Pada beberapa bagian speech-nya, Susi menyebut nama Presiden Jokowi berulang-ulang, dan pilihan untuk menjadikan laut sebagai masa depan bangsa.
Paparan mengenai laut sebagai masa depan bangsa, sebagai cerminan Nawa Cita dan gagasan Poros Maritim (maritime axis) ini menurut Susi adalah hal fundamental bagi tidak kurang 8.000an akumulatif mahasiswa baru dan alumni ITB dan Unpad di hari itu.
Mereka terlihat antusias mendengarkan paparan terkait realitas bangsa dan karya sosial politik yang dikontribusikan oleh Susi Pudjiastuti terutama sejak menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan.
Realitas yang disebutkan di di depan ribuan mahasiswa ITB tersebut meliputi potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang telah lama dikangkangi asing, dieksploitasi karena lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di lautan Nasional.
Susi mengingatkan potensi ancaman IUUF sebagai persoalan serius sebab berkaitan dengan jati diri bangsa, kedaulatan dan perlu diberantas sebelum mengelolanya dengan lestari dan menyejahterakan.
Ancaman yang tidak melekat ke dirinya sebagai Menteri tetapi merupakan ancaman bagi masa depan Indonesia jika tak dibereskan dengan sungguh-sungguh, committed dan terus menerus.
Data-data statistik kelautan dan potensi perikanan dipaparkan Susi dengan gamblang, tentang potensi perikanan yang membaik dari tahun ke tahun, konsumsi ikan, peluang investasi perikanan kelautan, kebijakan prioritas nelayan tangkap untuk Indonesia, mengapa melarang cantrang, neraca perdagangan hingga menjadi nomor 1 di Asean, hingga roadmap-nya menegakkan kedaulatan di lautan.
Integritas sebagai kunci
Sebelum mengakhiri kuliahnya, Susi mengatakan bahwa integritas merupakan hal yang fundamental dalam memperjuangkan apa yang diyakini benar dan mungkin dientengkan oleh orang karena ketidakmauan mereka menerima gagasan perubahan. Apa yang disebutnya sebagai reformasi di tubuh KKP, sebagai manifestasi hakikat perubahan, pada good governance yang tidak semua pihak senang.
Meski demikian, reformasi tersebut dibuktikan dengan apa yang disebutnya sebagai Susinisasi demi perbaikan layanan KKP dalam memudahkan urusan, memaksimalkan anggaran KKP hingga 80% untuk skateholder kelautan dan perikanan, larangan penggunaan kata 'bersayap' pada program yang berpotensi menimbulkan inefisiensi, hingga publikasi anggaran kegiatan di internet.