Buya Hamka: Ulama, Sastrawan, dan Politisi yang Negarawan

Hamka memulai kariernya sebagai guru agama di Padang Panjang pada 1927 sampai 1929, sebelum melanjutkan pekerjaannya di perkebunan di Tebing Tinggi, Medan. Selama sepuluh tahun di Medan, ia memimpin majalah Pedoman Masyarakat, yang menjadi wadah bagi Hamka untuk menyalurkan pemikirannya dalam bentuk tulisan. Salah satu karya terkenalnya, Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck, lahir dari masa ini. Hamka juga menulis karya-karya keagamaan seperti Tasawuf Modern dan Falsafah Hidup, yang menggabungkan aspek spiritual dengan pembaharuan sosial.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Hamka kembali ke Padang Panjang bersama keluarganya. Ia memanfaatkan kemerdekaan untuk menjadi politisi Masyumi dan pendakwah. Dalam ranah dakwah, Hamka memanfaatkan media, seperti RRI dan TVRI, untuk menyebarkan ajaran agama, menjadikan dirinya sebagai figur penting dalam penyiaran agama Islam di Indonesia. Dakwahnya di media berlangsung selama sebelas tahun, yang kemudian membuatnya dikenal luas dan dicintai banyak orang.

Di dunia pendidikan, Hamka juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia, seperti Universitas Islam di Jakarta dan Universitas Muhammadiyah di Padang Panjang. Pada tahun 1957, ia dilantik sebagai Rektor Perguruan Tinggi Islam di Jakarta dan menjadi Guru Besar di Universitas Moestopo. Penghargaan yang ia terima, seperti gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar dan Universitas Kebangsaan Malaysia, semakin meneguhkan posisinya sebagai ulama yang berpengaruh di tingkat nasional ataupun internasional.

Hamka dan Pergerakan Nasional

Kondisi sosial-politik yang dinamis di Sumatra Barat dan Indonesia pada umumnya memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan hidup dan pemikiran politik Hamka. Gerakan nasionalis dan perjuangan melawan kolonialisme mendorong Hamka untuk berperan aktif dalam Partai Masyumi, partai politik Islam terbesar pada masa itu. Peranannya dalam Masyumi menunjukkan bahwa Hamka tidak hanya seorang ulama yang peduli dengan persoalan teologis, tetapi juga seorang politisi yang memperjuangkan aspirasi umat Islam di arena politik nasional.

Namun, ketika Partai Masyumi dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada tahun 1960, Hamka memilih untuk meninggalkan jabatan pemerintahannya di Kementerian Agama. Pada tanggal 26 Juli 1957, Hamka kemudian dilantik sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), tetapi ia meletakkan jabatan tersebut pada tahun 1981, karena nasihatnya kepada pemerintah sering kali tidak diindahkan. Hal ini menunjukkan sikap Hamka yang teguh dan konsisten untuk mempertahankan prinsipnya dan menolak kompromi terhadap hal-hal yang bertentangan dengan keyakinannya, khususnya terhadap aqidah Islam yang ber-tauhid.

Penutup

Pemikiran dan kontribusi Buya Hamka tidak dapat dilepaskan dari latar belakang sosial-politik yang melingkupinya. Sebagai seorang ulama, sastrawan, dan aktivis, Hamka memainkan peran penting dalam membentuk wacana keislaman dan kebangsaan di Indonesia. Pemikirannya, yang dipengaruhi oleh pengalaman hidupnya, tetap relevan sebagai inspirasi untuk memahami hubungan antara agama, politik, dan kemanusiaan dalam konteks modern.