Selain perlindungan hukum, implementasi kebebasan berbangsa juga melibatkan peran aktif dari pemerintah dan seluruh komponen masyarakat. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang mendukung kebebasan berbangsa, baik dalam bentuk kebijakan sosial, politik, maupun ekonomi. Selain itu, pemerintah juga perlu memberikan pendidikan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai warga negara dalam menjalankan kebebasan berbangsa
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam implementasi kebebasan berbangsa. Masyarakat harus aktif mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang berpotensi melanggar kebebasan berbangsa. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi, seperti pemilihan umum, untuk memilih pemimpin yang mampu mewakili kepentingan dan memperjuangkan kebebasan berbangsa secara efektif.
Namun, dalam mengimplementasikan kebebasan berbangsa, perlu diingat bahwa kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila memiliki lima prinsip dasar yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Kebebasan berbangsa haruslah dijalankan dengan tetap menghormati prinsip-prinsip Pancasila dan tidak merusak persatuan dan keutuhan negara.
