Bagi para tokoh Indische Partij hanya dengan merdeka semua derita bekepanjangan tersebut bisa dihentikan. Namun permohonan badan hukum ditolak, Sebab mencantumkan cita-cita Indonesia Merdeka.
Bahkan pada 4 Maret 1913 untuk ke dua kalinya Indische Partij mengajukan permohonan agar diakui sebagai badan hukum setelah mengubah bagian-bagian anggaran dasarnya, dalam sidang yang dihadiri Gubenur Jenderal sebagai pimpinan rapat; permohonan tetap ditolak. Sekali lagi ditolak karena bergerak di bidang politik yang dianggap akan mengganggu stabilitas politik pemerintah kolonial. (Sartono Kartodirjo:192).
Penolakan itu makin menyadarkan para tokoh Indische Partij bahwa kemerdekaan Indonesia tidak mungkin akan diperoleh dari belas kasih pemerintah kolonial. Oleh sebab itu kemerdekaan Indonesia harus diperjuangkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Sejak keluarnya penolakan badan hukum, maka Indische Partij dikatakan sebagai organisasi yang illegal.
Menyikapi respon pemerintah kolonial demikian para tokoh Indische Partij terus melakukan propaganda untuk mengkritisi segenap kebijakan pemerintah kolonial melalui propaganda anti pemerintah kolonial. Langkah tersebut berhenti  setelah  beberapa kali para tokoh Indische Partij diasingkan guna menghindari bahaya yang lebih besar.
Cita-cita merdeka Indische Partij kala itu memang masih gagal. Namun anak panah politik yang sudah dilesatkan berhasil menyulut semangat dan membuka mata para penerusnya  bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas mewujudkan kemenangan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Cita-cita mulia Indische Partij baru terwujud 109 tahun berikutnya, 17 Agustus 1945 yang hari ini kita peringati. Dirgahayu negeriku.
Â
Referensi:
Sartono Kartodirjo, dkk.1976. Sejarah Nasional Indonesia Jilid V. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta.
