Blusukan Jokowi dan Pisau Tumpul Perencanaan

Jokowi-JK adalah harapan besar Indonesia. Adalah dua pucuk pengambil kebijakan yang bisa mengetuk palu pengalokasian sumber daya pembangunan nasional dengan gagah berani. Mana boleh, mana tidak. Sejatinya, mereka adalah koridor 'perubahan yang direncanakan' setelah pertimbangan-pertimbangan luhur dan terukur.

Kita mafhum pasangan tersebut meraup 53,15% atau 70.633.576 suara rakyat untuk menuju istana perubahan. Dari mereka, perubahan-perubahan substantif dan strategis bagi Negara disematkan.

Capaian fundamental dan menggetarkan dari Kota Solo menjadi alas mengapa rakyat begitu mengelukkan Jokowi. Karena itulah si pengusaha mebel melenggang ke puncak tertinggi Negara, pada negara dengan luas kedua terbesar di Asia atau ketujuh di dunia setelah Rusia, Amerika Serikat, China, Brazil dan Australia. Berbekal pengalaman dari mengelola kompleksitas Solo, Jokowi dipercaya warga Jakarta untuk memimpin ibukota berpenduduk nyaris 10 juta itu (2014).

Banyak orang menyebut keunggulan Jokowi adalah pada leadership-nya mengelola kompleksitas dengan cara yang sederhana dan ringan. Leadership yang ditunjukkan dengan gaya berkomunikasi cair dan gamblang. Membahasakan dan menghembuskan visi ke telinga dan mata warga dengan bahasa 'ndeso', sifat dasar manusia Indonesia yang jauh dari kesan skenario, apa adanya dan anti-mainstream.

Tak serupa pemimpin yang malas gerak, lamban dan betah di ruangan ber-AC. Jokowi memboyong modal dasar layaknya perencana kawakan. Kemana-mana bawa telinga, menyiapkan lidah dan sebuah pisau bedah yang terselip di anusiasmenya pada pernak-pernik akar rumput.  

Modal dan model perencanaan

Berdasarkan model pendekatan dalam mengelola kompleksitas pemerintahan di Solo dan Jakarta, Jokowi memekarkan atensi publik bahwa Pemerintahan yang baik adalah ketika pemimpin menghamba rakyat, mendengarkan dan ikhlas membicarakan agenda-agenda perubahan berdasarkan data informasi yang tersedia dan verifiable.

Dengan blusukan-nya, kita akhirnya sadar bahwa persoalan selama ini yang membelenggu NKRI adalah ketiadaan jembatan telinga pada hulu-hilir persoalan. Kegagalan hati perencana membaca gejala dan ketidakmampuan menggerakkan tangan dalam mengalokasikan sumber daya melalui program pembangunan partisipatif yang melibatkan hati.

Dengan blusukan, kita menyadari bahwa demo sosial dimana-mana tak melulu urusan perut tetapi lebih dari itu.  Demo bisa datang dari sungai yang disodet, dari pantai yang digerus, dari pasir yang ditambang, dari terumbu karang yang dibom, dan lain sebagainya.

Dengan blusukan, Jokowi menyadarkan kita bahwa selama ini yang dilakukan oleh barisan teknokratik (you name it, Barkeley, Harvard, atau apalah) dalam perencanaan (yang ngadem di lembaga-lembaga perencanaan) adalah pengingkaran hakikat perencanaan pembangunan yang meniscayakan rekonfirmasi ke rakyat. Karenanya banyak proyek mangkrak dan hanya melahirkan harapan semu untuk investasi tambahan. Tak efektif, tak efisien.

Maka blusukan Jokowi berkelebat seperti pisau bedah yang berhasil memutus siklus perencanaan dengan sekali sayat. Pesan bahwa para pengambil kebijakan (policy makers) tak bisa lagi hanya duduk berpangku tangan di belakang meja, main golf, diaturkan makan malamnya, tur mewah ke luar negeri bersama keluarga, ha-ha-hi-hi dengan pejabat asing atau hanya mengelus mobil-mobil mewah keluaran terbaru.

Dengan blusukan, amarah demonstrasi ratusan PKL Kota Soto bisa dilemaskan dengan senda gurau di meja makan.  

"Saya ajak makan dulu, lalu sampaikan rencana," begitu kikira tutur Jokowi saat merefleksikan pengalamannya sebagai Walikota Solo pada Youtube. Dengan mempraktikkan kesabaran, ketenangan, kejenakaannya, Jokowi berhasil mengubah interior hati, aura dan membetulkan gerak tangan pelayanan birokrasi di Solo.

Dengan blusukan, Jokowi bisa membaca realitas, dengan bersitatap dengan warga dia bisa mendengar apa yang dialami dan diharapkan warganya. Data dan informasi inilah yang dijadikan alas dalam perencanaannya. Didatalah jumlah PKL, dipersuasi untuk relokasi, diajak bicara dari hati ke hati, di meja makan, di pasar-pasar, di taman-taman kota.

Bebaris kisah sukses berhasil menghantar Jokowi membacakan ikrar Nawa Cita di Sunda Kelapa dan memilik diksi Poros Maritim sebagai urat kata.

Teori-teori perencanaan menyebutkan bahwa pemimpin yang baik memang harus memetakan kondisi spesifik (micro pictures) organisasi dan kewilayahannya. Ini merupakan hal fundamental sebelum melangkah ke konsideran kedua, kondisi umumnya (macro pictures). Pada situasi eksternal dan makronya.

Jika dikaitkan dengan perencanaan pembangunan, baik itu lokal, domestik, level-level administasi maupun internasional maka konsideran ketiga ada anggaran---kalian pengambil kebijakan, perencana, periksa isi kantongmu, lihat kapasitasmu.

Jokowi atas sokongan Jusuf Kalla paham persis bahwa Negara harus hadir di tengah kompleksitas sebagai bangsa maupun sebagai bagian dari dunia yang serba terhubung ini maka regulasi dan kebijakan harus berpihak ke rakyat. Dasarnya pada pembacaan makro-mikro itu, alas yang kemudian mengarahkan Indonesia pada pentingnya kedaulatan dan marwah bangsa sebagai Negara Maritim.

Kita kemudian melekatkan Jokowi dengan Poros Maritim tanpa mengesampingkan agenda-agenda utama lainnya seperti demokrasi dan reformasi Pemerintahan.

Jika ada yang menyita perhatian dari agenda Jokowi terkait Nawa Cita maka itu adalah kehendaknya untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,  lihat Nawa Cita bagian 3, dan upaya memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga, lihat Nawa Cita 9.

Nawa Cita ketiga menegaskan hasrat untuk membangun dari titik-titik sumber daya alam dan manusia. Bukan pada kota. Bukan pada asing. Bukan utang, bukan pada belas kasih dan main mata dengan asing.

Pola 'perubahan terencana' yang diusung Jokowi-JK memotret Indonesia sebagai Negara kaya terbaca sebagaimana disebutkan di Nawa Cita itu, pada desa-desa, pada pulau-pulau kecil terluar. Itu artinya, sebagai bagian penting dalam perencanaan pemahaman akan kondisi spesifik Indonesia di desa-desa, di pesisir, di pulau-pulau sangatlah fundamental untuk diketahui dan diperiksa dengan saksama.

Pertanyaannya, apakah lapis-lapis pemegang kuasa di bawah Jokowi membaca dengan jelas, paham, mengerti, berapa jumlah pulau, berapa panjang pantai pesisir kita, berapa warga yang tinggal di desa-desa, berapa kampung yang ada di pulau?

Seperti apakah kapasitas kelompok-kelompok masyarakat di desa-desa itu? Pada kemampuan mengelola sumberdaya, pada dinamika kapasitasnya, pada proyeksi masa depan. Ada berapa Gubernur, Bupati/Walikota yang bersedia berlama-lama di pulau-pulau kecil terluar?

Ada berapa pengambil kebijakan dan perencana yang bersedia mengalokasikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk duduk bersama warga desa dan pulau-pulau kecil untuk membicarakan rencana aksi?

Yang terjadi adalah, para pemimpin sungguh nyaman di kota, di hotel-hotel, di ruang pertemuan. Saking nyamannya hampir semua tanggal di almanak adalah tugas perjalanan ke pusat-pusat keramaian dan lampu-lampu.

Gejala pisau tumpul

Sistim perencanaan pembangunan nasional saat ini sangat sentralistik dan mengisyaratkan perencanaan teknokratis atau top down. Pihak 'luar' masyarakat seperti pengambil kebijakan dan perencana Pemerintah yang memegang kendali. Dari mereka visi dituju dengan kebijakan, program hingga ruas-ruas kegiatan.

Jika membaca beban negara pada utang yang mencapai 3 ribuan triliun di awal tahun ini dan adanya usulan utang baru, rasanya Indonesia di tiga tahun Pemerintahan Jokowi-JK belum bisa keluar dari belitan persoalan masa lalu dan sungguh amat mengkhawatirkan ini.

Harapan untuk bergantung pada pengelolaan sumber daya alam, hayati dan non-hayati hutan, hamparan sawah, ladang, kebun, hingga pesisir, laut dan pulau-pulau masih harus ditahan-tahan karena kompleksitas itu. Karena ternyata ketika seorang nelayan hendak melaut butuh suasana kondusif di lautan, butuh keamanan dan jaminan bahwa lautnya tak diintai maling atau penjahat antar negara yang bawa senjata dan obat-obatan terlarang. Bahwa petani ketika ke sawah tak diintai harga beras yang turun, ketika pekebun ke lahan kakao tak dihadang cocoa pod borer. Ketika petambak garam tak khawatir dengan serbuan hujan, ketika peternak tak diserang penyakit kuku, dan lain-lain.

Kompleksitas Indonesia yang sungguh jauh berbeda dengan mengelola PKL di Solo atau hiruk pikuk sosial Jakarta yang dapat diredam dengan sekali dua kali menempatkan Polisi Pamong Praja atau aparat Kepolisian. 

Sungguhlah rumit dan kompleks Indonesia ini. Mempunyai 14.572 pulau tentulah bukan perkara mudah untuk Jokowi-JK melakukan blusukan dan berkonsultasi dengan warga, lapis demi lapis. Tugas Jokowi adalah menyiapkan regulasi, meluaskan kebijakan dan mengajak otoritas Pemerintahan di bawahnya seperti Gubernur, Walikota/Bupati hingga Kepala Kampung untuk mengasah pisau bedah perencanaannya melalui gaya blusukan.

Jika kita lihat pola dan sosok yang muncul dari 34 provinsi, dari 416 kabupaten serta 98 kota, maka kita hanya bisa menghitung jari sosok-sosok pendorong perubahan yang proven. Tidak perlu sebut nama Gubernur atau Walikota/Bupati tapi kisarannya tak lebih dari 10 hingga 20 orang.

Sampai di sini, ternyata begitu banyak pemimpin yang belum bisa menjadi pembeda, pembaharu, inovator dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Yang terjadi adalah ironi bangsa beradab karena ada belasan Gubernur dan ratusan kepala daerah/kota yang terbelit kasus korupsi dan mendekam di sel KPK. Kita mengetahui ini tapi kita hanya bisa berdoa saat sadar dan menghujat saat tak bisa meredam emosi sosial.

Tantangan Jokowi-JK adalah tumpulnya pisau perencanaan pada beberapa Kementerian dan Lembaga, pada 30an Gubernur yang belum mampu menunjukkan kecemerlangan gagasan dan agenda perubahan. Pada ratusan pemimpin kota dan kabupaten yang masih sulit memberikan layanan paripurna ke rakyatnya. Tantangannya adalah bagaimana menjadikan perencanaan partisipatoris itu sebagai ruang bersama tanpa harus dikerangkeng oleh capaian-capaian fisik atau 'tugu perayaan belaka'.

Jika membaca idealitas perencanaan pembangunan nasional yang meniscayakan perencanaan teknokratis dan partisipatoris, maka ada pintu perencanaan lain yang nampaknya mengganggu kejernihan agenda perubahan, yaitu pendekatan politis (berbasis parlemen). 

Pendekatan yang berkerumun di kepala para kepala daerah. Yang mendekati para pemimpin tidak dengan argumentasi komprehensif dan ril pada realitas masyarakat dan lingkungannya tetapi lebih pada kepentingan politis terbatas, sektarian, merajakan konstituen partai dan nyaris penuh kongkalikong.

Banyaknya kritik pada program-program nasional yang melekat di Nawa Cita seperti anggapan bahwa pembangunan infrastruktur jalan, bandara, pelabuhan, jembatan sebagai sekadar buang-buang anggaran adalah bukti bahwa perencanaan pemerintah belum merefleksikan semangat bertemunya top down dan bottom up, belum mengawinkan pendekatan teknokratis dan partisipatoris.

Kawasan Ekonomi Khusus, Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata, hingga pembangunan jalan lebar dan panjang di Sumatera dan Papua sejatinya dapat menyadarkan kita untuk melihat apakah representasi isu spesifik kawasan/daerah telah bersebangun dengan hasrat perubahan teknokratis yang banyak diperankan oleh Jakarta. Apakah kondisi makro, mikro dan kemampuan keuangan sudah senapas. Jangan-jangan lebih banyak menabung beban utang untuk generasi? Sementara perekonomian lokal tak menggeliat sebab warga desa lebih nyaman merokok di halaman rumah ketimbang ke kebun atau ke lautan luas.

Apapun itu, sejatinya, pisau-pisau bedah perencanaan para pemimpin yang ada dapat menyisir dan memutuskan relung-relung persoalan, menebas penghalang akses dan pengalokasian sumber daya dengan cekatan.

Kita mafhum bahwa lain daerah lain pula persoalannya, lain provinsi lain pula selera Gubernurnya, lain kabupaten/kota lain pula kehendak pemimpinnya. Tapi tentu kita bisa jamin bahwa ujung-ujungnya adalah visi kesejahteraan berbasis kemanusiaan dan moralitas yang terjaga, bukan?

Perencanaan bisa jadi permainan kata-kata, bisa Nawa Cita, Poros Maritim, blusukan atau apapun, tak apa selama rakyat didengar dan dilibatkan dalam menyusun rencana aksinya.

Jika melihat proses perencanaan konvensional sejauh ini, dari Musrenbangdesa hingga Musrenbangnas, harapan itu sepertinya serupa jauh panggang dari api. Dana desa dikuras, kepala desa diterungku, APBD defisit, APBN tekor, investasi melemah. Singkat kata, keberhasilan pembangunan belum selesai hanya dengan blusukan semata.

Tepuk tangan di ruang-ruang pertemuan dan rilis rapi statistik pembangunan bernama RPJMN, PRPJMD hingga RKP hanya bagus di sampul, isinya belum menggetarkan relung hati rakyat, dari Pulo Aceh hingga Pulau Brass di Papua sana.

Bersama Jokowi-JK, kita nampaknya masih perlu mengasah pisau perencanaan yang ada di selipan jiwa raga kita, kalau tidak, dia akan berkarat dan bikin tetanus.

Tebet, 02 Agustus 2017