waktu yang dihabiskan di rumah, berkontribusi pada lonjakan konsumsi konten dewasa online. Selain itu, proliferasi situs dewasa belum dapat dihentikan oleh upaya regulasi yang sedang berlangsung.
Pada November 2022, Perwakilan Ro Khanna (D-CA) memperkenalkan SAFE SEX Workers Act, yang bertujuan untuk memeriksa dampak FOSTA-SESTA tidak hanya pada perdagangan seks tetapi juga pada pekerjaan seks konsensual. Dampak dan hasil dari undang-undang yang diusulkan ini masih belum ditentukan.
Dampak sosial dan kesehatan masyarakat
Terkait dengan pornografi yang terus menjadi bahan perdebatan dan penelitian di Indonesia. Para pengkritik berpendapat bahwa pornografi berkontribusi pada konsekuensi sosial yang negatif dengan melanggengkan misogini dan objektifikasi perempuan. Mereka mengklaim bahwa mengonsumsi pornografi dapat menyebabkan sosialisasi laki-laki untuk melihat perempuan terutama sebagai objek seksual, mendorong ketidakseimbangan kekuasaan dan ketundukan pasif.
Dalam beberapa tahun terakhir, para penentang pornografi berusaha untuk membingkainya sebagai bahaya kesehatan masyarakat. Beberapa badan legislatif negara bagian, seperti Utah, Arkansas, Florida, South Dakota, dan Tennessee, telah mengeluarkan deklarasi yang mengutuk potensi bahaya pornografi terhadap kesehatan masyarakat. Para pendukung langkah-langkah ini berpendapat bahwa konsumsi pornografi dapat memiliki efek yang merugikan pada kesejahteraan sosial, emosional, dan fisik individu, memengaruhi perspektif mereka tentang gender, hubungan, keintiman, seksualitas, dan kekerasan.
Salah satu kekhawatiran yang dikemukakan oleh para kritikus adalah potensi kecanduan pornografi. Mereka berpendapat bahwa beberapa individu mengembangkan pola penggunaan pornografi yang tidak teregulasi atau kompulsif, yang dapat mengganggu kehidupan sehari-hari dan berdampak negatif pada fungsi dan hubungan seksual mereka. Namun, ada perdebatan yang sedang berlangsung di antara para psikolog tentang apakah kecanduan pornografi harus dianggap sebagai kondisi mental yang dapat didiagnosis atau masalah pengendalian diri.
Industri pornografi menentang anggapan bahwa ketersediaannya yang meluas telah menciptakan krisis kesehatan masyarakat. Beberapa kritikus juga berpendapat bahwa pornografi itu sendiri tidak secara inheren berbahaya dan dapat memiliki efek positif. Mereka menekankan bahwa pornografi menawarkan pelampiasan seksual tanpa risiko kehamilan yang tidak diinginkan atau infeksi menular seksual.
Namun demikian, secara luas diakui bahwa pornografi tidak cocok untuk anak-anak dan remaja, terutama jika mengandung kekerasan, degradasi, atau objektifikasi. Meskipun ada upaya untuk menerapkan filter konten, anak-anak muda kemungkinan besar akan menemukan materi pornografi secara online. Para ahli mendorong orang tua untuk berdiskusi secara terbuka dengan anak-anak mereka tentang pornografi, menyoroti penggambarannya yang tidak akurat dan tidak realistis tentang seks dan hubungan. Mereka juga mengadvokasi program pendidikan seks yang komprehensif untuk memastikan bahwa anak muda tidak mengandalkan pornografi sebagai sumber informasi utama mereka.
Dalam beberapa kasus, inisiatif telah dikembangkan untuk mempromosikan "melek pornografi" di kalangan anak muda. Misalnya, para peneliti di Universitas Boston telah berkolaborasi dengan Komisi Kesehatan Masyarakat Boston untuk membuat kursus yang bertujuan membantu remaja berusia antara empat belas dan delapan belas tahun untuk menganalisis secara kritis konten dewasa. Dengan izin orang tua, program lima kelas ini mengeksplorasi pesan-pesan yang disampaikan dalam pornografi dan membahas tantangan untuk mengembangkan hubungan yang aman, sehat, dan saling menghormati di lingkungan yang dipengaruhi oleh konten semacam itu.
