Untuk menghadapi pro dan kontra ini, pemerintah perlu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan Tapera dan proyek ibu kota baru. Pengawasan ketat dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan manfaat dari program-program ini dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Integrasi teknologi digital dalam pengelolaan dan pelaksanaan program ini sangat penting. Dengan sistem digital, pengawasan dan pelaporan bisa dilakukan secara real-time, meningkatkan efisiensi dan mencegah korupsi. Pemerintah juga harus membuka ruang dialog dengan berbagai pihak untuk mendengarkan masukan dan kritik, serta siap melakukan penyesuaian jika diperlukan.
Tapera dan pemindahan ibu kota baru adalah langkah besar yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi Indonesia. Namun, tanpa pengelolaan yang baik dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat, kedua inisiatif ini bisa berakhir hanya sebagai mimpi belaka. Perjuangan melawan kemiskinan dan mewujudkan keadilan sosial berbasis Pancasila di era digital membutuhkan komitmen, kerjasama, dan integritas dari semua pihak yang terlibat. Sinergi antara TAPERA dan pembangunan Ibu Kota Negara baru dengan landasan etika Pancasila dapat mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan yang merata. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana, serta strategi efektif melawan hoaks dan disinformasi, sangat penting untuk mencapai tujuan ini. Dengan demikian, kedua inisiatif ini tidak hanya menjadi manifestasi praktis dari nilai-nilai Pancasila, tetapi juga memperkuat persatuan dan keadilan sosial di era digital. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan utama, kita bisa berharap bahwa setiap langkah yang diambil akan selalu mengarah pada kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.
