Latar belakang dari peristiwa ini adalah jatuhnya kabinet Amir Sjarifuddin. Dikutip dari Sindonews, peristiwa ini dimulai ketika Kabinet Hatta I menerapkan kebijakan Rekonstruksi dan Rekonsiliasi (RERA) pada 27 Februari 1948 dengan tujuan mengurangi beban milik negara dalam bidang ekonomi, terutama terhadap menggaji tenaga tentara militer pada saat itu. Menggantikan kabinet Amir. Lantaran hal ini semakin membuat adanya pemberontakan, Amir kemudian membuat Front Demokrasi Rakyat (FDR)
Tujuan pemberontakan ini adalah mengganti Pancasila dengan Komunisme, membentuk negara Republik Indonesia Soviet, dan mengajak petani dan buruh untuk memberontak. Peristiwa ini jelas termasuk ke perubahan sosial, tepatnya ke arah perubahan besar dan struktural. Pada kala itu, pengaruh PKI di Indonesia menjadi turun dan negara semakin memperkuat kontrolnya atas berbagai organisasi politik (termasuk aliran komunis)
Belum selesai sampai disitu, bangsa Indonesia juga menghadapi peristiwa DI/TII. Atau dikenal sebagai  Darul Islam/Tentara Islam Indonesia. Gerakan pemberontakan yang bertujuan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII) Gerakan ini secara masal terjadi di berbagai daerah, Aceh (dipimpin oleh Tengku Muhammad Daud Beureueh), Sulawesi Selatan (dipimpin oleh Kahar Muzakar), dan di Kalimantan Selatan (dipimpin oleh Ibnu Hajar)
DI/TII sendiri pertama kali terjadi di Jawa Barat pada tahun 1949. Di Jawa Barat dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo atau S.M. Kartosuwiryo. Di Jawa Barat, pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Kartosoewirjo terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Di Aceh, pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh penurunan status Aceh menjadi karesidenan dan keinginan pusat untuk menggabungkan Aceh dengan Sumatera Utara.
Sedangkan di Sulawesi Selatan, pemberontakan ini dilatarbelakangi kekecewaan Kahar Muzakkar terhadap kebijakan pemerintah yang menolak pasukannya utnuk bergabung dengan APRIS. Lalu, di Kalimantan Selatan juga kurang lebih memiliki latar belakang yang sama. Peristiwa ini masuk ke perubahan sosial yang direncanakan. Kita bisa melihat bagaimana adanya serangan yang dilakukan untuk mengubah negara ini menjadi NII.
Selanjutnya ada APRA, singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Sebuah pemberontakan dari kelompok militer yang pro-Belanda. Peristiwa ini terjadi di Bandung, 23 Januari 1950. APRA sendiri bertujuan untuk mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat (RIS) yang dipimpin oleh Soekarno. APRA didirikan oleh Raymond Westerling, mantan Kapten Koninklijk Nederlandsch-Indische Leger (KNIL)
Pada kala itu, Â ada kalangan yang tidak sepakat dengan pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) di Jawa Barat. Dilansir dari Kompas, Seperti diketahui hasil dari KMB termasuk di antaranya memutuskan bahwa kerajaan Belanda akan menarik pasukan KL (Koninklijk Leger) dari Indonesia, sementara tentara KNIL akan dibubarkan dan akan dimasukkan ke dalam kesatuan-kesatuan TNI.
Peristiwa ini masuk ke perubahan sosial yang besar karena berdampak kepada Masyarakat. Setelah adanya pemberontakan APRA ini, banyak tentara yang gugur, kondisi negara yang berantakan, ditambah terganggunya proses pembentukan Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merupakan hasil dari KMB.
Juga ada peristiwa pemberontakan Andi Azis. Terjadi pada 5-15 April 1950 di Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini dilatarbelakangi penolakan Andi Azis terhadap rencana penyatuan NIT ke dalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena pada kala itu, perjanjian dalam KMB merupakan tipuan Belanda untuk memecah belah Indonesia. Keputusan KMB tidak bertahan lama dan golongan unitaris mengajukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sehingga wilayah-wilayah termasuk NIT melebur di dalamnya.
Dengan adanya pemberontakan ini, Andi Azis ingin mempertahankan NIT. Selain itu, adanya penuntutan pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas keamanan di daerah NIT. Peristiwa ini masuk ke perubahan sosial yang direncanakan karena Andi Azis berhasil menyerang ke markas TNI dan terbentuknya pasukan bebas.
Peristiwa dengan latar belakang yang mirip juga terjadi di Ambon, tepatnya pada 25 April 1950. Dinamakan RMS, singkatan dari Republik Maluku Selatan. Merupakan Gerakan separatis. Tujuan dari RMS sendiri adalah Memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur (NIT) dan Republik Indonesia Serikat (RIS) dan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Steven Soumokil, mantan Jaksa Agung NIT.
