Tetapi sekarang ini kita harus jujur, bahwa maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah itu syarat utamanya adalah uang. Teringat dalam satu kesempatan, Pak Prabowo mengatakan yang ia tanyakan pertama pada calon kepala daerah yang ingin maju melalui partainya adalah berapa "uangnya".
Begitu juga dengan calon independen, persoalan mengumpulkan KTP dukungan sekian banyaknya menjadi problem tersendiri. Calon independen ini kalau diibaratkan adalah calon dengan partai KPU, legalitas dan keabsahan dukungan jauh lebih rumit daripada pendaftaran melalui partai, belum lagi terkait mesin pemenangan yang tentu membutuhkan dukungan dana yang besar.Â
Tetapi, untuk calon independen ini sebenarnya sedikit memberi harapan yang baik, karena dukungan langsung KTP masyarakat bisa jadi merupakan jejak sosial yang telah terinvestasikan tanpa janji-janji sebelumnya, ketokohan calonnya tentu sudah terukur dan teruji oleh pendukungnya, kecuali mungkin jika persyaratan kelolosannya juga ditempuh lewat jalan transaksional.Â
Calon independen yang berhasil terpilih juga tercatat di antaranya Irwandi Yusuf yang terpilih sebagai gubernur Nangroe Aceh, ada Christian N Dillak - Zacharias Manafe di Rote Ndao NTT, ada OK. Arya Zulkarnain - Gong Martua Siregar di Batubara Sumut, serta di Garut ada Aceng Fikri - Dicky Chandra.Â
Persoalan uang ini kalau untuk urusan dunia, tentu sudah menjadi hukum tidak tertulis, ada hitung-hitungan berapa pengeluaran dan berapa pengembaliannya. Masih untung kalau si calon maju mengikuti kontestasi dengan niat tulus untuk pengabdian dan urusan akhirat, tetapi jaman sekarang apa ada yang seperti itu?.
Biaya tinggi calon peserta pemilihan kepala daerah sudah dimulai sejak saat pendaftaran di partai, dari teman-teman tim sukses mengatakan bahwa di beberapa partai untuk mengambil formulir pendaftaran saja seorang calon harus membayar sekian juta rupiah, dan saat mengembalikan formulir pendaftaran kembali harus membayar lagi sekian juta rupiah, apakah ini merupakan kebijakan partai atau hanya ulah oknum semata, wallahu alam.
Lantas apakah sudah tidak ada harapan lagi bagi kita untuk mendapatkan pemimpin daerah yang betul-betul mengabdi kepada kepentingan masyarakat dan daerah? Tentu kita tidak harus berputus asa, sebab seburuk-buruk manusia tentu punya keinginan menorehkan jejak kebaikan dalam hidupnya.
Jadi marilah kita betul-betul memilih pemimpin berdasarkan hati nurani abaikan uangnya, abaikan janji manisnya, abaikan keindahan dan kesantunan pencitraannya, tapi lihatlah ketulusannya dari rekam jejaknya dan kerealistisan janji program-programnya.
