Di sinilah pemerintah harus hadir dengan regulasinya, jika tidak, maka hampir semua hasil kerja setahun anak bangsa ini, yang mereka tabung dengan hidup hemat dirantau, akan dirampok oleh pengusaha angkutan umum.
Apa yang harus dilakukan?
1. Â Pemerintah lewat kemenhub dan lembaga2 negara terkait harus memaksa pengusaha angkutan umum (bis, kapal laut, kereta api, maskapai penerbangan) menambah armada ketika permintaan melonjak atau bertambah besar.Â
Bukan menaikkan tarif, menaikan tarif sama saja dengan perampokan terang-terangan terhadap rakyat kecil.
2. Â Angkutan umum yang dimiliki pemerintah atau bumn harus difungsikan sebagai alat kontrol harga, misalnya KA, kapal ferry, dan lainnya.
Caranya? Â Tidak menaikkan tarif atau mengenakan biaya tambahan seperak pun, sehingga swasta tidak punya peluang menaikkan tarif. Â Bila pemerintah memulai menaikkan, maka swasta tak terkendali.Â
Hal serupa juga terjadi di moda angkutan darat. Â Akibatnya banyak orang terpaksa mudik dengan sepeda motor, sewa angkot, bajaj, dan tentu saja mobil pribadi dengan kondisi seadanya. Â Ini membuat seluruh ruas jalan penuh dan berbahaya.
3. Â Tarif tol mesti dibuat nol selama arus mudik dan arus balik (h-7 sampai h+7) sebagai santunan dari pemerintah buat rakyat kecil.Â
Pengusaha jalan tol harus ikut regulasi ini sebagai kewajiban pengusaha kepada negara, yang telah memberi mereka kemudahan dan perlindungan.Â
4. Â Mudik gratis yang diselenggarakan kemenhub, yang cuma buat sekitar 25 ribu orang, sebenarnya sudah baik.Â
