Disaat situasi pandemi belum pasti berakhir meskipun mulai terkendali, pada tahun 2022 Indonesia negeri yang dibangun berdasarkan asas pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dipastikan telah mengukir sejarah sebagai  pemegang presidensi G20 dimana Konferensi Tingkat Tinggi akan berlangsung di Bali pada November 2022.Â
Nama G20 sebenarnya tidak bisa dianggap sebelah mata karena G20 sendiri merupakan forum ekonomi dunia yang didirikan pada tahun 1999, Â terdiri dari 19 negara anggota serta perserikatan Uni Eropa dengan tingkat perekonomian besar dunia salah satunya Indonesia sebagai satu-satunya mewakili kawasan negara Asia Tenggara sebagai negara anggota forum G20.
Tujuan pembentukan forum G20 memberikan pengaruh besar pada kekuatan ekonomi dunia dengan memegang 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% PDB dunia,Â
mengingat kurang cukup pengaruh yang dimiliki forum G7 yang merupakan keseluruhan anggota G20 dengan perekonomian maju seperti Amerika Serikat, Britania Raya, dan beberapa negara Uni Eropa  dalam mengahadapi gejolak ekonomi dalam skala internasional salah satunya Krisis yang berlangsung pada tahun 1998 dan 2008,Â
serta pandemi Covid-19 secara spontan memukul setiap sektor terutama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.
Sejarah Indonesia dalam hal hubungan internasional cukup besar, salah satu yang paling berpengaruh Indonesia sebagai negara pencetus pembentukan Association of South East Asian Nations (ASEAN) diantara lima negara asia tenggara.Â
Indonesia telah memprakasai pembentukan ASEAN Free Trade Area (AFTA) sekaligus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) bertujuan mengembangkan potensi ekonomi kawasan negara asia tenggara hingga sukses menyelenggarakan KTT Asia Pacific Economi Cooperation (APEC) 2013 di Bali.Â
Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 menjadi  pengaruh yang baik selain berperan dalam hal permaslahan ekonomi dan finansial dunia, G20 sekaligus menjadikan ajang memperkenalkan langsung budaya, kreatifitas, dan keunikan yang dimiliki oleh tanah air.
Nantinya KTT G20 dihadiri oleh 20 Kepala Negara/Pemerintahan bersama tokoh kunci terhadap keuangan negera seperti Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,
 salah satunya Bank Indonesia memiliki andil besar terhadap penyelenggaraan presidensi G20 Indonesia membangun kembali finansial dunia yang sempat bergejolak dengan memusyawarahkan solusi pemulihan bersama,
 sesuai dengan tema yang dibawakan "Recover Together Stronger Together" dalam arti menumbuhkan kembali semangat gotong royong pada jiwa Indonesia untuk dunia dengan menyatukan kembali kekuatan antar bangsa antar negara terkait pemulihan bersama meski situasi tidak pasti.
Peran nyata kelompok G20 berdasarkan upaya pemulihan gejolak pertumbuhan ekonomi dan fiskal salah satunya masa krisis moneter  tahun 2008 menghantam perekonomian antar negara walau tidak terlalu pengaruh untuk Indonesia namun paling berdampak bagi Amerika Serikat melalui kebijakan stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi,Â
hingga kebijakan pemulihan masa pandemi covid-19 dengan penangguhan utang luar negeri bagi negara berpenghasilan rendah dan pengurangan bea dan pajak terhadap perlengkapan penting masa pandemi seperti vaksin, masker, dan alat medis.
Agenda forum G20 Indonesia diinisasikan menjadi dua jalur pertama sektor keuangan (finance track); dan jalur kedua sektor non keuangan (sherpa track). Sektor keuangan (finance track) menjadi jalur yang paling diperhatikan Kementerian Keuangan bersama Bank Indonesia menginisasikan enam agenda G20 sektor keuangan (finance track),
 antara lain 1) koordinasi penarikan stimulus untuk mendukung pemulihan; 2) upaya penanganan pasca pandemi; 3) penguatan sistem keuangan digital; 4) finansial berkelanjutan (sustaible finance); 5) peningkatan inklusif keuangan; dan 6) sistem perpajakan internasional.Â
Sedangkan sektor non keuangan (sherpa track) yang dimaksud mengacu pada pengembangan energi terbarukan; ekonomi berbasis digital; peningkatan pariwisata; perhatian terhadap pembangunan dan investasi; serta beberapa masalah yang dapat mempengaruhi perekonomian negara.
Pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu isu prioritas sektor non keuangan (sherpa track) yang diangkat menjadi agenda penting G20 bahkan memiliki andil yang besar  berdasarkan Paris Agreement 2015  berisi tentang bagaiamana upaya dunia dalam mengurangi dampak peningkatan suhu global akibat perkembangan industrialisasi melalui pembangunan ekonomi bebas emisi,Â
Indonesia juga salah satu negara yang berperan serta setelah mengikuti penandatanganan perjanjian di New York, harapannya dengan presidensi G20 Indonesia lebih aktif terhadap pengembangan energi hijau mengingat Indonesia memilki cadangan energi terbarukan seperti angin, tenaga surya dan geomethral (panas bumi) yang tidak ada habisnya, hanya saja dukungan pengembangan pengetahuan regulasi, dan infrastruktur yang diperlukan.
Perekonomian digital merupakan isu yang tidak kalah penting mengingat penggunaan internet Indonesia salah satu terbanyak di benua Asia diantara negara anggota G20 Tiongkok dan India terutama  selama pandemi menyebabkan ketergantungan teknologi yang mempengaruhi kebutuhan dan gaya hidup meningkat,Â
maka presidensi G20 diperlukan untuk menyinkronasi antara sumber daya manusia dengan perkembangan teknologi salah satunya potensi pengembangan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) sebagai penopang ekonomi nasional dibutuhkan dukungan infrastruktur teknologi yang memadai seperti cara memperkenalkan barang dagangan dan metode transaksi tanpa tunai.Â
Penulis beserta masyarakat sangat mengharapkan Indonesia sebagai tuan rumah G20 agar memberikan manfaat lebih dalam memandang kembali pemulihan ekonomi pasca pandemi, meningkatkan nilai mutu produk lokal terutama UMKM,Â
hingga pengembangan ekonomi kreatif melalui  pariwisata termasuk  pulau Bali sebagai lokasi utama penyelenggaraan KTT G20 dengan tanda kutip bahwa Indonesia tidak secepatnya kehabisan akal dalam hal pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya memperkenalkan kekuatan bangsa dari mata dunia.
Bukan berarti KTT G20 tanpa ada halangan mengingat serangan invasi terhadap Ukraina kembali menghantam perekonomian dunia seolah-olah menjadi tantangan pemulihan bersama pasca pandemi.Â
Indonesia sebagai pemegang andil besar G20 perlu menegaskan kembali politik luar negeri bebas aktif agar lebih fokus memperhatikan masalah prioritas yang dibawakan seperti kampanye mendorong penggunaan energi hijau dan digitalisasi keuangan, demi memperhatikan dan menyelaraskan kepentingan negara maju dengan negara berkembang tanpa berdasarkan intervensi prahara politik internasional.Â
 Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai pemegang amanat penyelenggaraan G20 mengingatkan kita kembali, bahwa  perpajakan memberikan manfaat besar terhadap kontribusi pembangunan bangsa, pertumbuhan ekonomi, serta perancangan finansial yang baik pula.
Kesempatan Indonesia dalam mengukir sejarah sebagai pemegang  salah satu forum pertemuan bidang ekonomi dan finansial terbesar didunia (G20) dipastikan langka dan belum tentu momentum tahun ini dapat terulang kembali atau kemungkinan perlu menunggu kembali 20 tahun lebih.Â
Bukan sebagai ajang gagahan melainkan bahwa tanah air kita mampu memiliki kontribusi besar dalam memperhatikan isu global terutama pemulihan ekonomi pasca pandemi serta kesempatan besar bangsa dalam pengembangan ekonomi kreatif,Â
maka diperlukan doa dan dukungan seluruh masyarakat agar tetap terlaksana dan segera menemukan solusi yang terbaik dalam hal mencapai tujuan berdasarkan politik luar bebas aktif, dan permusyawaratan bermufakat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H