Mohon tunggu...
M Daffa Rafiecena
M Daffa Rafiecena Mohon Tunggu... Mahasiswa - Memberi inspirasi bukan sensasi

Lahir di Jakarta, traveler, culinary and movies lover, Mahasiswa Hukum, Sedang menata masa depan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

In Natuna Sea Far Far Away

6 Januari 2020   19:46 Diperbarui: 7 Januari 2020   14:18 622
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Usut punya usut terdapat isu kabinet berencana untuk me-reshuffle Susi namun khawatir terhadap protes dari masyarakat terutama #netijenmahabenar maka kabinet menunggu saat-saat tepat untuk mencopot Menteri Kelautan wanita pertama hingga lima tahun kemudian, termasuk kekhawatiran istana atas investasi pembangunan menjadi biang kerok beban keuangan negera hingga sekarang karena harus berketergantungan apalagi banyak uang negara dirampok ke luar negeri dilakukan oleh tikus-tikus berdasi seharusnya diberantas sampai keakar-akarnya juga.

Mungkin pak Luhut lebih dipercaya pihak istana dalam menjaga investasi tersebut, sudah terlihat saat bersitegang dengan bu Susi, tidak masalah kalau pak Luhut merupakan backingan pasca Golkar bergabung dalam koalisi Istana dari jabatan staf kepresidenan hingga dipromosi menjadi Menteri Koordinator.

Sejujurnya saya pusing melihat dan mendengar kabar terkait masalah istana, apalagi buzzer war antar dua kubu masih terjadi lebih dari lima tahun seolah-olah mengungkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah.

Kalau pak Luhut lebih dipercaya dari bu Susi lima tahun kemudian, bagaimana dengan menteri yang berkaitan dengan masalah tersebut, terutama pak Prabowo seolah-olah lebih santai padahal saat kampanye Pemilu 2019 meneriaki kekayaan kita dijajah oleh tangan asing?

Pak Prabowo dulu lawan di Pilpres 2019 sekarang kawan menjadi Menteri Pertahanan menanggapi santai terhadap konflik klaim China terhadap perairan Natuna, padahal setiap debat dan kampanye beliau selalu berteriak kembalikan Indonesia jangan sampai dikuasai tangan asing hingga menggebrak meja sampai rusak, dan gaya pidatonya seolah-olah membuat kita kagum karena beliau bekas panglima pada masa Soeharto.

Lihat sejenak pada pemilu 2019 saat masih bergandengan dengan Sandiaga Uno sebagai calon wakilnya, atas sikap beliau yang gagah dalam mengatasi kekayaan diambil asing, justru mendapat dukungan penuh dari ormas-ormas islam sebenarnya terlihat dendam setelah penistaan dilakukan oleh Ahok hingga deklarasi reuni monas dianggap menjadi kunci kemenangan Anies dalam pilkada DKI 2017, saking fanatiknya hingga ada lagi dekalarasi hijrah kepemimpinan alias #2019gantipresiden sebenarnya dimotori oleh oposisi itu sendiri.

Begitu juga dengan pak Mahfud MD sikapnya berbeda setelah menjadi Menkopolhukam, padahal sebagian masyarakat mengharapkan pak Mahfud untuk menjadikan hukum Indonesia lebih baik atas sikap dan ilmu yang bijak, justru sekarang malah melunak terkait tugas, mungkin saja tidak mudah menjadi menteri sekarang karena masih dibayang-bayang istana.

Opini masyarakat sekarang bahwa sikap Prabowo dan Mahfud bahwa sengaja dijadikan menteri agar bisa dinerf dalam istilah gamer saat main mobile legends, memang opini semua kalangan sekarang dianggap fakta tak terungkap terutama opini Rocky Gerung paling ditunggu-tunggu.

Susi pun memperingatkan perbedaan antara sahabat investasi dengan pencuri dalam selimut.

Kalau China mempunyai faktor historis untuk mengambil ahli kekayaan di Natuna, kenapa Indonesia hanya bergantung pada keputusan UNCLOS 1982, dan Indonesia tidak ikut peran dalam sengketa laut cina selatan, dan apakah benar China berusaha mengambil ahli Zona Ekonomi Ekslusif?

headtopics.com
headtopics.com
China mempunyai faktor historis kenapa Natuna harus diklaim dan masuk dalam Nine Dash Line karena selain Natuna bertabrakan langsung dengan Laut Cina Selatan menjadi sengketa dengan Filipina, Vietnam, dan Malaysia,  Natuna mempunyai nilai historis tersendiri dalam klaim tersebut menjadi jalur yang ditetapkan oleh pada masa dinasti Ming, namun klaim tersebut dianggap tidak masuk akal oleh PBB hingga pada 1956 ditandatangani bahwa perairan Natuna menjadi klaim oleh Indonesia dan penandatanganan Zona Ekonomi Ekslusif pada keputusan UNCLOS pada tahun 1982, secara tak langsung laut tersebut menjadi klaim Indonesia walau diapit oleh duan wilayah Malaysia.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun