Mohon tunggu...
Clara Sallyndrra
Clara Sallyndrra Mohon Tunggu... Mahasiswa - Undergraduate Sistem Informasi Universitas Pamulang

Seorang Mahasiswa jurusan Sistem Informasi di Universitas Pamulang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Tapera dan Ibu Kota Baru: Perjuangan Melawan Kemiskinan Menuju Keadilan Sosial Berbasis Pancasila di Era Digital

3 Juni 2024   19:33 Diperbarui: 3 Juni 2024   20:33 90
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

   - Pemindahan ibu kota diharapkan dapat memperkuat persatuan Indonesia dengan mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah.

   - Meningkatkan solidaritas nasional dan mempererat persatuan di antara berbagai suku, agama, dan budaya.

4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

   - Setiap keputusan dalam pelaksanaan Tapera dan pemindahan ibu kota harus melalui proses musyawarah dan melibatkan berbagai elemen masyarakat.

   - Partisipasi aktif dari warga negara melalui diskusi dan konsultasi publik sangat penting.

5. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

   - Inti dari kedua program ini adalah untuk mencapai keadilan sosial.

   - Tapera bertujuan memberikan kesempatan yang adil bagi setiap warga negara untuk memiliki rumah.

   - Pemindahan ibu kota bertujuan mendistribusikan pembangunan secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Para pendukung Tapera dan pemindahan ibu kota berpendapat bahwa inisiatif ini merupakan langkah maju dalam memperbaiki ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia. Tapera diharapkan bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah sendiri, sesuai dengan sila kelima Pancasila. Pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur dianggap akan mendorong pemerataan pembangunan. Jakarta, yang terlalu padat dan rentan terhadap berbagai masalah seperti banjir dan kemacetan, akan mendapatkan keringanan beban. Pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.

Namun, ada yang meragukan efektivitas dan manfaat jangka panjang dari kedua kebijakan tersebut. Kritikus Tapera menyebut bahwa program ini bisa menjadi beban tambahan bagi pekerja formal dan informal, serta meragukan transparansi dan pengelolaan dana Tapera. Pemindahan ibu kota juga mendapat tentangan terkait biaya yang sangat besar. Banyak yang khawatir bahwa dana tersebut lebih baik digunakan untuk memperbaiki infrastruktur dan layanan publik di daerah-daerah yang sudah ada. Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dari pembangunan ibu kota baru juga menjadi sorotan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun